Muhammadiyah Turunkan Satgas Bantu WNI Terdampak Konflik Sudan

/0 Comments/in /by
Turut tangani Warga Negara Indonesia (WNI) yang terdampak konflik di Sudan, Muhammadiyah membentuk Tim Task Force. Tim yang diketuai oleh Abdoel Malik dari Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) ini terdiri dari ‘Aisyiyah, perwakilan Majelis Lembaga seperti MDMC, LazisMu, Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional (LHKI), Majelis Diktilitbang, serta melibatkan Tim Kesehatan RS Islam Jakarta Cempaka Putih, Tim Kesehatan Pondok Kopi dan Sakapura.
Salah satu tugas tim task force ini adalah untuk membantu proses evakuasi dan pemulangan WNI sejak pagi (28/04) di Asrama Haji Jakarta. Dilaporkan sebanyak 385 WNI telah dipulangkan pada kloter pertama dan beberapa diantaranya telah mendapatkan penanganan oleh Tim Task Force Muhammadiyah dan RSI Jakarta Cempaka Putih.
Terkait evakuasi ini, Abdoel Malik menyebut dari 51 penyintas warga Muhammadiyah-‘Aisyiyah kloter pertama, terdapat sejumlah 13 orang yang minta difasilitasi pemulangannya. “Tim Task Force akan menghubungi PWM yang penyintas berasal untuk bantu difasilitasi. Kontigensinya akan mencari pembiayaan bersama LazisMU,” terang Abdoel.
Tim Task Force Muhammadiyah disebut Abdoel juga bekerja sama dengan Kementrian Luar Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (KEMENKO PMK) dalam upaya melakukan penanganan berupa pendampingan psikososial, pelayanan kesehatan, manajemen data dan informasi serta asesmen. WNI yang telah sampai dari bandara langsung mendapatkan layanan tes swab antigen dan mendapatkan intervensi dari tim kesehatan yang juga dibawah Tim Crisis Center Kementerian Sosial RI.
“Tercatat ada 69 personil tim kesehatan Muhammadiyah – ‘Aisyiyah yang bertugas dari 28 April hingga 02 Mei,” terang Abdoel. Berbagai penyakit disebut Abdoel dapat terdeteksi seperti Myalgia, Dyspepsia, Covid-19, Tubercolosis, Infeksi Saluran Kencing, LBP Post Trauma, hingga kondisi khusus seorang ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis,” jelas Abdoel.
Selain kesehatan fisik, Muhammadiyah juga memberikan perhatian pada isu kesehatan mental bagi warga. Dibentuk tim psikososial yang melakukan pendampingan bagi anak-anak, serta ibu hamil dan ibu menyusui dengan kegiatan melukis dan bermain edukreatif. ‘Aisyiyah dalam hal ini telah berkoordinasi dengan LDP Kemensos terkait penanganan anak-anak. Selain itu ditugaskan juga konselor psikolog yang sudah mengidentifikasi para penyintas dan menemukan terdapat beberapa yang bergejala depresi.
Tim disebut Abdoel juga memikirkan mengenai keberlanjutan pasca evakuasi bagi para penyintas salah satunya adalah terkait pendidikan. Hal ini penting karena sebagian besar warga Muhammadiyah yang berada di Sudan adalah pelajar. “Tim menjajaki pandangan para penyintas untuk kelanjutan pendidikan mereka. Para penyintas juga diminta mempersiapkan berkas administrasi yang diperlukan untuk diproses selanjutnya.” (Suri)

Haedar Nashir : Kalender Islam Global Unifikasi Adalah Wujud Ukhuwah Insaniyah dan Basyariyah

