Angka pernikahan anak semakin meninggi termasuk di tengah Indonesia menghadapi situasi pandemi Covid-19. Rupanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mencantumkan perubahan usia minimal perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun bagi perempuan tidak bertaji mengurangi angka pernikahan usia anak. Titi Listyorini, Ketua Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (PDA) Kabupaten Ponorogo menyebutkan bahwa angka pernikahan anak sejak 2020 ini meningkat cukup tajam dibanding kondisi sebelum Covid-19. Sebelum Covid-19 permintaan dispensasi perkawinan tercatat  97 kasus. “Pada tahun 2020, permintaan meningkat cukup tajam yakni 241 kasus dan 266 kasus pada 2021 dan ini merata di semua kecamatan,” ungkapnya.

Listyorini menyebut angka ini tidak boleh dianggap enteng karena angkanya semakin bertambah, belum lagi angka anak remaja yang mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) juga cukup banyak. “Status anak yang akte kelahirannya hanya ibu saja itu juga cukup banyak di Ponorogo hingga ribuan.”

Oleh karena itu, PDA Kab. Ponorogo dalam Kajian Islam Part 10 ini mengangkat tema Dampak Perkawinan Usia Anak dan Pencegahannya pada Rabu (2/2/2022). Diharapkan kegiatan ini akan meningkatkan lagi semangat kader ‘Aisyiyah Muhammadiyah untuk bersama mencegah pernikahan anak. “Mudah-mudahan dari kegiatan ini, apa yang bisa kita lakukan sebagai warga masyarakat, sebagai pimpinan organisasi yang konsen pada pendidikan dan kesehatan perempuan dan anak bisa mengurai benang ruwet yang menjerat anak-anak kita dan ini juga menjadi permasalahan bangsa, mari kita bisa mencegah pernikahan anak yang semakin marak.”

Tri Hastuti Nur Rochimah, Sekretaris Pimpinan Pusat (PP) ‘Aisyiyah menyampaikan bahwa isu perkawinan anak adalah isu yang sejak tahun 1928 pada Kongres Perempuan Indonesia pertama sudah dibicarakan. Ini artinya sudah sejak lama isu ini menjadi perhatian dan hingga kini situasinya masih memperihatinkan.

“Data menyebutkan, di tingkat ASEAN, Indonesia menduduki peringkat ke-2 dan peringkat 8 dunia untuk kasus perkawinan anak. Kemudian 22 Provinsi di Indonesia memiliki angka perkawinan anak yang lebih tinggi dari rata-rata nasional,” paparnya. Lebih lanjut, dampak perkawinan anak ini menurut Tri akan berbuntut panjang karena ketika terjadinya perkawinan anak tinggi maka akan berbanding lurus dengan angka kelahiran stunting yang ini tentu akan berpengaruh pada kondisi bangsa kedepannya.

Menyambung angka permintaan dispensasi perkawinan yang terjadi di Kabupaten Ponorogo, Tri juga menyebutkan datanya secara nasional. Dimana dispensasi perkawinan anak terjadi peningkatan secara nasional di masa pandemi ini. Data Badan Peradilan Agama dan Mahkamahn Agung/ Badilag di bulan Januari-Juni 2020 mencatat bahwa permohonan dispensasi ada sebanyak 34.413 dan 33.664 dikabulkan oleh pengadilan.

Dalam kesempatan ini Tri menjelaskan mengapa kerja ‘Aisyiyah untuk pencegahan perkawinan anak ini penting. Yakni : Pertama, Lingkaran rantai kemiskinan. “Salah satu penyebab lingkaran rantai kemiskinan adalah pernikahan anak ini. Menikahkan anak itu bukan solusi,” tegas Tri. Ia menyebutkan banyak orang tua, yang berharap menikahkan anaknya agar mentas atau tidak menjadi beban keluarga, akan tetapi harapan ini tidak terlaksana karena nanti akan muncul anak dengan stunting, perceraian usia muda, dan anak yang tetap tidak bisa mandiri hingga menjadi beban keluarga.

Kedua, Masa depan generasi yang berkualitas : lost generation. Menurutnya angka pernikahan anak juga membawa dampak pada usia putus sekolah. “Bagaimana kita menyediakan lapangan pekerjaan untuk generasi yang unsklill yang tidak mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang baik ?” tanya Tri. Kondisi inilah yang akan membawa dampak kepada beban keluarga, masyarakat, sosial dan negara.

Ketiga, Angka Kematian Ibu di usia remaja. AKI di Indonesia masih sangat tinggi. Ini menurut Tri adalah kematian yang seharusnya bisa diusahakan untuk dicegah. “Kalau perempuan itu meninggal di usia muda karena penyebab fungsi biologisnya belum matang, maka itu jelas kita tahu ada risiko yang menyebabkan kematian ibu.”

