Hadiri Silaturahim Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Se-Eks Karesidenan Pekalongan pada Ahad (19/6/2022), Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) ‘Aisyiyah, Siti Noordjannah Djohantini berikan apresiasi bagi wilayah, daerah, cabang, dan ranting ‘Aisyiyah yang mampu mengelola potensi untuk menjadi nilai tambah bagi organisasi. Menurutnya, kader-kader ‘Aisyiyah harus dapat fokus pada potensi organisasi untuk memaksimalkan gerakan sampai ke tingkat pimpinan paling bawah. Potensi yang dimaksud Noordjannah tidak hanya tentang urusan fisik, tetapi juga produk pemikiran keagamaan yang diproduksi oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.

Menghadapi era kekinian di mana banyak disuguhkan aliran pemikiran, kader ‘Aisyiyah harus memiliki pandangan Islam Berkemajuan yang kokoh. Hal itu dimaksudkan supaya kader ‘Aisyiyah tidak lepas dari sejarah dan gerakan Perempuan Berkemajuan. Pandangan Islam Berkemajuan yang dimiliki oleh ‘Aisyiyah menurut Noordjannah sejak lama menjadi problem solving bagi kehidupan keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan. “Tantangan pergerakan kita semakin besar, semakin kompleks. Oleh karena itu kita harus hadapi dengan pandangan maju, pandangan Islam Berkemajuan,” tegasnya.

Di tengah banyaknya panorama Pemikiran Islam kekinian, kader ‘Aisyiyah disarankan supaya merujuk pandangan keagamaan yang dikonstruksi oleh Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Ia juga ingatkan tentang pesan yang disampaikan oleh Kiai Ahmad Dahlan, yang berpandangan maju dengan mendorong peran sosial – kemasyarakatan bagi kaum perempuan.

Bahkan, peran sosial – kemasyarakatan yang dijalankan oleh ‘Aisyiyah tidak hanya pada level lokal, tap mendunia. Karena mengetahui besarnya potensi yang dimiliki oleh ‘Aisyiyah, tidak sedikit mitra luar negeri yang percaya untuk bersinergi dengan ‘Aisyiyah. Jaringan sampai pada level desa-desa, menjadi potensi yang mesti dikembangkan oleh ‘Aisyiyah.

Dalam acara yang diikuti oleh Pimpinan Harian ‘Aisyiyah mulai dari level Wilayah Jawa Tengah, Daerah, dan Cabang se-Karisedenan Pekalongan, Ketua Umum PP ‘Aisyiyah juga melaunching Sekolah Mengaji ‘Aisyiyah Asmaul Husnah eks se-Karesidenan Pekalongan.

Memperkuat kontribusi ‘Aisyiyah dalam mengurangi angka stunting dan perkawinan anak, Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (PDA) Kabupaten Lahat bersama dengan Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah (PWA) Sumatera Selatan dan Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah (PPA) melakukan asesmen untuk Program Inklusi ‘Aisyiyah. Disampaikan oleh Laela Cholik, selaku Senior Program dari PDA Lahat bahwa kegiatan asesmen yang berlangsung lima hari sejak 14 Juni 2022 sampai 16 Juni 2022 ini bertujuan untuk semakin mendalami kondisi masyarakat yang menjadi sasaran program serta menggali data dan menjalin kerjasama dengan dinas terkait.

“Asesmen dilakukan oleh tim peneliti dari PPA, PWA, serta PDA dan dilaksakan di tiga kecamatan dan enam desa, yakni Kecamatan Mulak Ulu di Desa Lesung Batu dan Air Puar, Kecamatan Kikim Tengah di Desa Banyumas dan Purbamas, Kecamatan Kikim Timur di Desa Bungamas dan Cempaka Sakti. Dilakukan juga koordinasi serta penggalian data di tujuh dinas yakni Dinas Kesehatan, Bappeda, BKKKBN, Pengadilan Agama, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Koperasi dan Dinas Sosial,” terang Laela.