/0 Comments/in /by

YOGYAKARTA – “Muhammadiyah kenapa melakukan usaha mencari solusi dari perbedaan yang sering terjadi soal penanggalan awal baru Ramadan, Idulfitri, dan Zulhijah pada kalender Islam Global Unifikasi sesungguhnya itu merupakan semangat kita untuk bersilaturahmi yakni menyatukan satu kalender yang berlaku untuk semua kaum muslimin.” Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir dalam
Silaturahmi Idulfitri 1444H Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Ahad (30/04/2023).
Dalam acara yang berlangsung di Gedung Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ini Haedar menyebut bahwa Kalender Islam Global Unifikasi mempunya dimensi ibadah sekaligus juga mencari penyelesaiaan dari berbagai perbedaan yang ada. Haedar juga menyebut bahwa pengenalan Kalender Islam Global Unifikasi (KIGU) di masyarakat harus dilakukan dengan bentuk silaturahmi dan semangat kasih sayang.
“Jadi kalau kita semua terus menggelorakan ini, maka ini sebagai bentuk silaturahmi dan caranyapun harus terus dalam cara silaturahmi yakni memperkenalkan pemikiran-pemikiran ini dengan semangat kasih sayang, dengan semangat hikmah mau’iẓatil-ḥasanati wa jādil-hum billatī hiya aḥsan yang disertai keyakinan suatu saat itu akan terwujud,” tegasnya.
Kalender Islam Global Unifikasi menurut Haedar juga merupakan bagian dari wujud ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah atau persaudaraan semesta atau universal. “Jika kita dan saudara-saudara dari berbagai kalangan muslim selalu mengelorakan ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah atau persaudaraan semesta atau universal, sesungguhnya kalau kita ingin mewujudkan itu, terimalah sistem kalender islam global itu sebagai wujud ukhuwab basyariyah dan ukhuwah insaniyah. Bahkan kalau kita ingin wa maaa arsalnaaka illaa rahmatal lil ‘aalamiin dan mengeksplore Islam yang rahmatan lil ‘aalamiin ya satu diantara agendanya adalah mewujudkan kalender Islam global unifikasi.”
Mewujudkan ini disampaikan Haedar memang bukan suatu pekerjaan yang mudah karena ada perbedaan yang menyangkut dimensi ibadah dan dimensi hukum kauniyah. “Secara ibadah memang dua-duanya benar tetapi bagaimana generasi baru dan ilmu pengetahuan bisa menerima bahwa tanggal baru 1 Syawal di tubuh umat Islam dunia kok ada dua padahal bumi, bulan, matahari beredar pasti. Disitulah kita terus menggelorakan hisab dan Kalender Islam Global sebagai satu kepastian kita menghitung hari tanggal dan tahun,” tegas Haedar.
Atas perbedaan dan perjuangan ini Haedar mengajak segenap warga Muhammadiyah untuk tetap sabar bahkan ketika Muhammadiyah menghadapi hujatan dan persekusi verbal. “Maka sabarpun harus dilakukan ketika ada perbedaan, kita dihujat, kena presekusi verbal, bahkan ancaman ya kita harus sabar.” Kesabaran ini dicontohkan Haedar sebagaimana K.H. Ahmad Dahlan dan Nabi Muhammad saw dalam perjuangan membawa risalah Allah Swt.
Oleh karena itu, terkait situasi yang ada Haedar menyampaikan warga Muhammadiyah untuk tidak bereaksi berlebihan. “Mohon juga jangan jalan sendiri-sendiri. Muhammadiyah sudah punya garis, dimensi hukum terus kita lakukan lewat jalur hukum, hal-hal bersifat sosial kemanusiaan tetap kita bangun silaturahmi, emosi boleh seketika tetapi jangan berlebihan,” tegasnya.
“Muhammadiyah memiliki marwah bahwa ketika ada pihak lain yang merendahkan kita, menghina kita, kita punya marwah. Tetapi ciri orang bertaqwa salah satunya adalaah wal-kāẓimīnal-gaiẓa wal-‘āfīna ‘anin-nās, nah ini penting dan harus ada saatnya kita beralih ke isu lain tetapi dimensi hukum harus tetap kita lakukan dan kita kawal karena ini terkait kepastian sosial dan tertib hukum,” lanjuta Haedar.
Lebih lanjut Haedar juga mengajak segenap warga Muhammadiyah untuk terus membangun kekuatan ilmu dan penguasaan teknologi sebagai bagian dari membangun peradaban. “Saya yakin Muhammadiyah harus berada di garda depan baik kita memang juga punya tanggung jawab agar mereka yang berilmu itu punya hikmah, yu’til ilm wal hikmah.”
Akan tetapi dengan berilmu Haedar berpesan janganlah arogan. “Banyak orang sekarang berilmu tapi minus hikmah maka di arogan bahkan ilmunya tak mencerahkan jiwa, pikiran, dan perbuatan, bahkan sebaliknya ilmunya membuat dia bahlul. Ada orang yang kelihatan berilmu tetapi dia kerdil,” tegasnya.
Tujuan Kalender Islam Global Unifikasi ini sebagai sebuah gerakan pembaharuan Islam juga disampaikan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Syamsul Anwar. Hal ini berdasarkan Deklarasi Dakar hasil konferensi puncak negara anggota OKI tahun 2008 yang menyatakan bahwa dalam rangka pembaharuan islam itu sendiri, kami menyampaikan seruan kepada negara-negara kita dan para pakarnya agar melakukan mobilisasi tenaga dalam upaya penyatuan kalender islam dalam upaya mendukung penguatan citra Islam di mata dunia. “Dalam deklarasi ini ada dua hal, satu bahwa kalender global adalah bagian pembaharuan Islam itu sendiri. Jadi kalau kita Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan maka termasuk pembaharuan kalender menuju kalender Islam global,” terang Syamsul. Kedua adalah penguatan citra islam di dunia karena dalam berbagai literatur selalu identik umat Islam tidak punya penghargaan terhadap waktu, salah satunya adalah tidak punya kalender yang jelas yang menyatukan. (Suri)

Haedar Nashir Minta Jangan Bawa Simbol Organisasi Dalam Ranah Politik

/0 Comments/in /by

YOGYAKARTA – Muhammadiyah berkomitmen untuk menyukseskan gelaran Pemilu 2024 termasuk dengan menggunakan hak pilih. Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir dalam Silaturahmi Idulfitri 1444H Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Ahad (30/04/2023).

“Muhammadiyah harus ikut berpartisipasi mensukseskan pemilu 14 Februari 2024 sesuai jadwal tanpa perubahan dan agar pemilu betul-betul berlangsung luber, jurdil, berkeadaban, bermartabat, serta demokratis,” ujar Haedar Nashir dihadapan 1000 undangan Silaturahim Idulfitri Muhammadiyah.

Terkait Pemilu ini Haedar juga mengajak segenap warga Muhammadiyah untuk dapat mengingat Khittah Muhammadiyah yang harus ditaati dan diikuti seluruh keluarga besar dan insitusi Muhammadiyah. Muhammadiyah disebut Haedar memahami keragaman pilihan dari warganya. “Itu wajar, kami tidak akan masuk ke arena itu tetapi tetap harus berkeadaban, yang harus ditekankan dukung-mendukung dan tolak-menolak jadi urusan pribadi jangan membawa-bawa simbol organisasi apalagi membawa organisasinya sama sekali tidak boleh.”

Haedar juga menekankan agar berbagai dukungan yang disampaikan secara pribadi dilakukan dengan kreatif tanpa membawa simbol organisasi. “Kalau ingin dukung-mendukung mbok kreatif yang bisa menjangkau masyarakat luas tanpa membawa simbol organisasi. Itu kurang cerdas. Padahal menurut saya berpolitik itu membutuhkan kecerdasan agar berkeadaban. Kalau toh menang menang dengan elegan kalau kalah juga tdk jatuh diri,” terangnya.

