SURAKARTA – Hari ini 5 November 2022 Muhammadiyah memulai Sidang Pleno 1 Muktamar ke-48 secara hybrid di Auditorium Mohammad Djazman Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Sidang Pleno ini secara daring diikuti oleh 208 titik peserta pleno yang merupakan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah.

“Berada di berbagai titik kantor lingkungan persyarikatan Insya Allah kita sudah beradaptasi dengan proses seperti ini, maka pembahasan persidangan akan berjalan dengan lancar walaupun ada kesulitan tertentu secara teknis kita bisa mengatasi dengan baik,” ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir disaat menyampaikan sambutannya. Kegiatan sidang pleno yang dilaksanakan secara hybrid ini disebut sebagai awal baru Muhammadiyah ‘Aisyiyah untuk memasuki era kemajuan teknologi. Hal ini menurutnya merupakan bagian dari sikap adaptif dan mampu memberikan jawaban perkembangan jaman sebagaimana melekat pada jati diri persyarikatan Muhammadiyah ‘Aisyiyah.

Haedar Nashir menyebut pelaksanaan pembukaan Muktamar ke-48 Muhammadiyah ‘Aisyiyah pada 18 November adalah bersamaan dengan Milad Muhammadiyah yang dilanjutkan dengan Sidang Tanwir melekat Muktamar pada 19 November. “Tentu semua itu harus kita jalani dan laksanakan dan kita kawal menjadi Muktamar yang bermarwah utama, Muktamar yang uswah hasanah dan muktamar yang berkemajuan.”

Terkait gelaran Sidang Pleno 1, Haedar Nashir menyebut akan membahas laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, serta merancang program lima tahun serta program muh lima tahun ke depan. Juga akan membahas risalah Islam Berkemajuan bagi Muhammadiyah dan Risalah Perempuan Islam Berkemajuan bagi ‘Aisyiyah serta isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal atau kemanusiaan semesta. “Laporan adalah perwujudan apa yang kami lakukan sebagai usaha menjalankan amnah dari Muktamar ke-47 yang kami usahakan dengan mengerahkan segala kemampuan, tentu selalu ada kekurangan dan kelemahan maka kami persilahkan segenap anggota Muktamar membahasnya dan memberikan masukan dan catatan yang penting bagi kami,” ujar Haedar. (Suri)

Indonesia masih belum mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya, bahkan bisa dibilang semua Sila di Pancasila menghadapi tantangannya tersendiri. Hal tersebut dipaparkan oleh Siti Zuhro, Peneliti Ahli Utama dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) pada Seminar Nasional ‘Aisyiyah untuk Bangsa dalam Rangka Muktamar 48 ‘Aisyiyah pada Rabu (2/11/22) yang diselenggarakan Majelis Pembinaan Kader Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah.

Selain itu Zuhro juga menyebutkan bahwa kehidupan berbangsa saat ini semakin kering dari nilai nilai luhur agama budaya dan adab yang semakin jauh dari kepedulian pada nasib sesama dan semakin rentan pada pembelahan sosial. Kondisi ini disebutnya masih terjadi dan belum diobati. Selain itu ada beberapa persoalan laten yang menuntut perhatian serius semua pihak diantaranya masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial serta masalah pendidikan.  Lebih lanjut Zuhro juga menyampaikan salah satu pelemahan rakyat yang paling merisaukan adalah adanya politik belah bambu khususnya terhadap umat Islam yang dimainkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Zuhro melanjutkan bahwa baik buruknya bangsa Indonesia khususnya sangat tergantung pada keputusan politik yang dibuat oleh elit pemerintah dan politik khususnya yang berada di DPR. Dalam kategori agama, Zuhro menyampaikan bahwa tanggung jawan tersebut berada di tangan umat Islam sebagai komponen mayoritas di Indonesia.

Sebagai ormas Islam perempuan terbesar, ‘Aisyiyah disebut Zuhro memiliki sarana yang cukup khususnya sarana pendidikan. “Masalahnya bagaimana kader ‘Aisyiyah mampu memainkan peran strategis dan berpikir out of the box yakni yang mampu menyelesaikan masalah dengan mencari metode problem solving baru ketimbang menggunakan solusi yang umum digunakan dan tidak terpaku hanya dalam peran tradisional.”

