Muhammadiyah Jogja Expo (MJE) kembali digelar di tahun 2022 ini. Acara yang digelar Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DIY bekerjasama dengan Universitas Ahmad Dahlan (UAD) ini digelar untuk rayakan geliat ekonomi umat sekaligus semarak songsong Muktamar 48 Muhammadiyah ‘Aisyiyah. Kegiatan yang berpusat di Kampus 4 Terpadu Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta ini dibuka pada Kamis (6/10/22).

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir yang turut membuka MJE 2022 menekankan peran penting dari Muhammadiyah di Yogyakarta. MJE 2022 dipandang Haedar sebagai momentum syiar dan silaturahmi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah di kota yang memiliki akar sejarah berdirinya Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah.

Haedar juga menyebut keberadaan Muhammadiyah Yogyakarta menjadi penting karena merupakan tempat kelahiran Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah juga berbagai tonggak-tonggak penting Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah. Salah satunya menurut Haedar adalah keberadaan Museum Muhammadiyah yang dalam waktu dekat akan diresmikan, juga rencana pembangunan Pusat Kebudayaan Indonesia yang dirintis bersama Lembaga Seni dan Budaya (LSBO). Haedar berharap keduanya ini mampu menjadi pusat kebudayaan terbesar di Indonesia.

“Ini akan menjadi kekuatan besar bagi Muhammadiyah. Ini akan jadi bagian dari pusat-pusat peradaban, dan DIY punya potensi itu,” ucap Haedar saat membuka Muhammadiyah Jogja Expo 2022 di Amphitarium Kampus 4 UAD.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor UAD, Muchlas menambahkan bahwa MJE merupakan kegiatan strategis yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dalam menyambut Muktamar. Selain itu, MJE juga menjadi sarana untuk menunjukkan bahwa Muhammadiyah memiliki perhatian yang besar terhadap perekonomian rakyat khususnya UMKM juga terhadap seni dan budaya khususnya dalam pengembangan dakwah Muhammadiyah. “MJE menjadi bukti bahwa Muhammadiyah peduli kepada gerakan ekonomi rakyat yang mampu membawa kita semua menjadi organisasi yang berkemajuan.”

Ketua Panitia Pelaksana Taufik Ridwan mengatakan bahwa MJE 2022 bukan hanya diperuntukkan bagi warga Yogyakarta saja, namun sejumlah warga Muhammadiyah yang berasal dari sejumlah daerah juga direncanakan akan berkunjung untuk menyaksikan kemeriahan MJE. “Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah bukan hanya untuk orang Jogja saja, tapi juga untuk yang lainnya. Di antara 50 ribu yang akan hadir, dari Kendal, Jawa Barat, dan Sragen akan datang untuk melihat MJE.”

Lebih lanjut, Ridwan menuturkan ada 104 agenda kegiatan MJE yang akan dilaksanakan selama 4 hari ke depan dengan mentargetkan sebanyak 50.000 pengunjung yang tidak hanya dari warga Muhammadiyah ‘Aisyiyah dari Yogyakarta saja, akan tetapi juga untuk seluruh lapiran masyarakat. Agenda besar MJE lainnya diantaranya adalah pemeriksaan dan pengobatan gratis bagi 2.000 driver ojek online oleh Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU), Program Aksi Sosial Lazismu yaitu pembagian 4.800 paket kepada mubaligh dakwah, seminar, dll.

Ketua PWM DIY Gita Danu Pranata memandang MJE 2022 sebagai miniatur gerak dakwah Muhammadiyah Yogyakarta melalui berbagai macam semarak kegiatan yang diusungnya. “Muhammadiyah Yogyakarta dari cabang ranting hingga ortom tidak berhenti dalam mempersiapkan dan menyemarakkan datangnya Muktamar melalui berbagai kegiatan. Termasuk hari ini mengerahkan seluruh potensi, sebagai kota kelahiran Muhammadiyah harus mampu menjadi inspirasi dan taulandan bagi yang lainnya dalam menunjukkan gerak dakwah persyarikatan.”

MJE 2022 menghadirkan 170 stand bazaar dari 50 cabang dan ranting ‘Aisyiyah dan Muhammadiyah. Selain itu, MJE juga mengusung 105 kegiatan, juga pameran karya seni yang bekerja dengan LSBO. (sumber : suaramuhammadiyah.id)

“Jika bicara indeks pembangunan manusia, salah satu yang penting adalah hak atas kesehatan. Maka dalam G20 ini perlu kita tegaskan bahwa selain ekonomi, pemenuhan hak kesehatan bagi ibu dan anak juga harus menjadi perhatian.” Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah dalam Pararel Event C20 Summit 2022 “Suara Kaum Marginal – Voice of Voiceless” pada Kamis (6/10/22) di Hilton Resort Hotel Nusa Dua, Bali.