Lebih lanjut Haedar mendorong kader-kader Muhammadiyah yang ada di partai politik maupun kekuatan kekuatan yang auxiliary di lembaga manapun dapat membawa misi Muhammadiyah untuk mencerahkan kehidupan politik, mencerahkan umat, mencerahkan bangsa, dan mencerahkan dunia kemanusiaan. “Jadilah petugas Muhammadiyah tapi jangan jadi petugas partai di Muhammadiyah,” tegasnya.

“Kalau membawa Misi Muhammadiyah ke luar itu artinya Muhammadiyah yang menyinari dan kader itu membawa misi Muhammadiyah, bukan sebaliknya. Inilah pesan saya yang penting menjadi rujukan basicnya adalah khittah Muhammadiyah,” lanjut Haedar.

Muhammadiyah menurut Haedar memiliki pengalaman panjang, kedewasaan panjang, dan kekuatan yang tidak pernah terkuras akibat peristiwa lima tahunan atau Pemilu ini. Tetapi Haedar mengajak semua warga Muhammadiyah untuk tetap mengawal Pemilu sebagai bagian dari tanggung jawab kebangsaan Muhammadiyah sebagaimana dalam kepribadiaan Muhammadiyah dan misi negara pancasila, darul ahdi wa syahada.

“Bagi pimpinan Muhammadiyah dari pusat sampai bawah, tetaplah kita menjaga marwah Muhammadiyah ini, garis Muhammadiyah ini dan ketulusan kita membawa Muhammadiyah untuk mengemban misi membawa dakwah dan tajdid yang mencerdaskan yang memberdayakan yang memajukan kehidupan umat bangsa dan kemanusiaan semesta,” tutup Haedar. (Suri)

PCIM Pakistan Gelar Halal Bi Halal Sekaligus Rintis Rumah Dakwah Muhammadiyah.

/0 Comments/in /by
ISLAMABAD – Pada Sabtu (29/04) Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Pakistan ini mengukir momen bersejarah. Pasalnya, PCIM yang berlokasi di Negeri Ali Jinnah ini menggelar acara Halal Bi Halal sekaligus merintis Rumah Dakwah Muhammadiyah.
Bertempat di Ibu Kota Pakistan, Islamabad. Tepatnya di Sector I-11/2, Rumah Dakwah Muhammadiyah ini akan menjadi pusat kegiatan, Amal Usaha Muhammadiyah, pusat latihan Tapak Suci, dan Sekretariat Muhammadiyah.
 “Berangkat dari kegelisahan kami dari kegiatan yang stagnan dan cenderung pasif apabila tetap berdiam di ruang lingkup yang kecil atau dalam skala kampus, juga arahan dan program Pimpinan Pusat tentang gerakan Internasionalisasi Muhammadiyah. Maka kami mengikhtiyarkan membuka Rumah Dakwah Muhammadiyah Pakistan.” Demikian ungkapan Ketua PCIM Pakistan Hafidz Adhi saat memberikan sambutan peresmian Rumah Dakwah Muhammadiyah.
Adam M. Tugio selaku Dubes menyambut baik dan gembira atas inisiatif dari teman-teman Muhammadiyah di Pakistan dengan berdirinya Rumah Dakwah yang kedepannya akan memiliki peran penting dan berarti untuk umat, khususnya dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa yang religius dan penuh toleransi
“Tentunya saya menyambut baik dan gembira atas ikhtiyar dari teman-teman Muhammadiyah di Pakistan dengan berdirinya Rumah Dakwah yang memiliki peran penting dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa yang religius dan penuh toleransi.”
“Ini kesempatan baik karna menjadi landasan untuk melatih berorganisasi, karna berorganisasi kita tidak hanya melatih kepekaan sosial yang ada pada diri kita tetapi juga melatih kita untuk bersikap toleran dan menyikapi perbedaan, dan melakukan kegiatan yang membawa kemaslahatan bersama,” imbuh Adam.
Usai menyampaikan sambutan, dilanjutkan dengan acara pemotongan pita & tumpeng oleh Adam Mulawarman Tugio secara simbolik, bertanda diresmikannya Rumah Dakwah Muhammadiyah Pakistan. Acara ditutup dengan ramah tamah sekaligus bincang santai antar warga.
Acara yang bertempat di Rumah Dakwah Muhammadiyah ini turut dihadiri oleh diplomat KBRI di Islamabad-Pakistan, mereka adalah Adam Mulawarman Tugio selaku Duta Besar, Yusron Hadromi selaku pejabat fungsi protokol, sofyansur selaku kepala BIN RI untuk Pakistan. Selain itu turut hadir seluruh warga Muhammadiyah dan Aisyiyyah Pakistan yang sangat antusias dalam mengikuti acara tersebut. (Zulfikar Audia Pratama)

Dubes Adam M. Tugio Resmikan Rumah Dakwah Muhammadiyah Pakistan

/0 Comments/in /by

ISLAMABAD- Duta Besar RI untuk Pakistan, Adam Mulawarman Tugio meresmikan Rumah Dakwah Muhammadiyah Pakistan pada Sabtu (29/04). Yang bertempat di Sector I-11/2, Islamabad.

