Badan kesehatan dunia (WHO) mencatat sekitar 250 orang meninggal karena TB setiap harinya atau sekurangnya 11 orang setiap jam. Oleh karena itu TB masih menjadi penyakit yang membutuhkan perhatian seluruh masyarakat dunia, tidak terkecuali di Indonesia.

Aldila S. Al-Arfah, Program Manager Menteri TB Recovery Plan Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) PP Muhammadiyah, seperti dilansir dari muhammadiyah.or.id menyampaikan bahwa Pandemi Covid-19 juga membawa dampak bagi kasus TB di Indonesia. “Dengan adanya pandemi Covid-19, terjadi kemunduran penanganan atau penemuan kasus TB seperti 10 tahun silam.”

Memperingati Hari Tuberkulosis (TB) sedunia yang jatuh pada 24 Maret Adila menyebut bahwa tema yang diangkat tahun 2022 ini yakni Invest to End TB, Save Lives sangat terkait dengan kondisi kemunduran penanganan TB yang terjadi di masa pandemi. Menurut Aldila, momentum Hari TB Sedunia ini harus dimanfaatkan agar semua pihak tidak terlalu larut pada degradasi temuan kasus. Justru, sesegera mungkin harus lakukan recovery TB di Indonesia maupun dunia sebagaimana yang dilakukan MPKU PP Muhammadiyah melalui program Mentari TB Recovery Plan.

“Ada dan tidak adanya program (Mentari TB Recovery Plan), masalah TB adalah penting dan menjadi panggilan insan kesehatan. Wabil khusus insan kesehatan di rumah sakit Muhammadiyah-Aisyiyah,” tegasnya.

Bagi Aldila, Rumah Sakit Muhammadiyah-’Aisyiyah (RSMA) berupaya memberikan kontribusi positif dan progresif dalam penanggulangan TB. Hal itu sesuai dengan spirit Al-Maun di dalam gerakan Muhammadiyah yang diajarkan pendirinya, K.H. Ahmad Dahlan, yakni semangat keberpihakan kepada kaum dhuafa.

Terlebih menurut Aldila, masyarakat dhuafa atau ekonomi menengah ke bawah lebih rentan terhadap TB. Hal itu karena kemungkinan lingkungan tempat tinggal yang sesak atau padat, pemenuhan gizi, dan sebagainya. Oleh karenanya, tak sekadar melakukan tindakan kuratif, jaringan RSMA pun akan melakukan kegiatan yang bersifat preventif atau pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi ke masyarakat sekitar rumah sakit.

Mohammad Agus Samsudin, Ketua MPKU PP Muhammadiyah menyebutkan bahwa MPKU dengan jaringan RSMA di bawahnya memang telah aktif memerangi TB sejak 15 tahun lalu. “RSMA juga banyak dokter paru, sehingga sudah sekitar 15 tahun turut memerangi TB,” ujarnya.

Saat ini Agus menyebut ada 48 jaringan RSMA di seluruh Indonesia yang tergabung dalam program Mentari TB Recovery Plan dan menjadi rumah sakit rujukan pengobatan TB. “Yang dilakukan MPKU sampai sekarang masih fokus ke layanan RS, tetapi ke depan juga akan berubah salah satunya dengan melibatkan masyarakat di sekitar RS. Jadi, RS tidak hanya melakukan kurasi tetapi juga prevensi dengan mengedukasi masyarakat terutama kelompok rentan,” jelas Agus.

Mentari TB Recovery ini juga bertujuan untuk membantu menemukan kasus lebih cepat akibat kemunduran temuan karena pandemi. Oleh karenanya, digalakan juga kegiatan skrining, pemeriksaan khusus, dll supaya yang terkena TB bisa segera terdeteksi dan terobati.

Urgensi menemukan dan menyembuhkan TB, Agus tekankan juga tidak terlepas dari dampak dan risiko yang ditimbulkan bagi orang yang terinfeksi TB dan keluargannya. Untuk itu, perhatian kita terhadap masalah TB harus ditingkatkan, karena menurutnya TB bukan lagi penyakit individu, tetapi masalah sosial, bahkan bangsa.

“Kesehatan menjadi bagian dari ukuran sebuah bangsa maju atau tidak dan secara hak asasi, kesehatan adalah hak individu, akan tetapi dalam kenyatannya masih banyak saudara kita yang belum mendapatkan akses kesehatan dengan baik.” Hal tersebut disampaikan oleh Agus Taufiqurrahman, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dalam Seminar Pra Muktamar ke-48 Muhammadiyah ‘Aisyiyah yang dilaksanakan oleh Universitas Muhammadiyah Palembang pada Kamis (24/3).