Ruang diskusi ini mendorong agar kepentingan penyandang disabilitas, pekerja migran, perempuan, anak, masyarakat adat, dan kelompok marginal lainnya harus dibicarakan dalam G20 yang tengah berlangsung di Bali di mana Indonesia menjadi presidensi G20 di tahun 2022 ini.

Mengapa hak kesehatan bagi ibu dan anak menjadi penting untuk dibicarakan ? Tri Hastuti menyebutkan bahwa akses bagi kesehatan ibu dan akses kesehatan pada anak menjadi salah satu yang terimbas atas kondisi  krisis ekonomi. “Krisis ekonomi yang terjadi tidak semata berdampak pada problem ekonomi tetapi efek dominonya sangat besar sekali termasuk kepada akses kesehatan reproduksi dan akses kesehatan pada anak,” terangnya.

Lebih lanjut Tri menyebutkan terdapat tiga isu terkait kesehatan ibu dan anak ini. Pertama, masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Kedua, hak kesehatan reproduksi (kespro) pada kelompok remaja dan penyandang disabilitas yang merupakan kelompok marginal. Ketiga, masih tingginya angka stunting khususnya pada kelompok miskin. “Hal ini perlu menjadi perhatian karena pada kelompok miskin, risiko stunting tiga kali lebih berat dibandingkan dengan kelompok yang tidak miskin.”

Sekretaris Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah yang juga merupakan dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini menyebutkan bahwa AKI dan AKB menjadi ancaman bagi pembangunan sumber daya manusia. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat karena AKI dan AKB di Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Hal ini disebabkan karena faktor akses layanan kesehatan dan faktor budaya yang masih sangat kuat di masyarakat.

Upaya dalam mengatasi AKI dan AKB menurut Tri haruslah di mulai dari Hulu yakni mneyasar kelompok remaja. “Dalam konteks pencegahan AKI ini banyak negara tidak memberikan perhatian pada kelompok remaja, salah satunya pemberian vitamin tambah darah, akses informasi dan layanan masih sangat minim sehingga remaja kurang teredukasi betapa pentingnya minum tablet tambah darah, betapa pentingnya memeriksakan kadar HB secara runting untuk mencegah AKI.”

Lebih lanjut, terkait isu Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR), Tri menyampaikan bahwa pemenuhan HKSR ini masih minim diakses oleh kelompok remaja dan penyandang disabilitas. “Dalam isu HKSR ini masih banyak perempuan penyandang disabilitas yang belum memiliki informasi yang cukup komprehensif terkait kespro karena seringkali dianggap tabu dan bukan menjadi kebutuhan.” Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan karena menurutnya di tingkat dunia terdapat  15% penduduk penyandang disabilitas dan separuhnya berada di negara berkembang termasuk di Indonesia.

“Pemenuhan HKSR adalah hak dasar bagi teman-teman penyandang disabilitas akan tetapi masih banyak yang belum tercover atau belum memiliki akses,” tegas Tri.  Belum adanya prioritas program bagi penyandang disabilitas menurut Tri menjadi penyebab penyandang disabilitas kesulitan dalam mengakses layanan HKSR seperti deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara, layanan vaksinasi, layanan penurunan stunting, dan sebagainya.

Terkait HKSR di kelompok remaja, Tri juga menekankan perlunya pemberian pendidikan HKSR bagi para remaja. “Problem HKSR pada remaja harus dipotong pada hulunya yakni kurangnya perhatian di semua pemerintah pada pemenuhan HKSR kelompok remaja. Karena pendidkan HKSR tidak diberikan secara komprehensif di dunia pendidikan, ini ke depan sangat penting, bahkan layanan kesehatan dasar untuk remaja di fasilitas layanan kesehatan seringkali diabaikan.”

Dengan melihat tiga isu penting yang harus menjadi perhatian tersebut, maka Tri menyampaikan bahwa ‘Aisyiyah memberikan empat rekomendasi dalam kegiatan ini.  Pertama, memperluas akses kesehatan bagi perempuan hamil dan nifas atau paska melahirkan dengan mendekatkan layanan pada perempuan. Pendekatan layanan kesehatan ini perlu dilakukan dari pemeriksaan kehamilan sampai melahirkan dengan ketersediaan layanan yang komprehensif.

Kedua, layanan dasar untuk HKSR, akses informasi, dan layanan HKSR bagi kelompok disabilitas. “Perlu dikembangkan model pendidikan HKSR bagi kelompok disabilitas tanpa mengabaikan kebutuhannya, baik dari akses substansi maupun penyampaiannya. Harus dipastikan pemenuhan HKSR dilakuan secara inklusif,” terang Tri.

