‘Aisyiyah Dorong Pencapaian SDGs yang Partisipatif Melalui Lokakarya Penyusunan RAD SDGs

GARUT – Upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs terus digenjot di Indonesia. Salah satunya dengan Peraturan Presiden No.111 Tahun 2022 sebagai pengganti Peraturan Presiden No.59 Tahun 2017 terkait penyusunan Rencana Aksi Daerah SDGs yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. ‘Aisyiyah sebagai salah satu elemen masyarakat mendorong terwujudnya SDGs yang partisipatif di Kabupaten Garut dengan menggelar Lokakarya Penyusunan Rencana Aksi Daerah SDGs “Mewujudkan Pelaksanaan SDGs yang Partisipatif di Kabupaten Garut” pada Selasa (4/7/2023).

Koordinator Program Inklusi ‘Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah menyampaikan bahwa dengan Peraturan Presiden No.111 Tahun 2022 sebagai pengganti Peraturan Presiden No.59 Tahun 2017 yang memberikan mandat kepada daerah yang dulunya hanya menyampaikan matriks SDGs kepada Bappeda di Tingkat Provinsi. “Dengan Perpres ini maka ada mandatori Pemerintah Daerah di tingkat kabupaten untuk menyusun rencana aksi daerah,” ucapnya.

Oleh karena itu ia mengapresiasi kerjasama yang baik antara ‘Aisyiyah Kabupaten Garut dalam Program Inklusi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Garut termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Garut dalam Lokakarya Penyusunan RAD ini. “Acara ini menurut saya respon yang sangat luar biasa, karena Kabupaten Garut termasuk Kabupaten yang terdepan dalam merespon RAD dalam rangka pencapaian SDGs.”

Lebih lanjut Tri menyampaikan bahwa Peta Jalan SDGs Indonesia sedang di review agar dapat mencapai Indonesia emas. Ia berharap dengan hal tersebut setiap elemen masyarakat dapat lebih terlibat dalam menurunkan atau membumikan SDGs. Setelah tersusunya RAD SDGs di Kabupaten Garut ini ia juga berharap setiap pihak dapat mengawal termasuk dalam penerapan SDGs Desa sehingga dapat membawa perubahan positif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tri juga mendorong agar berbagai kelompok masyarakat termasuk kelompok rentan seperti perempuan, disabilitas, lansia, remaja dapat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan. “Sebagaimana kita secara khusus melalui Program Inklusi dengan pendekatan GEDSI di mana kelompok perempuan harus menjadi tujuan utama, sebagai subyek yang harus berpartisipasi dalam pencapain SDGs, termasuk saudara-saudara kita dengan disabilitas, yang ada di daerah jauh, kelompok rentan yang belum terjangkau seperti lansia dan kelompok remaja yang harus menjadi perhatian kita dalam perencanaan pembangunan.”

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Garut, Rudy Gunawan, menyampaikan komitmennya dalam mengentaskan kemiskinan. Sehingga menurutnya, setiap kegiatan yang berhubungan dengan intervensi kemiskinan pasti akan ia dukung termasuk dalam upaya pencapaian SDGs ini. Ia menyebutkan bahwa setiap stakeholder di Garut bekerjasama dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Garut dan Indonesia yang adil makmur. “Di Garut apalagi dari mulai Bupati sampai dengan entitas terendah di tingkat RT, itu kita menuju mewujudkan masyarakat Garut yang tata tengtrem kerta raharja dengan ridha Allah Swt.”

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Garut, Didit Fajar Putradi, mengapresiasi peran-peran ‘Aisyiyah dan  mengakui bila selama ini kegiatan ‘Aisyiyah banyak membantu pembangunan di Kabupaten Garut. Ia juga mengapresiasi keterlibatan ‘Aisyiyah dalam menyusun RAD dan mencapaian SDGs di Kabupaten Garut. “RAD SDGs ini akan menjadi bahan penting bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut untuk 20 tahun mendatang,” ujarnya. (Suri)