Tidak hanya bagi warga Muhammadiyah, menurut Adam, keberadaan Muhammadiyah di kancah Internasional khususnya di Pakistan juga akan mengharumkan Indonesia dan dapat memberikan kontribusi nyata untuk masyarakat.
“Saya sangat mengapresiasi teman-teman semua yang membuat perkumpulan, kepanjangan dari Muhammadiyah di Tanah Air, dan saya yakin nanti (Muhammadiyah) akan memberikan kontribusi lebih besar lagi, bukan hanya untuk warga Muhammadiyah, namun juga mengharumkan Indonesia dan memberikan kontribusi untuk masyarakat Internasional,” Ujar Adam, saat peresmian Rumah Dakwah di Islamabad.
Adam juga menceritakan, banyak orang di Pakistan yang memuji Indonesia sebagai tempat dimana model Islam Berkemajuan itu mampu menjadi gerakan Islam yang mendunia. Ia juga menyebutkan bagaimana peran Muhammadiyah dan para tokohnya dalam membangun konstitusi Indonesia sehingga menjadi Negara yang majemuk.
Duta Besar RI untuk Pakistan ini berpesan agar tujuan utama Muhammadiyah sebagai matahari yang menyinari peradaban, yaitu dengan memberikan manfaat bagi orang-orang setempat khususnya di Pakistan yang dapat digagas melalui rumah dakwah.
Sementara itu, ketua Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Pakistan, Hafidz Adhi mengatakan, ada 4 poin strategis sebagai acuan gerakan Rumah Dakwah. Diantaranya adalah sebagai pusat kegiatan, Amal Usaha Muhammadiyah, pusat latihan Tapak Suci (sebagai media dakwah yang banyak diminati warga lokal), dan Kantor Sekretariat Persyarikatan.
“Salah satu ikhtiyar kita adalah dengan membangun rumah yang nyaman untuk ditinggali, tempat yang sejuk untuk kembali, dan suasana yang kondusif untuk berkembang dan mandiri.” Pungkasnya
Hafidz juga mengajak seluruh warga persyarikatan untuk sekiranya ridha dan ikhlas dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan Rumah Dakwah ini, agar kelak Muhammadiyah Pakistan dapat mandiri dan dapat melebarkan sayapnya sehingga program internasionalisasi Muhammadiyah dapat terlaksana dengan optimal. (Zulfikar Audia Pratama)

PP Muhammadiyah Imbau Warga untuk Tidak Terpancing dengan Berbagai Cemoohan dan Sinisme

/0 Comments/in /by

YOGYAKARTA- Menyikapi komentar di media sosial terkait dugaan oknum peneliti astronomi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang berisi kemarahan terhadap warga Muhammadiyah, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dadang Kahmad mengimbau agar warga Muhammadiyah agar tetap bijak, dan dewasa.

“Kami mengimbau agar warga tidak terpancing dengan berbagai cemoohan, sinisme, tudingan, hujatan, kritik yang menyerang, hingga ada oknum yang mengancam secara fisik terkait perbedaan pelaksanaan idul fitri 1444 H,” tutur Dadang Kahmad pada Senin (24/4).

Dadang menambahkan, Muhammadiyah sudah kenyang pengalaman diperlakukan negatif atau buruk seperti itu sepanjang perjalanan sejarahnya hingga kini.

“Dulu ketika Kyai Ahmad Dahlan memelopori arah kiblat yang benar secara syariat dan ilmu disikapi serupa, dituding kafir dan dirobohkan masjid yang dibangunnya di Kauman. Kini perangai serupa tertuju ke Muhammadiyah oleh orang-orang yang boleh jadi berilmu, mungkin karena merasa benar sendiri atau memang bersikap kerdil yang tentu tak sejalan dengan khazanah dunia ilmu dan akhlak Islam,” jelas Dadang.

Dadang mengajak kepada para pihak yang tak sejalan dengan pandangan keislaman Muhammadiyah agar kedepankan akal sehat, sikap ilmiah yang objektif, dan keluhuran adab Islam layaknya orang beragama dan berilmu.

“Bila di negeri ini para petinggi negeri selama ini begitu gencar menyuarakan moderasi dan toleransi dalam beragama dan berbangsa serta ajakan jangan radikal dan intoleran,” tegas Dadang.

Maka Muhammadiyah hanya ingin bukti apakah hal tersebut dipraktikkan secara autentik dan nyata, bukan hanya ditujukan kepada pihak lain, tetapi di lingkungan sendiri-sendiri agar tidak sekadar retorika dan sepihak seperti pepatah “Kuman di seberang lautan tampak, Gajah di pelupuk mata tak tampak” atau pepatah lain “Tiba di mulut dimuntahkan, Sampai di perut dikempiskan”.

“Muhammadiyah secara organisasi tetap elegan dalam menyikapi sikap maupun pernyataan negatif seputar perbedaan idul fitri karena sudah biasa dan terbiasa,” imbuh Dadang.

Dadang mengimbau kepada seluruh warga Muhammadiyah agar tidak bersikap yang sama dengan mereka yang kerdil pemikiran dan sikapnya dalam beragama dan berbangsa. Tunjukkan bahwa warga Muhammadiyah berkeadaban, berilmu, berbangsa, dan bahkan beragama lebih baik di dunia nyata.

“Bila dari pernyataan-pernyataan buruk orang-orang itu terhadap Muhammadiyah ada yang sudah melewati batas dan dapat masuk ke ranah hukum, tentu jalan hukum itu selalu terbuka untuk dilakukan sejalan dengan koridor yang dijamin konstitusi dan terhormat dalam berbangsa. Sekali lagi warga Muhammadiyah agar tetap mengedepankan pemikiran dan sikap luhur, serta tidak mengambil langkah sendiri-sendiri,” jelas Dadang.

Terakhir, Dadang bergarap kepada para elite negeri dan cerdik cendekia untuk bersama-sama menciptakan suasana beragama dan berbangsa yang lebih kondusif dan bermartabat luhur, seraya menjauhkan diri dari hal-hal tidak atau kurang terpuji yang dapat meretakkan hidup berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia milik bersama.

Haedar Nashir Minta Masyarakat Bersikap Tasamuh Tanggapi Kemungkinan Perbedaan Idulfitri 1444H

/0 Comments/in /by

YOGYAKARTA – “Perdebatan yang berkaitan dengan kemungkinan perbedaan Idulfitri 21 April dan 22 April, kami himbau untuk dicukupkan, lebih-lebih yang menyangkut debat kusir yang membuat kita saling menegasikan, saling merendahkan, saling membenci, bahkan menghina satu sama lain bahkan mungkin juga saling bermusuhan.” Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir dalam Media Gathering, Silaturahmi Jelang Idulfitri 1444 H pada Selasa, (18/4/2023).