Ketiga,  pemenuhan HSKSR harus dilakukan dengan menjadi prioritas oleh semua negara dalam program kesehatan baik sisi kebijakan maupun penganggaran dengan pendekatan yang komprehensif maupun inklusif baik di daerah terpelosok termsuk remaja yang tidak memiliki akses sekolah. Keempat, pencegahan stunting dilakukan secara holistik pada aspek yang menjadi penyebab mendasar bukan hanya penyebab langsung.

Wahyu Susilo, Executive Direktor dari Migrant Care yang juga merupakan moderator dari acara ini mengutip laporan Human Devolpment Report 2021-2022 yang menyebutkan bahwa pandemi dan akumulasi krisis yang lain menyebabkan Human Development Index (HDI) dunia mengalami kemerosotan atau mundur menjadi lima tahun ke belakang. Bahkan angka HDI Indonesia merosot belasan peringkat. Oleh karena itu pendekatan interseksionalitas yang disampaikan oleh ‘Aisyiyah sangat membantu dalam melihat problem yang ada di masyarakat. “Ini harus menjadi dorongan bagi G20 untuk bukan hanya membicarakan isu-isu ekonomi.” (Suri)

“Keberadaan Sibermu ini menjadi salah satu kontribusi Muhammadiyah untuk bisa meluaskan kontribusi Muhammadiyah dalam meluaskan pendidikan karena dengan SiberMu ini tentunya tanpa batas dan tanpa sekat.” Hal tersebut disampaikan oleh Rektor Universitas ‘Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta, Warsiti saat kegiatan Launching Universitas Siber Muhammadiyah pada Rabu (10/5/22).

Warsiti menyebut melalui SiberMu ini semua bisa dengan mudah menerima akses pendidikan. “Itulah yang sebenarnya menjadi satu-satunya tujuan Muhammadiyah hadir yakni memberikan kebermanfaatan yang lebih luas, pemaknaan yang lebih luas termasuk untuk kepentingan kemanusiaan.”

Lebih lanjut Warsiti menyatakan bahwa UNISA Yogyakarta sangat mendukung keberadaan SiberMu. Bahkan Warsiti telah membuka komunikasi untuk bekerjasama dengan Rektor SiberMu. “Saya sangat mendukung dan telah berkomunikasi dengan Rektor SiberMu, kalau sudah ada pengembangan hingga ke augmented reality, saya kira bermanfaat sekali jika kita bisa bekerjasama,” terang Warsiti.

Warsiti menyebut UNISA Yogyakarta tertarik untuk menerapkan teknologi augmented reality terutama untuk kegiatan praktikum yang banyak dilakukan UNISA Yogyakarta. “Banyak kegiatan praktikum yang model sekarang ini praktik langsung,  dengan alat dan sumber daya yang luar biasa yang harus kita penuhi. Jika nanti pengembangannya sudah kuat kita bisa saling berkolaborasi antara PTMA.”

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang melakukan peresmian Universitas Siber Muhammadiyah ini menyebut bahwa SiberMu harus didukung bersama oleh segenap PTMA karena ini adalah kampus bersama. “Ini kampus bersama, kampus generasi baru karena ketika banyak pihak bicara revolusi industri 4.0 maka hari ini kita mulai mengembangkan kegiatan pendidikan tinggi lewat peresmian kampus Universitas Siber Muhammadiyah.” (Suri)

Surakarta siap dalam menyambut, melayani, dan mengayomi peserta serta penggembira Muktamar 48 Muhammadiyah ‘Aisyiyah yang diperkirakan mencapai tiga juta orang. Hal tersebut tegaskan oleh Walikota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka dalam Apel Kesiapan Muktamar 48 Muhammadiyah ‘Aisyiyah (Muktamar 48) di Stadion Manahan pada Sabtu (1/10/22).

“Diperkirakan 3 juta partisipan akan hadir di Muktamar di Solo ini dan tentu bukan jumlah yang sedikit yang akan berpengaruh terhadap kepadatan lalu lintas sehingga membutuhkan kesiapan di semua elemen, pemerintah, TNI, Polri, elemen relawan, serta ormas yag akan saling bahu membahu memberi pelayanan kepada tamu yang hadir,” ujar Gibran.

Dalam amanat sambutannya Gibran menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Kota Solo sebagai tuan rumah penyelenggaraan Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah yang akan dilaksanakan November mendatang.

“Melalui apel siaga ini saya mengajak semua elemen mari bersama-sama meningkatkan pelayanan dan pengayoman pada tamu yang akan hadir pada Muktamar ke 48 dan lakukan antisipasi sedini mungkin. Kita terapkan rekayasa lalu lintas untuk mencegah potensi rawan kemacetan, pengecekan kembali petunjuk arah yang telah terpasang,” terang Gibran.