Dengan mengangkat tema program ‘Kepemimpinan Perempuan untuk Peningkatan Akses Kesehatan dan Ekonomi bagi Perempuan Dhuafa Mustadh’Afin dengan Pendekatan Inklusif dan Hak Perempuan’ program Inklusi ‘Aisyiyah yang merupakan program kemitraan pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia ini memiliki fokus pada lima isu.  Yakni isu stunting, perkawinan anak, Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR), pemberdayaan ekonomi, dan implementasi kebijakan yang bersifat inklusif dimana semuanya dilakukan melalui penguatan kepemimpinan perempuan.

Pada kesempatan asesmen tersebut, tim Inklusi ‘Aisyiyah juga melakukan kunjungan ke Ibu Bupati Lahat, Lidya Wati. Dalam kesempatan tersebut Ibu Bupati menyambut positif kegiatan yang akan dilaksanakan oleh ‘Aisyiyah. “Terimakasih kepada ‘Aisyiyah karena membawa Program Inklusi ke Kabupaten Lahat sehingga ada pihak lain di luar pemerintah yang ikut membantu pemerintah mengupayakan penurunan angka stunting,” ujar Lidya. Lidya yang juga merupakan ibu penurunan stunting di Kabupaten Lahat berkomitmen untuk memberikan dukungan dan mendorong semua dinas terkait untuk dapat mendukung pelaksanaan Program Inklusi ‘Aisyiyah Kabupaten Lahat. “Angka stunting di Lahat masih terbilang tinggi yakni 24%, saya berharap di tahun 2024 akan berada di bawah angka 14%,” tegasnya.

Laela Cholik menyebutkan bahwa komitmen dari Ibu Bupati terbukti dengan sinergi yang baik dari dinas terkait pada kegiatan asesmen yang dilakukan oleh tim peneliti. Tidak hanya dari pihak dinas, pemerintahan desa tempat lokasi asesmen juga secara terbuka mendukung kegiatan yang dilakukan.

Dalam waktu dekat ini Inklusi ‘Aisyiyah Kabupaten Lahat akan mulai untuk menyiapkan para kader tangguh yang akan bersama menjalankan kegiatan di desa-desa. Kemudian tim akan melakukan pemetaan riil di lapangan mengenai berbagai kondisi dan data di masyarakat termasuk angka stunting dan angka perkawinan anak.

“Pemetaan riil ini bertujuan untuk menyinkronkan kembali data Kabupaten, data Kecamatan, dan data dari Puskesmas yang sudah kami miliki. Karena kalau di dalam aksi bersama penurunan stunting, nomor satu yang penting adalah pemetaan untuk mengetahui data riil di lapangan, dan nanti kita berangkat dari data tersebut,” ucap Laela. Dengan tim yang mumpuni serta data awal yang riil Laela berharap akan dapat melaksanakan kegiatan program Inklusi ‘Aisyiyah yang tepat sasaran dan memberi dampak yang signifikan dalam upaya penurunan angka stunting dan perkawinan anak di Kabupaten Lahat. (Suri)

GEDSI namanya saja yang asing, tetapi hakikat dari apa yang ada di belakang GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) sesungguhnya sudah dilaksanakan oleh ‘Aisyiyah Muhammadiyah. Hal tersebut dikemukakan oleh Dina Afrianti, peneliti di bidang hak-hak perempuan dan hak-hak disabilitas dalam masyarakat Muslim dari La Trobe University Australia dalam Seminar Nasional ‘Aisyiyah bertema ‘Perspektif GEDSI untuk Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan dalm Kerangka Islam Berkemajuan’ pada Sabtu, 11 Juni 2022.

“Tentang bagaimana Muhammadiyah diawal pendiriannya oleh Kyai Ahmad Dahlan dimaksudkan menjadi sebuah gerakan untuk menghapus kemiskinan, menegakkan keadilan, menegakkan kesetaraan, bagaimana memajukan Islam dan masyarakat Muslim, itu juga menjadi inti dari belakang GEDSI,” ungkap Dina.