Jika terjadi perbedaan pendapat mengenai hari pelaksanaan Idulfitri maka Haedar meminta agar tidak terjadi debat kusir tetapi mempersilahkan untuk dibuka perdebatan keilmuan yang paling optimum. “Karena Islam itu sangat cinta ilmu dan ilmu tidak boleh dengan kekuasaan, ilmu harus terbuka, harus open minded,” ucapnya.

Haedar juga mengajak seluruh komponen bangsa untuk saling toleransi menanggapi jika terdapat perbedaan. “Jika betul-betul berbeda, maka baik elit, tokoh agama, tokoh Islam, umat, dan warga saling tasamuh, toleran, saling menghargai dan tidak kalah pentingnya mengambl sari hikmah, manfaat, dan nilai luhur puasa di bulan Ramadan dan Idulfitri serta rangkaian ibadah lainnya agar kita menjadi insan-insan yang lebih bertakwa.”

Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan Idul Fitri 1 Syawal 1444 H jatuh pada Jum’at 21 April 2023. Sementara itu jika menggunakan metode rukyat dengan kriteria MABIMS diprediksi dapat terjadi perbedaan Idul Fitri yang jatuh pada hari berikutnya.

Dalam menentukan waktu berdasarkan penanggalan hijriyah, Muhammadiyah menggunakan perhitungan hisab hakiki wujudul hilal yang memiliki pondasi kokoh yakni landasan atau pilar teologis, sains, dan praktis untuk memudahkan umat dalam menentukan agenda-agenda penting lainnya.

Pondasi pertama adalah landasan teologis dari Al-Qur’an maupun Hadis. Dalam Al Qur’an, tidak sedikit surat yang menerangkan tentang metode hisab untuk menentukan waktu, termasuk Hadis Nabi Muhammad saw.

Pondasi kedua adalah sains, bahwa Islam merupakan agama yang cinta pada ilmu. Wujud yang dipahami oleh Muhammadiyah sebagaimana konsep wujud itu, yaitu prinsip keberadaan. Hilal sebagai benda langit sangat bisa diamati melalui alat hasil atau produk ilmu pengetahuan.

“Bagi kami tidak bisa melihat dan tidak bisa tampak di hadapan kita belum tentu hilal itu tidak ada. Bagi kami konsepnya jauh lebih kuat jika konsepnya wujud atau ada,” ungkapnya.

Pondasi ketiga adalah praksis atau kemudahan, disebutkan bahwa dalam beragama Allah Swt menghendaki kemudahan bukan kesusahan. Kemudahan yang dimaksud oleh Muhammadiyah bukan yang pragmatis, tetapi kemudahan yang diberikan oleh agama. Salah satu kemudahan yang didapatkan dari penggunaan metode hisab hakiki wujudul hilal, imbuh Haedar, umat akan lebih mudah menentukan rencana, karena penentuan waktu-waktu penting bagi umat Islam.

Muhammadiyah ingin di masa yang akan datang dapat terwujudnya kalender hijriyah yang berlaku secara global. Namun semuanya perlu proses dan waktu yang cukup panjang. Walaupun hal ini terwujud di masa generasi yang akan datang, Muhammadiyah akan terus berikhtiar. Terlebih masyarakat modern memerlukan kepastian.

Terlepas dari perbedaan metode ini Haedar meminta agar semua dapat saling menghargai. “Kami pun menghargai bagi saudara-saudara kita atau pun negara yang menganut metode lain,” ujar Haedar. Persis saat KH Ahmad Dahlan meluruskan arah kiblat pada awalnya mendapatkan pertentangan yang cukup keras, namun seiring berjalannya waktu ijtihad tersebut dapat diterima masyarakat bahkan Kementerian Agama pun melakukan sertifikasi tentang arah kiblat ini.

Oleh karena itu, penentuan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah tidak hanya menyangkut kehidupan keagamaan umat muslim saja tetapi juga terkait kehidupan kebangsaan. Bahkan lebih luas lagi juga terkait dengan masyarakat dunia yang bukan hanya implementasi ibadah tetapi juga menyangkut urusan publik.

“Ketika perbedana itu terjadi, khusus bagi keluarga besar Muhammadiyah dan kaum muslimin yang menyelenggaraan Idulfitiri pada 2I April hari Jum’at dimohon tetap tawasud, tengahan, tidak perlu unjuk demonstrasi keagamaan maupun cara berbuka.” Lebih lanjut Haedar menekankan agar dapat bersikap bersahaja, biasa, dan normal. “Tidak boleh mentang-mentang sudah ber-Idulfitri lalu kurang menghargai yang masih puasa dan tidak boleh membikin pernyataan yang mengangu toleransi,” lanjutnya.

Haedar juga meminta adanya kebijaksanaan dari para pejabat dalam mensikapi perbedaan ini. “Baik yang 21 maupun 22, tunjukanlah uswah hasanah, kebijaksanaan, kearifan sebagai milik rakyat, milik smua golongan, insya Allah lokasi apapun jika dipakai untuk ibadah bahkan dua kali di suatu lokasi itu akan menjadi berkah Allah.

Acara yang berlangsung di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jl. Cik Ditiro, Yogyakarta ini turut dihadiri Ketua PP Muhammadiyah, Syamsul Anwar, Agus Taufiqurrahman, Agung Danarto, dan Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Sayuti.

