Mengapa ‘Aisyiyah perlu berpartisipasi aktif di bidang urusan kebangsaan dan kenegaraan ? Hal ini dibahas oleh Hajriyanto Y Thohari, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh RI untuk Lebanon di Beirut dalam Seminar Nasional ‘Aisyiyah untuk Bangsa dalam Rangka Muktamar 48 ‘Aisyiyah pada Rabu (2/11/22) yang diselenggarakan Majelis Pembinaan Kader Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah.

“Ada urgensi jika ‘Aisyiyah ingin meningkatkan peran dalam penyelenggaraan negara,” ujar Hajriyanto sehingga 'Aisyiyah perlu mencetak banyak kader-kader baik kader persyarikatan, kader umat, dan kader bangsa yang disebutnya merupakan trilogi pengkaderan yang bersifat integral yang tidak boleh dipisahkan. 

Ia memaparkan urgensi tersebut muncul atas berbagai aspek yakni urgensi historis, urgensi teologis, urgensi pragmatis, urgensi teleologis, urgensi psikologis. “Dalam kesejarahan peran kebangsaan memiliki urgensi historis,” ujar Hajroyanto. Urgensi historis disebut Hajriyanto seperti peran para kader Muhammadiyah ‘Aisyiyah dalam perjuangan kemerdekaan RI. Ia menyebutkan beberapa nama seperti Ki Bagus Hadikusumo, kemudian R. Ng. Sukaptinah Sunaryo yang merupakan anggota 'Aisyiyah, Maria Ulfah yang merupakan anggota Hisbul Wathan, Ibu Hayinah dan Ibu Mundjiyah yanag berperan aktif dalam Kongres Perempuan Pertama di Indonesia, Panitia Sembilan yang terdiri dari para kader Muhammadiyah, Perdana Menteri Haji Juanda, Panglima TNI Sudirman, Ketua KNIP Kasman Singodimejo, dan nama-nama lainnya.

Urgensi Teologis menurut Hajriyanto karena umat Islam mempunyai kewajiban yang bersifat keagamaan. “Umat Islam harus mengurus agama tetapi politik, ekonomi juga diurus,” ujarnya. Selain itu ajaran tentang sekularisme membutuhkan perhatian Muhammadiyah ‘Aisyiyah agar terlibat dalam kepengurusan negara agar negara tidak menjadi sekuler yang memisahkan agama dengan negara, tidak memisahkan negara dengan politik. “Itu yang harus kita jaga, maka kita perlu dakwah bil hikmah, dakwah di bidang politik, agama kita mengajarkan agar kita menjadi pengurus dunia ini.” 

Kemudian dalam hal Urgensi Pragmatis, Hajriyanto mengajak agar seluruh peserta yang hadir menanyakan kepada diri sendiri apakah dalam hal pragmatis memerlukan kepemimpinan di ranah pengambil kebijakan ? “Apakah amal usaha memerlukan dukungan politik, apakah dakwah memerlukan payung kekuasaan? apakah perkembangan dan kebesaran Muhammadiyah memerlukan payung kekuasaan negara? apakah kader muhammadiiyah memerlukan saluran untuk berperan ? hal-hal ini perlu menjadi pertimbangan,” ujarnya.

Selanjutnya adalah Urgensi Teleologis yang terkait dengan tujuan organisasi. “Apakah pencapaian tujuan Muhammadiyah 'Aisyiyah mengharuskan dimilikinya kekuasaan ? Apakah Muhamamdiyah harus mempunyai peran kepemimpinan di negeri ini ?” tanyanya.

Kemudian dalam kaitannya pada Urgensi Psikologis menurut Hajriyanto sebagai manusia biasa memerlukan kebanggaan simbol-simbol dan kita selalu ingin menjadi perintis dan menjdi yang terbaik dan besar. “Peran ‘Aisyiyah Muhammadiyah di dalam ranah persyarikatan, keumatan, kebangsaan, kenegaraan juga memberikan urgensi psikologis,” ujarnya. 

Menurut Hajriyanto, Muhammadiyah ‘Aisyiyah memiliki banyak alasan dan argumen mengapa kader perlu bergerak di berbagai bidang. Selain itu juga tidak boleh bersifat mutual ekslusion kepada kader yang berada di berbagai bidang kehidupan. “Para kader ada yang mengurus organisasi, mengurus persyarikatan, ada yang tidak mengurus secara langsung persyrikatan tapi dia bergerak di ranah kebangsaan, dua duanya harus dihargai bahkan diperspektif taktis dan strategis diperlukan seorang kader yang jangan dijadikan pengurus agar dia leluasa bergerak di bidang kebangsaan dan politik.” (Suri)