Dalam acara yang berlangsung secara hybrid tersebut Dina menyebut bahwa GEDSI adalah sebuah pendekatan, sebuah proses cara bekerja, cara menganalisa persoalan, cara mengidentifikasi, mencari jawaban persoalan tersebut, merumuskan bagaimana solusi yang kita tawarkan betul-betul mencapai tujuan sehingga permasalahan yang kita lihat bisa kita carikan jalan keluarnya.

Ada empat hal yang menurut Dina bisa diambil dari makna GEDSI. Pertama, Pemenuhan hak dasar bagi seluruh individu. “Kita sebagai bagian dari warga negara, sebagai bagian dari masyarakat, sebagai bagian dari ‘Aisyiyah kita punya kewajiban bawa tidak ada seorangpun yang haknya tidak terpenuhi,” terangnya. Hak dasar individu dijelaskan Dina adalah tidak adanya orang yang hidup dalam balutan rasa takut, takut bsok tidak bisa makan, anak tidak sekolah, takut tidak mendapatkan layanan kesehatan di RS, dsb.

Kedua, Menghapus dan memberantas kemiskinan, keterpinggiran, diskriminasi, rasa tidak aman dan nyaman, ketakutan, dan pembedaan perlakuan. “Dengan perspektif GEDSI kita menjadi ingat dalam melakukan apapun kita tidak berkontribusi dalam pembentukan rasa takut tadi.”

Ketiga, Mendorong penguatan pemberian kesempatan dan kemanfaatan secara setara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Keempat, Perwujudan kesetaraan gender, inklusi, disabilitas sebagai konsep yang berkaitan, tidak berdiri sendiri, terpisah sehingga intervensi dan strategi untuk mengatasi ketidakadilan haruslah terintegrasi untuk mewujudkan inklusi sosial.

Dina juga menjelaskan bahwa di balik kata inklusi sosial terdapat makna keragaman, bahwa hal dasar bagi semua individu warga negara tak terkecuali dengan atribut yang berbeda berdasarkan gender disabilitas. Dina melanjutkan bahwa Muhammadiyah ‘Aisyiyah sudah melakukan semuanya. “Saya pernah melihat sebuah meme tulisannya gini jadi ada sebuah sekolah di Papua kalau tidak salah, anak Kristen sekolah di Muhammadiyah lulus tetap Kristen, saya sampai merinding membaca itu karena di situ sebenarnya apa yang menjadi cita-cita social inclusion, bahwa setiap orang berhak mendapatkan akses, Muhammadiyah sudah menyiapkan itu dan sudah memberikan kesempatan itu secara sama walaupun dia bukan warga Muhammadiyah walaupun bukan Muslim tetapi mendapatkan akses pendidikan yang negara belum dapat memenuhinya tanpa meminta siswa tersebut menjadi warga Muhammadiyah atau orang muslim,” terang Dina.

Disebut oleh Dina bahwa berdasarkan Qur’an surat al Hujurat disampaikan bahwa setiap orang dibedakan dari ketaqwaan, bukan warna kulit, bukan budaya, dari mana dia berasal, bukan karena abilitas bukan karena disabilitasnya. “Dengan menghargai keragaman kita sadar bahwa keragaman tersebut tidak boleh menjadi penghalang seseorang mendapat kesempatan atau mendapat akses di dalam dirinya sebagai manusia jika kita berpijak pada ini semua maka tujuan global no one left behind yang sudah menjadi itikad inti ajaran Muhammaidyah itu sama bahwa tidak ada beda, semua dirangkul, semua menjadi bagian dari apa yang kita kerjakan.”

Lebih lanjut, terkait mencari solusi dalam isu GEDSI Dina menyebut kegiatan yang dilakukan oleh ‘Aisyiyah sudah merupakan upaya sistemik dalam memberikan solusi. Dalam konteks organisasi strategi dalam usaha memberikan solusi atas persoalan sosial yang ada dan memastikan pemenuhan kebutuhan kelompok yang berbeda yang diharapkan dapat memunculkan inklusi sosial.