‘Aisyiyah Bersama 7 Mitra INKLUSI Gelar Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaan Pembangunan

/0 Comments/in /by

JAKARTA – ‘Aisyiyah berpartisipasi dalam Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaan Pembangunan (Munas Perempuan) yang berlangsung 17-18 April 2023. Acara yang berlangsung secara hybrid dengan diikuti oleh tiga ribu perempuan dari 38 provinsi, 136 kabupaten/kota, 664 desa/kelurahan/nagari ini dilaksanakan atas inisiatif delapan organisasi masyarakat sipil mitra INKLUSI yang selama ini bekerja untuk keadilan dan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan kelompok marginal. Organisasi tersebut adalah ‘Aisyiyah, KAPAL Perempuan, Migrant CARE, BaKTI, PEKKA, Kemitraan, SIGAB, dan PKBI.

Kegiatan yang juga bersinergi dengan KemenPPPA dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS ini merupakan hasil konkret dari upaya kolaboratif antara organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk perempuan dan kelompok marginal, pemerintah, dan mitra pembangunan untuk mendorong proses perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkesetaraan gender, sehingga tidak ada seorangpun yang tertinggal.

Munas Perempuan ini dimaksudkan untuk memastikan agar suara dan aspirasi perempuan, khususnya yang berasal dari kelompok marginal dapat diakomodasi dalam proses perencanaan pembangunan. Selama ini, partisipasi yang bermakna masih menjadi tantangan dalam proses perencanaan pembangunan. Aspirasi perempuan dan kelompok marginal seringkali luput dikarenakan adanya ketertindasan berlapis yang disebabkan oleh konstruksi patriarki, ketimpangan ekonomi, hegemoni mayoritas, dan letak geografis.

Dalam kesempatan tersebut ‘Aisyiyah mengangkat isu mengenai Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) Perempuan dan Remaja. Tri Hastuti Nur Rochimah, Koordinator Program INKLUSI ‘Aisyiyah menyampaikan bahwa isu HKSR menjadi penting dibahas dalam salah satu agenda Munas Perempuan karena akar dari Angka Kematian Ibu di Indonesia, Angka Kemtian Bayi, kekerasan seksual, kehamilan tidak dikehendaki, dan masih tingginya perkawinan anak dan stunting adalah dari minimnya akses kesehatan seksual dan reproduksi dari edukasi maupun layanan.

“Perempuan dianggap bertanggung jawab atas tubuhnya sendiri sehingga isu HKSR dianggap tidak penting, oleh karena itulah pentingnya kita mendesakkan usulan tentang kebijakan terkait HKSR ini,” tegas Tri.

Dalam kesempatan tersebut Tri memaparkan mengenai berbagai permasalahan HKSR yang dialami oleh semua perempuan dan remaja terkhusus bagi mereka yang hidup di daerah remote, terpencil, miskin serta perempuan di daerah pertambangan dan perkebunan. Akses kesehatan yang sulit dijangkau karena faktor geografis menurut Tri juga tidak diimbangi dengan ketersediaan layanan kesehatan Pustu atau Poskesdes yang layak maupun layanan praktik bidan desa yang terintegrasi dengan layanan BPJS.

“Kondisi tersebut salah satunya mengakibatkan masih banyak perempuan yang enggan melakukan pemeriksaan kesehatan dan ibu hamil yang tidak melakukan pemeriksaan kehamilan karena tidak dapat menjangkau layanan kesehatan di puskesmas.”

Tri juga menyoroti minimnya layanan maupun edukasi bagi perempuan agar melakukan deteksi dini kanker payudara maupun kanker serviks yang merupakan penyakit kanker penyebab kematian terbesar pertama dan kedua bagi perempuan. Remaja di Indonesia juga menghadapi permasalahan serius terkait HKSR yakni kehamilan yang tidak dikehendaki, dan sulitnya akses layanan kesehatan serta rentan melakukan aborsi tidak aman. “Kita harus mengupayakan agar anak-anak kita yang mengalami KTD tetap mendapatkan layanan kesehatan hak-hak untuk mendapatkan layanan kesehatan ini juga menjadi penting,” terang Tri.

‘Aisyiyah disebut Tri juga mendorong keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat untuk bersama mengatasi permasalahan HKSR ini dengan menjadi tokoh yang dapat memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi di lingkungannya. Isu HKSR disebut Tri bukan suatu hal yang tabu. Tidak seharusnya edukasi terkait HKSR dianggap sebagai mengajarkan seks bebas kepada para remaja. “Problem kespro bukan semata pada informasi dan kurangnya edukasi dan layanan tetapi di Indonesia juga terkait interpretasi agama, mitos, adat yang sangat kuat. Bagiamana kita melibatkan tokoh agama dalam pemenuhan HKSR ini,” terang Tri.

Dalam sesi pemaparan tersebut ‘Aisyiyah kemudian mengusulkan berbagai masukan bagi perencanaan pembangunan untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait isu HKSR.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA), Bintang Puspayoga sangat mengapreasiasi Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaan Pembangunan ini dan ia mendukung sinergi berbagai pihak untuk memastikan perencanaan pembangunan yang memberikan perhatian pada perempuan dan anak. “Mari kita memiliki komitmen bersama untuk memperjuangkan hak perempuan dan anak untuk mewujudkan perempuan dan anak bisa menikmati pembangunan setara dengan laki-laki sebagaimana diamanatkan konstitusi negara kita.”

Perempuan disebut Bintang menempati separuh penduduk Indonesia, demikan juga anak yang mengisi sepertiga populasi Indonesia. “Artinya perempuan dan anak merupakan SDM yang sangat penting bagi bangsa dan negara kita, mereka harus mampu menjadi aktor dari pmbangunan yang ikut merencanakan, ikut melaksanankan, dan ikut menikmati hasil pembangunan.

Namun menurut Bintang hingga saat ini masih banyak permasalahan perempuan dan anak yang masih dihadapi di berbagai sektor dan bidang pembangunan. Ketimpangan gender masih mendasari adanya ketimpangan bagi perempuan dan anak dan tidak terlepas dari norma-norma sosial budaya patriarki.