Lebih lanjut Walikota Surakarta ini juga berpesan kepada seluruh jajaran aparatur yang bertugas untuk dapat meningkatkan koordinasi dan sinergi. “Semoga Muktamar Muhammadyah dan ‘Aisyiyah berjalan dengan lancar, selamat bertugas, Muktamar Muhammadiyah… kami siap,” tegas Gibran.

Acara kemudian dilanjutkan dengan peninjauan peserta apel kesiapan Muktamar 48. Gibran bersama Ketua Panitia Penerima Muktamar, Ketua PWM Jawa Tengah, dan Kapolresta Surakarta melakukan peninjauan peserta apel. Gibran terlihat menyalami barisan depan dari pleton-pleton pasukan yang mengikuti apel kesiapan. Hal yang sama juga dilakukan Ketua Panitia Penerima Muktamar, Sofyan  Anif.

Berikutnya, Gibran juga mendapat topi dan jaket KOKAM. Ia mengenakan topi KOKAM dan memegang jaket KOKAM bersama Ketua Panitia Penerima Muktamar, Sekretaris Panitia Penerima, dan Ketua PWM Jawa Tengah.
Ketua PWM Jawa Tengah, Tafsir mengatakan, pelaksanaan apel kesiapan Muktamar di lapangan Stadion Manahan Solo ini berjalan lancar dan tidak ada masalah yang penting yang terjadi.

Sementara itu, Tim Asistensi Panitia Pusat Muktamar, Herman Dodi Isdarmadi menyampaikan rasa senangnya melihat seluruh elemen bisa serempak dalam satu kesiapan mendukung pelaksanaan muktamar.

“Alhamdulillah seluruh elemen baik internal panitia pusat, panitia penerima, ortom sudah bisa serempak dalam satu kesiapan yang diwujudkan dalam bentuk upacara apel kesiapan, sehingga sudah menunjukkan muktamar betul-betul siap dilaksanakan juga terima kasih  kepada TNI/Polri juga menampilkan kesiapan,” kata Herman Dodi. (Suri)

Biro Konsultasi Keluarga Sakinah ‘Aisyiyah (BIKKSA) Kabupaten Magelang menyelenggarakan Sosialisasi Fiqih Difabel dan Pelatihan Pendamping Difabel pada Ahad (25/9). Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Gedung Dakwah Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Magelang ini merupakan kegiatan lintas majelis. Turut hadir dalam kegiatan ini Majelis Tabligh, Majelis Kesejahteraan Sosial (MKS) dan Majelis Hukum Ham (MHH) Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (PDA) Kabupaten Magelang. Hadir pula para undangan yang berjumlah lebih dari seratus orang yang terdiri dari Pleno PDA, Ketua Badan Pembantu Pimpinan (BPP), Ketua dan Sekretaris Pimpinan Cabang ‘Aisyiyah (PCA), Perwakilan Majelis Tabligh serta MKS se-kabupaten Magelang. Selain itu juga Forum Inklusi Disabilitas Kabupaten Magelang atau Fidakama.

Sekretaris PDA Kabupaten Magelang, Jauharoh Hasanah yang hadir menyampaikan sambutan menyampaikan bahwa dalam Islam semua orang memiliki kedudukan yang sama. Disebut Jauharoh bahwa Di sisi Allah yang dinilai adalah ketaqwaannya. “Semua orang itu sama, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa.”

Kegiatan ini selain bertujuan untuk melakukan sosialisasi Fikih Difabel yang sudah dimiliki oleh Muhammadiyah juga melakukan pelatihan pendampingan difabel dengan materi etika berinteraksi dengan berbagai penyandang disabilitas yang diikuti dengan praktik. Juga dilakukan penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang akan dilaksanakan oleh setia cabang ‘Aisyiyah yang ada di Kabupaten Magelang.

Jauharoh berharap kegiatan ini dapat bermanfaat dan mampu berkontribusi bagi upaya pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas di Kabupaten Magelang. “Semoga bermanfaat dan para penyandang disabilitas mendapatkan persamaan hak dan keadilan.  Untuk warga ‘Aisyiyah, mari kita dampingi mereka untuk mendapatkan persamaan hak dan keadilan.”

Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Umi Barokah dari MHH PDA Kabupaten Magelang menyampaikan materi terkait pengertian difabel. Dilanjutkan dengan Heniyatun selaku Dosen Fakultas Hukum Unima yang memaparkan tentang Fiqih Difabel. Heni menekankan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Marsono, salah satu perwakilan dari Fidakama yang ditemui usai kegiatan mengatakan, kegiatan seperti ini sangat bagus, karena materinya bisa diterima oleh peserta. “Kami juga sangat senang bisa hadir di sini, sehingga kami bisa inklusi di segala aspek. Harapan saya kegiatan yang dilaksanakan oleh ‘Aisyiyah ini juga bisa membantu untuk mengangkat disabilitas di Kabupaten Magelang,” jelasnya.