“‘Aisyiyah menurut saya sudah sistemik, solusi yang diberikan sudah sitemik bukan hanya memberikan pemenuhan dan penguatan kepada perempuan tetapi sudah melakukan penguatan kepada kelompok disabilitas kepada anak apalagi dengan jaringan sekolah dari TK bahkan kelompok bermain sudah ada itu merupakan pemenuhan hak anak, jadi itu sudah sistemik solusinya, itu merupakan salah satu ciri pendekatan GEDSI.”  (Suri)

Menjadikan GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) dalam setiap aspek pelayanan menjadi sebuah tantangan untuk pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam upaya penurunan stunting dan pencegahan perkawinan anak. Hal tersebut dipaparkan dalam Workshop Analisis Kebijakan dan Implementasi Program Penurunan Stunting, Selasa (7/06/2022).

Pungkas Bahjuri Ali, Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian Bappenas RI menyampaikan bahwa ada lima kategori yang termasuk pada kelompok sasaran utama stunting yakni remaja, calon pengantin, Ibu hamil, Ibu menyusui, anak berusia 0-59 bulan yang disebutnya sebagai kategori keluarga 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). “Ini kelompok windows opportunity di mana intervensi dan investasi pada kelompok ini dampaknya akan sangat besar bagi individu kelompok itu sampai dia dewasa.”

Dalam acara yang diselenggarakan oleh Program Inklusi Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah tersebut Pungkas menyebut bahwa jika melihat dari perspektif GEDSI, maka kondisi stunting dan wasting yang terjadi di seluruh wilayah dan kelompok ekonomi membutuhkan peran laki-laki maupun perempuan dalam hal ini gender akan sangat penting terutama dalam hal decision making atau pengambilan keputusan terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan makan dan pola asuh yang cukup.

Peran perempuan dan laki-laki ini disebut Pungkas adalah dalam hal decision making, resource allocation, feeding & healthcare seeking practice, dan smoking. “Jika Kepala Rumah Tangga laki-laki maka decision making di laki-laki, padahal yang paling dekat dengan pola asuh itu adalah ibu, jika pola asuh tidak tepat maka ketika ibu sebagai prime care giver itu harus diberi decision making yang kuat untuk memberikan komando pada kebutuhan pangan maupun kesehatan,” terang Pungkas. Ia melanjutkan bahwa decision making itu sangat penting karena menjadi penentu yang memutuskan pemanfaatan resource atau sumber daya dan dana tadi.

Kesenjangan gender dijelaskan Pungkas juga masih menjadi permasalahan di bidang gizi. “Data menunjukkan bahwa ketidakcukupan konsumsi pangan lebih tinggi terjadi kepada perempuan dibanding laki-laki.” Hal ini menurutnya dapat dilihat dari tingginya angka anemia yang terjadi pada ibu hamil. Kemudian, dalam usia remaja juga data menyebut bahwa angka anemia terbesar terjadi pada remaja putri. “Anemia ini dampaknya besar, karena merupakan salah satu faktor risiko pada Angka Kematian Ibu ataupun kondisi stunting pada balita yang dilahirkan,” terangnya.

Oleh karena itu maka tidak heran, Pungkas menyebut sebuah pepatah yang menyatakan maju mundurnya suatu bangsa itu ditentukan pada ibu. “Karena ibulah yang melahirkan, jadi kalau anemia pada remaja putri dan kondisi ibu yang hamil kekurangan gizi seperti ini maka generasi yang dilahirkan pasti akan stunting. Ketika stunting, potensinya hanya 54% yang dapat dimanfaatkan ketika dewasa sehingga negara tidak akan maju.” Bahkan Pungkas menegaskan, suatu generasi yang kemampuannya optimal 100% pun belum tentu mampu membawa negara bersaing dengan negara lain, apalagi kalau hanya 54% potensi yang dimilikinya.

Pungkas juga menyoroti perilaku keluarga yang mengutamakan pengeluaran rokok dibandingkan pemenuhan gizi. Data ini disebutkan kebanyakan terjadi pada keluarga miskin. “Pada keluarga miskin pengeluaran terbesar kedua adalah merokok. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan pengeluaran protein dan pengeluaran kesehatan, sehingga tidak heran apabila pada kelompok perokok prevalensi jumlah stuntingnya lebih tinggi karena melibatkan resource allocation, resource yang harusnya dialokasikan pada konsumsi makanan dan kesehatan tidak ada karena dipergunakan untuk merokok dan itu pengeluarannya sangat besar,” paparnya.