Oleh karena itu dalam upaya yang disebutnya sebagai “memperadabkan bangsa”, Zuhro meminta agar ‘Aisyiyah dapat terus menyiapkan kadernya sebagai garda terdepan dengan beberapa poin yang harus diperhatikan yakni thinking out of the box, inspiring, motivating and leading. Kemudian peran menyinergikan elemen-elemen bangsa dimana ‘Aisyiyah menjadi leading sector dengan formula yang sudah disiapkan, mendorong terjadinya kolaborasi, komitmen ‘Aisyiyah membangun peradaban, bekerjasama dengan stakeholders lainnya melakukan gerakan, serta mengawal pemilu agar berkualitas dan berkeadaban untuk mewujudkan pemerintah Indonesia yang governable dan tidak korup.

Sebagai bagian dari elemen bangsa, salah satu tantangan besar yang dihadapi ‘Aisyiyah untuk memperadabkan bangsa adalah dengan mengembalikan jalan politik dan pemerintahan Indonesia kepada konstitusi Indonesia yakni sistem demokrasi rakyat yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dengan semangat Bhineka Tunggal Ika dan dilandasi oleh Pancasila, Zuhro menyebut bahwa ‘Aisyiyah harus berada di garda terdepan dalam mendorong praktik berbangsa dan bernegara yang lebih beretika, berkualitas, sehat, dan bermartabat. “Mari kita kembalikan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bernuansa ala Indonesia yang dilandasi oleh Pancasila dan dikawal oleh UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Nasib NKRI tergantung pada semua warga negara dan oleh karena itu semuanya memiliki tanggung jawab yang sama untuk mempertahankannya.” (Suri)

“Kalau kita berbicara peran ‘Aisyiyah dan peran kader-kader ‘Aisyiyah, maka kader adalah orang-orang yang terpilih yang harus mampu melakukan apa saja yang tidak bisa dilakukan pemimpin sebelumnya untuk menggerakkan organisasi menjadi yang terdepan yang tidak bisa dilakukan pemimpinan sebelumnya, ini tidak sederhana.” Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Siti Noordjannah Djohantini dalam Seminar Nasional ‘Aisyiyah untuk Bangsa dalam Rangka Muktamar 48 ‘Aisyiyah bertema “Peran Strategis Kader ‘Aisyiyah dalam Merespon Permasalahan Bangsa”pada Rabu (2/11/22).

Kaderisasi disebut Noordjannah adalah penting bagi gerak ‘Aisyiyah. “Kaderisasi bagi organisasi kita adalah wadah yang tidak bisa diabaikan, menjadi sebuah keniscayaan bagaimana karakter kader-kader kita memiliki semangat dan landasannya yang harus sesuai sesuai dengan pandangan persyarikatan kita yakni Muhammadiyah.”

Para kader disebut Noordjannah harus memiliki peran-peran dan bertumbuh dalam kekuatan iedeologi persyarikatan yang membawa pandangan Islam Berkemajuan yang membawa kehidupan manusia bisa menghadapi tantangan yang dihadapinya. Kader ‘Aisyiyah, lanjut Noordjannah harus menguatkan dirinya dengan menajamkan ideologi persyarikatan serta meluaskan jangkauan untuk berdakwah dan berkomunikasi dengan banyak pihak agar kekuatan ‘Aisyiyah tidak hanya ke dalam.

“’Aisyiyah ini besar, kita sudah masuk ke abad kedua, maka kita tidak boleh mundur ke belakang, kita harus maju menguatkan diri, menguatkan kolektifitas dan kekuatan kita, tinggal bagaimana kita bersama bergandeng tangan memberikan yang terbaik dari ‘Aisyiyah bagi kepentingan umat dan bangsa. Bangsa kita sedang terus memerlukan peran perempuan berkemajuan,” tegas Noordjannah.

‘Aisyiyah ke depan menurut Noordjannah harus memiliki kecepatan 3x lipat dari kecepatan sekarang. Hal ini terus disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah ini kepada segenap pimpinan ‘Aisyiyah. “Kecepatan ‘Aisyiyah harus berlipat-lipat, menggerakkan roda kecepatan ‘Aisyiyah yang akan datang oleh para kader yang handal, berakhlak mulia yang paham mengenai persyarikatan yang menatap masa depan dengan penuh harapan.” (Suri)