"Semua inovasi baik, semua praktik baik yang sudah dikerjakan tidak hilang tetapi justru berkembang baik yang bisa di scale up di organisasi." Hal tersebut di sampaikan oleh Sekretaris Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah saat menyapa para kader, tim program, Pimpinan Daerah, serta Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah yang sebelumnya mengelola Program MAMPU 'Aisyiyah.

Dalam acara bertajuk Refreshment Qaryah Thayyibah MAMPU 'Aisyiyah yang dilaksanakan secara daring pada Jum'at (19/3) ini Tri mengapresiasi bahwa kerja-kerja tim dan kader selama program MAMPU 'Aisyiyah masih terus bergeliat dan semakin berkembang serta menginspirasi yang lain."Saya sangat bangga karena kerja-kerja ibu sekalian sudah menjadi percontohan serta kunjungan untuk studi dari berbagai pimpinan cabang maupun majelis lembaga lain baik dari 'Aisyiyah maupun Muhammadiyah."

Tri menyebutkan bahwa kerja dakwah yang dilakukan 'Aisyiyah memang tidak pernah usai walaupun program kegiatan sudah berakhir. Menurut Tri isu-isu seperti partisipasi perempuan, kesehatan perempuan dan anak, gizi dan stunting, perekonomian perempuan dan keluarga, penguatan kelompok tani perempuan masih harus terus dikawal. "Di masa pandemi ini tercatat bahwa faktor kesehatan sangat memperihatinkan, capaian imunisasi lengkap capaian rendah, KB capaian rendah, jika kita bisa mengawal isu-isu ini maka bisa menjadi tambahan penguatan bagi kader-kader di Balai Sakinah 'Aisyiyah." 

Isu-isu yang sudah dikawal oleh para kader 'Aisyiyah di tingkat desa tersebut menurut Tri sangat menggambarkan isu-isu yang ingin diselesaikan oleh kebijakan global yakni Sustainable Development Goals (SDGS). Tri mendorong para kader untuk mampu meneruskan kerja-kerjanya di komunitas karena saat ini kebijakan SDGS juga sudah masuk ke tingkat desa.

Ririn Dwi Wulandari, dari Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Barat yang menyampaikan materi tentang SDGS Desa mendukung pernyataan Tri dengan menyebutkan bahwa apa yang sudah 'Aisyiyah lakukan sudah sangat SDGS. "Apa yang kita lakukan oleh ibu-ibu BSA di tingkat desa ini sudah sangat SDGS sehingga ketika kebijakan Permendesa PDTT No 13/2020 ini muncul maka menjadi peluang bagi kita untuk terus mendesakkan dan mendampingi bagaimana di desa itu SDGS bisa diimplementasikan." (Suri)