Untuk itu menurutnya kualitas perencanana pembangunan harus lebih ditingkatkan, diperkuat, dan dipastikan terjadi hingga tingkat akar rumput. “Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas perencanaan adalah dengan meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam perencanaan khususnya bagaimana akses mereka terhadap kebijakan program, kegiatan pembangunan, akses, kontrol, dan partisipasi mereka, dan apakah mereka benar-benar merasakan manfaat pembangunan,” tegas Bintang.

Menteri Bintang yakin jika kemajuan perempuan dan anak pasti akan berdampak langsung dan nyata pada melesat naiknya indikator pembangunan manusia Indonesia. Sehingga perubahan ini akan mampu menempatkan Indonesia dalam kelompok negara berpendapatan tinggi sejajar dengan negara-negara maju baik dalam forum G20, ASEAN, dan forum internasional lainnya. (Suri)

Ketua Umum PP Muhammadiyah Resmi Kukuhkan PWM dan PWA Jawa Tengah Periode 2022-2027

/0 Comments/in /by

Surakarta – Bertempat di Gedung Edutoriuum KH Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Surakarta, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) dan Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah (PWA) Jawa Tengah Periode 2022-2027 resmi dikukuhkan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof. Dr. KH. Haedar Nashir, M.Si., Ahad (16/4/2023).

Hadir juga dalam kegiatan pengukuhan yang dirangkaikan Pengajian Ramadan PWM Jawa Tengah, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. KH. Abdul Mu’ti, M.Ed., Bendahara PP Muhammadiyah Drs. KH. Marpuji Ali, M.Ag., Ketua PP ‘Aisyiyah Dr. Hj. Siti Aisyah, M.Ag. dan Ketua Majelis Tabligh PP ‘Aisyiyah Hj. Evi Sofia Inayati, S.Psi., Gubernur Jawa Tengah H. Ganjar Pranowo, S.H., M.IP. serta segenap warga Muhammadiyah se Jawa Tengah.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. KH. Haedar Nashir, M.Si. didampingi segenap Anggota PP Muhammadiyah dan PP ‘Aisyiyah yang turut hadir mengukuhkan PWM dan PWA Jawa Tengah Periode 2022-2027.

“Atas nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, kami mengukuhkan PWM dan PWA Jawa Tengah Periode 2022-2027 dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim,” ucap Haedar dilanjutkan pemberian ucapan selamat kepada segenap Anggota PWM dan PWA Jawa Tengah.

Pengangkatan PWM Jawa Tengah ini sendiri tertuang di dalam SK Nomor 271/KEP/I.O/D/2023 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota PWM Jawa Tengah Masa Jabatan 2022-2027, sedangkan untuk PWA Jawa Tengah sendiri tertuang dalam SK PP ‘Aisyiyah Nomor 079/SKPPA/III/2023 tentang Penentapan Anggota PWA Jawa Tengah Periode 2022-2027 yang sebelumnya telah dibacakan oleh Sekretaris MPI PP Muhammadiyah Prof. Dr. Anam Sutopo, M.Hum.

Acara yang dihadiri puluhan ribu warga Muhammadiyah se Jawa Tengah ini rencananya akan dilanjutkan dengan Pengajian Ramadan yang secara rutin digelar oleh PWM Jawa Tengah di 6 eks karesidenan se Jawa Tengah.

Dua bulan pasca terpilih pada Musyawarah Wilayah ‘Aisyiyah Periode Muktamar 48, Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah (PWA) Jawa Tengah Periode 2022-2027 secara resmi dikukuhkan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof. Dr. KH. Haedar Nashir, M.Si., Ahad (16/4/2023).

Berikut Struktur PWA Jawa Tengah Periode 2022-2027 yang ditetapkan melalui SK PP ‘Aisyiyah Nomor 079/SKPPA/III/2023 tentang Penentapan Anggota PWA Jawa Tengah Periode 2022-2027

Ketua : Dr. Eny Winaryati, M.Pd.
Wakil Ketua I : Dr. Ummul Baroroh, M.Ag.
Wakil Ketua II : Dra. Lintal Muna, M.Ag.
Wakil Ketua III : Dr. Mufnaetty, M.Ag.
Wakil Ketua IV : Dr. Sri Rejeki, M.Kep., Sp.Mat.
Wakil Ketua V : Dr. Sri Gunarsi, S.H., M.H.
Wakil Ketua VI : Dr. Ida Zahara Adibah, M.Si.

Sekretaris : Dr. Siti Aminah, S.TP, M.Si.
Wakil Sekretaris : Yuli Prasetyanti, A.Md.

Bendahara : Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag.
Wakil Bendahara : Retno Dewi Haryani, S.E.

Ketua Majelis Tabligh dan Ketarjihan : Dr. Amiroh, M.Ag.
Ketua Majelis Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah : Dr. Chusnul Hayati, M.S.
Ketua Majelis Kesehatan : Din Nurusyifa, S.KM. M.Kes.
Ketua Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan : Dr. Eka Handriyani, S.E., M.M.
Ketua Majelis Pendidikan Kader : Amanati Rohmah, M.Pd.
Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial : Diyah Farida Yuliani
Ketua Majelis Hukum dan HAM : Siti Fatimah, S.Ag.
Ketua Lembaga Seni, Budaya dan Olahraga : Dr. Siti Maziyah, M.Hum.
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian : Prof. Dr. Sri Hayanti, M.Si.
Ketua Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana : Dra. Lilik Tri Prihantini

Kepemimpinan Profetik Perempuan Jalan Membangun Peradaban Utama 

/0 Comments/in /by

YOGYAKARTA – “Peran keummatan dan kemanusiaan ‘Aisyiyah harus terus menerus digelorakan sebagaimana  dakwah ‘Aisyiyah selama ini. Perempuan punya kewajiban yang sama dengan laki laki dalam berbuat amal saleh.” Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Salmah Orbayinah dalam Pengajian Ramadan 1444 H Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah yang berlangsung pada Ahad (9/4/2023).