Dalam seminar yang bertema Transformasi Pembangunan Kesehatan Semesta : Tantangan bagi Muhammadiyah ini, Agus menyebut bahwa bagi Muhammadiyah sendiri, kesehatan telah menjadi konsen sejak awal persyarikatan berdiri. Menurut Agus, sedari awal Muhammadiyah dikenal dengan gerakan sosial keagamaan dengan tiga pendekatan dakwah. “Tiga pendekatan dakwah yang sangat terkenal waktu itu adalah gerakan pendidikan yang dulu dikenal sebagai schooling, pemberian santunan dhuafa yang disebut sebagai feeding, dan pelayanan kesehatan yang disebut healing. Schooling, feeding, dan healing menjadi citra awal gerakan sosial keagamaan itu dan ini dari sejak Indonesia belum merdeka,” terang Agus.

Bahkan menurutnya, sebagian sejarawan menyebut untuk pelayanan kesehatan pribumi pertama kali didirikan dan dimiliki oleh PKU Muhammadiyah yang dirintis oleh K.H. Ahmad Dahlan. “Jadi bagi Muhammadiyah, kesehatan adalah bagian yang sudah diupayakan sejak awal berdirinya persyarikatan.” Kontribusi Muhammadiyah di bidang kesehatan ini masih terus berlanjut dan berkembang dengan bertumbuhnya berbagai amal usaha kesehatan di seluruh pelosok Indonesia. “Saat ini Muhammadiyah terus berusaha memberi kontribusi terbaik kepada umat dan bangsa yang kita cintai melalui bidang kesehatan, sampai hari ini 119 RS kita bisa beroperasional dan lebih dari 80 RS menjadi bagian dari RS yang bergerak menjadi RS terdepan menghadapi Covid-19 dan kalau dijumlah dengan klinik kita diatas 230 ini diberbagai tempat menjadi bagian yang kita syukuri.”

Pelayanan kesehatan dan penyediaan SDM di bidang kesehatan adalah bagian dakwah yang tidak bisa dipisahkan dari Muhammadiyah. Akan tetapi menurut Agus, tantangan di bidang kesehatan di kedua bidang tersebut juga harus dihadapi oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah menurutnya harus menjadikan seluruh pusat pendidikan kesehatannya untuk menyiapkan lulusan yang mengikuti perkembangan teknologi kesehatan yang semakin maju. Begitu juga dengan layanan kesehatan yang beradaptasi dengan kebutuhan jaman sehingga ketika perubahan terjadi Muhammadiyah dengan seluruh kiprahnya bisa menjalankan dengan baik. Agus juga berharap Muhammadiyah dapat terus mengembangkan layanan kesehatan dan ketersediaan SDM kesehatan di daerah 3T (tertinggal, terluar, terdepan). “3T ini yang menjadi perhatian, kita serius agar Muhammadiyah bisa menghadirkan layanan kesehatan di lokasi tersebut.”  (Suri)

LazisMu Kota Binjai telah meresmikan penggunaan Kantor barunya yang berlokasi di Jl. K.H. Ahmad Dahlan pada Sabtu (19/3). Dibalik peresmian Kantor LazisMu Binjai berlantai dua ini terdapat sosok perempuan tangguh ‘Aisyiyah bernama Eli Marni.

Eli Marni, nenek berusia 81 tahun ini adalah pemilik bangunan rumah toko (ruko) yang kemudian ia wakafkan kepada Persyarikatan Muhammadiyah yang diperuntukkan sebagai kantor LazisMu. Sebagaimana dilansir dari infomu.co, Eli adalah kader persyarikatan sejak ia muda, sebelum aktif di ‘Aisyiyah ia adalah anggota Nasyiatul ‘Aisyiyah. Selama ini Eli aktif ber Muhammadiyah ditemani sang suami Taufik Rahim yang juga tokoh Muhammadiyah Binjai. Walaupun saat ini sang suami telah berpulang tetapi Eli tetap semangat untuk melanjutkan perjuangannya di persyarikatan.

Pada saat peresmian kantor LazisMu ini, Eli mengenakan seragam ‘Aisyiyah kebanggaannya. Dengan tubuh rentanya ia bertumpu pada tongkat dan menyaksikan seluruh prosesi peresmian hingga pengguntingan pita kantor LazisMu Binjai. Ia menyaksikan bagaimana Walikota Binjai, Amir Hamzah; Kapolres Binjai, Ferio Sano Ginting turut hadir dalam peresmian tersebut bersama pejabat Fokompinda Binjai. Usai menggunting pita peresmian, tak disangka olehnya bahwa Walikota masuk ke dalam Ruko dan menyalami serta mencium tangan Nenek Eli. Kejadian itu tentu membuatnya haru dan menguraikan air mata.