Lebih lanjut Pungkas juga menyebut terkait inklusi sosial pada sisi geografis. Ini hal yang sangat penting karena daerah-daerah yang terpencil akan memunculkan permasalahan dalam akses rumah tangga terhadap layanan kesehatan. “Layanan kesehatan dan lingkungan yang tidak adekuat ini menjadi permasalahan penduduk miskin maupun tidak miskin di daerah tertentu karena aksesnya yang minim. Isu ini menjadi penting terkait inklusi sosial dalam equity akses layanan kesehatan.” (Suri)

Keberadaan Muhammadiyah ‘Aisyiyah di mancanegara semakin memantabkan langkah persyarikatan dalam internasionalisasi paham Islam berkemajuan. Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) dan Pimpinan Cabang Istimewa ‘Aisyiyah (PCIA) yang tersebar di beberapa negara menjadi ujung tombak representasi keberadaan persyarikatan. Hingga saat ini terdapat 27 PCIM dan terdapat 8 PCIA beberapa diantaranya  telah memperoleh pengakuan badan hukum dari otoritas negara setempat. Dalam Muktamar Talk bertema “Dakwah ‘Aisyiyah di Mancanegara” Ketua PCIA Kairo dan PCIA Malaysia mengisahkan gerak dakwah di negara mereka masing-masing.

Kellyana Irawati, Ketua PCIA Taiwan menyampaikan bahwa PCIA yang resmi terbentuk pada Mei 2017 ini mempunyai tiga fokus dakwah yakni filantropi, pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan gerakan dakwah virtual. “Karena Taiwan ini merupakan negara terbesar kedua setelah Malaysia yang menerima PMI dari Indonesia jadi menjadi lahan kami untuk berdakwah,” ujar Kelly. Menurutnya salah satu fokus program dakwah PCIA adalah untuk membantu PMI. “Karena PMI kan menjadi sosok yang vulnerable population di sini, kami berkeinginan untuk dapat meningkatkan derajat dan martabat mereka, kami melatih bagaimana berwirausaha, bagaimana menjaga kesehatan di tengah tekanan baik fisik maupun mental yang mungkin mereka alami saat bekerja di sini.”

Berbagai kegiatan disebut Kelly dilakukan dalam melaksanakan pendampingan bagi para PMI, seperti dalam hal pelatihan ekonomi, juga membentuk kegiatan PKBM, serta penguatan di bidang agama. “Contohnya tahzin Ramadan, sudah 3 tahun kami mendampingi PMI belajar Tahzin, mereka sangat semangat sekali bahkan mereka meminta kegiatan ini dilanjutkan.” Pelatihan tersebut diharapkan Kelly akan menjadi bekal kelak bagi para PMI jika sudah tidak bekerja Kembali sehingga mereka dapat berdaya di tanah air.

Saat ini, PCIA Taiwan disebut Kelly semakin giat untuk melibatkan PMI dalam kepengurusan PCIA. Hal ini dipandang penting untuk melestarikan dakwah PCIM dan PCIA di Taiwan. “Karena PCIA mayoritas juga pelajar jadi kami tertantang bagaimana mengkader para PMI jadi supaya nanti jika jumlah para pelajar ini sudah menyusut maka PMI dapat bisa meramaikan dakwah ‘Aisyiyah di Taiwan ini.”  Kelly menyebut biasanya pengurus akan berada di Taiwan paling lama 3 tahun, bahkan para pelajar muslim yang dari Universitas Muhammadiyah ‘Aisyiyah cenderung menurun. “Itu menjadi tantangan kami bagaimana tetap melestarikan dakwah PCIM PCIA di Taiwan ini sehingga kami menggandeng para PMI untuk tetap bisa aktif berperan serta melestarikan PCIM PCIA dan Alhamdulillah saat ini sudah ada PMI yang menjadi pengurus.” (Suri)