Dalam pengajian Ramadan 1444 H bertema “Kepemimpinan Profetik Perempuan Berkemajuan dalam Perdamaian dan Kebangsaan” ini Salmah menyebut upaya untuk terus bergerak dinamis memerlukan kekuatan para pimpinan serta kadernya. “Daya gerak lini organisasi ‘Aisyiyah tergantung pada idealisme dan kepemimpinan ibu-ibu semua baik tingkat pusat maupun ranting,” ujar Salmah. Sehingga dalam mewujudkan kepemimpinan gerakan yang dinamis perlu dikembangkan fungsi kepemimpinan transformatif dalam ‘Aisyiyah maupun dalam kehidupan umat dan bangsa.

“Kepemimpinan model transformatif tersebut sejalan dengan spirit Islam dan uswah hasanah Nabi Muhammad SAW yang membawa perubahan sebagai jalan kemajuan untuk membangun peradaban yang utama,” terang Salmah. Menurutnya fungsi kepemimpinan transformatif yang mengacu kepada kepemimpinan profetik dalam ‘Aisyiyah akan mampu membawa ‘Aisyiyah menjadi lebih dinamis dan inovatif dalam mengembangkan dakwah pencerahan melalui amal usaha dan program-program praksis untuk pembebasan, pemberdayaan, dan pemajuan kehidupan umat dan bangsa. “Kepemimpinan Aisyiyah memerlukan peran-peran transformasional sebagai jalan dinamis mewujudkan misi dakwah dalam Quran Surat Ali Imran 104 dan 110.

Bahwasanya nabi bersabda, “Kullukum ra’in wa kullukum mas’ulun ‘an ra’iyatihi” yang artinya “Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan.”

Oleh karena itu para pemimpin ‘Aisyiyah di mana pun berada menurut Salmah harus selalu siap berkhidmat dalam menjalankan tugas-tugas organisasi untuk kemajuan umat dan bangsa serta tegaknya peradaban umat manusia.

Hal ini sejalan dengan tujuan Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah yaitu menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benrnya. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya ini dijelaskan oleh Salmah memiliki sifat-sifat yang khas sebagaimana termuat dalam Tafsir At Tanwir jilid 2,  yakni berjiwa besar, terkemuka atau berada di depan dalam segala kebaikan yang disenangi semua orang, pencerah, bersih, unggul, berkearifan tinggi, berwawasan luas, religisu, efektif, efisien.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy dalam keynote speechnya menyebut bahwa kepemimpinan profetik adalah kepemimpinan yang menerapkan karakter kepimpinan rasul atau para nabi terutama kepemimpinan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. “Kepemimpinan profetik meneladani empat sifat wajib karakter utama Rasul yakni sidiq, amanah, tabligh, dan fatonah,” terang Muhadjir.

Pemimpin yang Sidiq memiliki arti jujur yang dalam arti yang luas berintegritas. “Jadi bukan sekedar jujur tetapi dalam diri seorang pemimpin memiliki sikap yang tegas sesuai dengan apa yang diucapkan dan dipikirkan dan dilakukan dan selalu bepihak pada kebenaran.”

Kemudian pemimpin memiliki sifat amanah atau terpercaya. Maknanya ketika kita mendapatkan tanggung jawab, mendapatkan tugas dari masyarakat yang memberikan mandat kepada kita maka kita harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya. “Tanggung jawab seorang pemimpin ketika memegang amanah bersifat vertikal maupun horizontal yang berpegang teguh pada Allah swt dan berpegang pada amanah umat yang mempercayai kita,” terang Muhadjir

Kemudian sifat yang ke-tiga adalah tabligh yang artinya menyampaikan. Rasul disebut Muhadjir memiliki karakter utama adalah penyampai atau deliver. Karakter menyampaikan ini dalam arti apa yang pemimpin sampaikan harus diterima dan dipahami oleh orang lain. “Maka harus membedakan antara mengirim atau to send dengan menyampaikan atau to deliver. Apa yang kita kirim belum tentu sampai tetapi kalau menyampaikan kita pastikan apa yang kita berikan sampai kepada pihak sasaran.”

Selanjutnya, sifat Fatonah atau cerdas yang ditandai dengan kemampuan berpikir krisis kreatif dan inovatif. “Kita harus selalu curiga, harus selalu skeptis terhadap hal yang masuk dalam pikiran kita karena bersikap spektis adalah awal mula dari pikiran kritis.” Berpikir kiritis menurut Muhadjir akan membuat orang berpikir kreatif, kreatif termasuk dalam hal kemampuan stimulus untuk menerima hal baru dan kemudian bisa merespon dengan tepat, kalau itu masalah maka dia bisa mencari solusi atas masalah itu.”

Peran perempuan dalam hal kepemimpinan ini disebut Muhadjir menjadi krusial bahkan penentu “Karena kita tahu tidak ada sebuah bangsa yang tumbuh besar tanpa perempuan karena dari perempuan akan menjamin bahwa proses regenerasi proses keberlangsungan sebuah bangsa akan terjadi,” ujarnya. (Suri)

Alamat

Jl. KH. Ahmad Dahlan Nomor 32, 55161, Yogyakarta
Telp/Fax: 0274-562171 | 0274-540009

Jl. Menteng Raya No. 62, 10340, Jakarta Pusat
Telp/Faks: 021-3918318

Jl. Gandaria I/1, Kebayoran Baru, 12140, Jakarta Selatan
Telp/Faks: 021-7260492

‘Aisyiyah Hadir di Media Sosial

PPAisyiyah

aisyiyahpusat

Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah

‘Aisyiyah Pimpinan Pusat

Podcast ‘Aisyiyah

ppaisyiyah[at]aisyiyah.or.id