Rumah toko yang diperkirakan bernilai Rp 800 juta itu bagi Eli Marni tidaklah ada artinya bila dibandingkan dengan keinginannya menyaksikan semakin bertambah besarnya Muhammadiyah di Binjai kelak. “Saya serahkan rumah itu, karena saya cinta suami saya, saya cinta Muhammadiyah,” tutur Eli.

Dengan semangatnya yang selalu bergetar untuk ‘Aisyiyah Muhammadiyah, Eli Marni juga turut hadir pada prosesi pelantikan Pengurus LazisMu Sumatera Utara yang dilaksanakan di halaman Masjid Taqwa Muhammadiyah Binjai tak jauh dari rumah yang ia wakafkannya. Usai acara tersebut Eli bersama warga ‘Aisyiyah bersama-sama melantunkan Mars ‘Aisyiyah yang telah ia hapal luar kepala. Di tengah Mars ‘Aisyiyah itu dinyanyikan, Eli Marni sesungukan dan menyeka air matanya.

Eli Marni, nenek berusia 81 tahun ini dengan keikhlasan mewakafkan harta benda yang ia miliki. Perjuangan dan keikhlasannya semata teriring doa Muhammadiyah akan semakin besar di Binjai kelak.  Perjuangan dan keikhlasannya menggambarkan bait-bait dari lirik Mars ‘Aisyiyah.

Berkibarlah panji matahari
Menghias langit ibu pertiwi
Itu lambang perjuangan kita
Dalam menyebarluaskan agama

Mari beramal dan berdarma bakti
Membangun negara
Mencipta masyarakat Islam sejati
Penuh karunia

sumber : infomu.co

“Klinik ‘Aisyiyah dan Muhammadiyah memiliki nilai pembeda dengan klinik lain, yakni tersematnya nilai al-Maun.”  Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah dalam acara ‘Pertemuan Klinik ‘Aisyiyah Seluruh Indonesia’ pada Sabtu (19/3/2022). Dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah secara daring ini diikuti oleh 155 peserta.

Noordjannah menyampaikan bahwa posisi amal usaha klinik Muhammadiyah pertama yang saat ini menjadi PKU adalah merupakan sebuah perlawanan dan usaha untuk memerdekakan masyarakat pada waktu itu yaitu masyarakat pra Indonesia. “Kyai Dahlan dengan al-Maun membuat gerakan dan keyakinan nilai al-Maun untuk berbuat sesuatu untuk kepentingan masyarakat dan kehadiran kilinik ini memiliki psosisi yang amat strategis untuk perlawanan terhadap penjajah.”

Menurut Noordjannah pada waktu itu tidak mungkin ada warga biasa yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Pada masa penjajahan Belanda pelayanan kesehatan berkait dengan hal-hal yang beririsan dengan misionaris. Kemudian, banyak yang bisa mendapatkan layanan itu hanya kelompok tertentu bukan kelompok miskin Dhu’afa Mustadh’afin yang menjadi perhatian Kyai Dahlan. 

“Kita harus melihat kembali visi misi secara nasional dan meneguhkan pembedanya ini, ini sebuah gerakan yang punya arti luar biasa pada jamannya dan kita kontekskan pada perkembangan sekarang. Klinik ‘Aisyiyah punya posisi yang sangat strategis karena situasi masyarakat Indonesia saat ini masih banyak warga yang dhuafa yang perlu perhatian kita,” ungkap Noordjannah. Hal ini menurut Ketua Umum ‘Aisyiyah menjadi konstelasi dan refleksi dalam menggerakkan klinik supaya para pengelola dan para direktur klinik semakin menguatkan klinik dalam konteks pergerakan Muhammadiyah yang di dalamnya ada ‘Aisyiyah.

Noordjannah menyampaikan terimakasih dengan ikhtiar pimpinan ‘Aisyiyah serta pengelola klinik yang telah sedemikian rupa memberikan arti bagi dakwh ‘Aisyiyah di tempat masing-masing. “Kami percaya untuk menghadirkan klinik yang semakin besar dan memberikan manfaat serta menempatkan posisinya semakin strategis itu tidak sederhana dan kendala tidak sedikit. Tapi kami percaya dan meyakini bahwa di persyarikatan bahwa penghidmatan, keikhlasan, dan kolaborasi yang selama ini menjadi kultur kita dan ada sistem yang dibangun agar supaya semua berjalan dan menghidupkan klink ‘Aisyiyah.”

Lebih lanjut Noordjannah juga berharap agar klink-klinik ‘Aisyiyah tidak semata berfokus pada kegiatan yang bersifat klinis saja tetapi juga dapat berkontribusi meningkatkan derajat pengetahuan kesehatan di masyarakat. Menurut Noordjannah, tantangan saat ini adalah juga bagaimana menghadirkan keluarga yang kuat dengan kesadaran kesehatan yang tinggi. Hal ini bisa diperan aktifkan oleh klinik yang bersinergi dengan kegiatan penguatan derajat kesehatan di masyarakat.  Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dibandingkan dengan jumlah layanan RS disebut Noordjannah menghasilkan ketidakberimbangan sehingga masih banyak masyarakat yang ada di pojok-pojok tempat yang tidak terjangkau sosialisasi kesehatan dan disanalah ‘Aisyiyah berdiri dengan segala kekuatan dan potensi yang dimiliki.

“Saya mendorong agar setiap pimpinan dapat memperbanyak relawan kesehatan atau mubalighat kesehatan supaya mendorong kemajuan dari klinik sehingga klinik akan disupport para mubalighat kesehatan untuk melakukan dakwah kesehatan di masyarakat.”

Noordjannah juga mendorong agar setiap klinik selalu mempunyai keinginan untuk berkembang dan maju, baik dengan perubahan bentuk menjadi lebih baik ataupun dengan penerapan sistem yang maju seperti digitalisasi layanan kesehatan. “Muhammadiyah ‘Aisyiyah cerdik, pandai, luwes, ubet, ulet jadi pasti bisa dengan tetap profesional tetapi kita tidak akan pernah meninggalkan ciri al-Ma’un dalam konteks berta’awun menjadi ciri khas klinik ‘Aisyiyah.” (Suri)

“Makin besar suatu organisasi maka ketergantungannya pada sistem makin tinggi, makin kecil organisasi ketergantungan pada figur makin kuat. Nah organisasi besar bernama negara dan modern pula membutuhkan penguatan sistem leadership bukan figur. Figur itu datang dan pergi itulah prinsip negara hukum, rule of law, not rule of man.” Hal tersebut disampaikan oleh Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI dan Ahli Hukum Tata Negara, Jimly As-Shiddiqie dalam Seminar Pra Muktamar ke-48 Muhammadiyah ‘Aisyiyah yang dilaksanakan oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) pada Rabu (16/3/2022).

Dalam seminar yang mengangkat tema “Rekonstruksi Sistem Ketatanegaraan Indonesia” ini Jimly menyebut bahwa pelembagaan politik di Indonesia harus diorganisasi. “Selama ini masih tergantung orang, figur, karena budaya yang masih feodal ditambah ritual-ritual itu memberi pembenaran kebudayan pada warisan budaya feodal yang itu tidak begitu cocok dengan  kebutuhan kemajuan peradaban pada jangka panjang,” tegasnya.

Jimly menilai upaya rekonstruksi untuk memulihkan kualitas demokrasi adalah agenda terpenting yang harus segera dilaksanakan. Rekonstruksi yang diperlukan ada dalam dua hal, yakni Institusionalisasi (pelembagaan) politik dan konsolidasi politik. Sebab, apa yang terjadi saat ini di Indonesia kata dia adalah proses pembongkaran kelembagaan politik (de-Institusionalisasi) dari fungsi dasarnya.

Disebut Jimly saat ini  proses de-Institusionalisasi politik semakin besar akibat belum berjalannya sistem yang secara ketat mengatur ruang bagi para politisi yang berlatar belakang sebagai pebisnis. Karena itu, konflik kepentingan di kalangan para pejabat pun sulit terhindarkan. Saat ini menurut Jimly, di pemerintahan Indonesia lebih dari 50 persen pejabat politik kita adalah pengusaha. “Perlu kita pikirkan bagaimana mengembangkan kebijakan yang mencegah ini, penguasa private ngangkangi kajian publik,” ujarnya.

Upaya untuk menghalangi de-Institusionalisasi itu menurut Jimly dilakukan dengan mengusulkan sejumlah Undang-Undang (UU) seperti UU Larangan Konflik Kepentingan, reformasi UU PT, UU Penyiaran, UU Pemilu, dan UU yang mengatur agar batas maksimum dinasti politik dalam suatu partai hanya boleh dua generasi saja dan berjeda. Penguatan konsolidasi dan institusionalisasi politik juga dinilai penting dilakukan untuk mengikis budaya dan alam bawah sadar feodal yang masih menjadi corak intrinsik partai politik di Indonesia.

Selain untuk mencegah de-Institusionalisasi, penguatan pelembagaan dan konsolidasi politik disebut Jimly berguna bagi Indonesia untuk memperkuat tata kelola negara yang bertumpu pada sistem dan bukan pada corak feodal yaitu bertumpu pada figur pemimpin. “Kemajuan peradaban bangsa dalam jangka panjang membutuhkan the logic and the moral power, untuk itu kita perlu memperkuat kedudukan dan peran nilai, peran dari akal sehat, akal tulus, bukan akal fulus dan akal bulus oleh karena itu kita harus membangun keseimbangan, ini yang sedang terjadi di area publik Indonesia.” (Suri)