Keempat, Angka Kematian Bayi. Karena kehamilan ibu berisiko, maka berdampak pada melahirkan bayi sebelum masa usia kehamilan atau bayi prematur. Selain itu, jika ibu mengalami kondisi kehamilan yang tidak dikehendaki, maka ibu-ibu itu tidak akan perhatian pada kesehatannya dan kesehatan bayi yang dikandungnya. Kondisi ini akan meningkatkan risiko kehamilan yang tidak sehat dan menjadi faktor penyebab angka kematian bayi.

Kelima, Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). “Karena mereka menikah di usia yang sangat muda, pemikiran yang belum matang, sehingga memiliki peluang yang lebih besar terjadinya KDRT.” Menurut Tri, pada usia anak yang mereka masih senang bermain, maka berada pada situasi pernikahan membuat mereka harus bertanggung jawab pada keluarga, pada ekonomi keluarga, pada anak,  pada istri, pada suami, ini dapat menimbulkan konflik dan berujung pada KDRT. Kemudian dampak Keenam, adalah tingginya perceraian pada perkawinan usia muda.

Oleh karena itu Tri mendorong agar segenap kader ‘Aisyiyah di berbagai tingkatan untuk dapat terus melakukan upaya pencegahan bagi perkawinan usia anak ini. Beberapa strategi disebutkan oleh Tri dalam melaksanakan upaya ini seperti sosialisasi tentang dampak perkawinan anak yang komprehensif terutama di daerah-daerah dengan angka perkawinan anak yang tinggi. Edukasi masif tentang kesehatan reproduksi sejak dini, bersinergi dan mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh agama, kemudian melakukan advokasi dengan pemerintah setempat untuk memunculkan peraturan pencegahan perkawinan anak.

Tri menegaskan bahwa adalah hal yang penting agar kader ‘Aisyiyah menjadi tokoh yang berada dalam garis terdepan pencegahan perkawinan anak dan saling bersinergi dengan amal usaha kesehatan dan pendidikan dalam upaya ini. “Anak itu bukan semata-mata anak biologis kita, tetapi generasi mendatang itu semua adalah anak-anak kita juga,” tegas Tri. (Suri)

Bersiap menyambut gelaran Muktamar Muhammadiyah ‘Aisyiyah ke-48 di Surakarta, Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah (PWA) Jawa Tengah giat melaksanakan gerakan pelestarian lingkungan. Pada Ahad (30/01/2022), LLHPB PWA Jawa Tengah melakukan dengan penanaman dan pemupukan 1000 pohon, penebaran 1000 bibit lele juga Gerakan Muhammadiyah Peduli Sampah (GMPS) bertempat di sekitar lingkungan gedung Auditorium Edupark UMS Surakarta.

GMPS ini dilakukan oleh siswa siswi yang tergabung dalam PMR (Palang Merah Remaja) SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. Juga atas kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Jawa Tengah yang memberikan bantuan bibit, serta pemberian bantuan bibit ikan dari manajemen Edupark UMS.

Menurut Wakil Ketua MDMC dan LLHPB PP ‘Aisyiyah, Rahmawati Husein, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pengurangan risiko bencana yang dilakukan ‘Aisyiyah Muhammadiyah. “Kegiatan ini sangat penting dilakukan, karena merupakan salah satu pengurangan resiko bencana, semangat untuk semuanya One Muhammadiyah One Respon (OMOR) terapkan GMPS, juga dukung Gerakan Ketahanan Pangan ‘Aisyiyah.”

Rahmawati melanjutkan bahwa Muhammadiyah selalu datang untuk memberikan solusi. Ia berharap GMPS dalam Muktamar akan menciptakan lingkungan yang bersih,  ramah lingkungan, dan menjaga bumi. “Jihad peduli sampah wujudkan green ‘Aisyiyah sebagai perempuan penjaga bumi, “pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, turut hadir memberikan sambutan sekaligus membuka acara adalah Rektor UMS, Sofyan Hanif. Hadir pula Wakil ketua PWA Jateng, Sri Gunarsi; MPK PWA Jateng, Sri Wahyuni;  Ketua LLHPB PWA Jateng,  Lilik Tri Prihantini;  Ketua Divisi Lingkungan Hidup LLHPB PWA Jateng, Deny Ana I’tikafia beserta segenap jajarannya. Hadir berbagai unsur majelis/lembaga/ortom yaitu PWA Jateng,  MDMC,  LLHPB , PCA,  PCM , HW,  NA, PMR se Surakarta juga sebagai penerima manfaat bantuan bibit. (Kontributor: Deny Ana I’tikafia/Suri)

Perkuat para kader putri, Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah  (PDA) Kabupaten (Kab) Magelang, Minggu (23/1) gelar outbound di Taman Wisata  and Camping Ground Watu Nganten, yang terletak di Dusun Ngentak, Sawangan Kab Magelang. Kegiatan ini merupakan kegiatan lintas majelis yakni Lembaga Penelitian dan Pengembangan (LPP) PDA, Majelis Tabligh, Majelis Pembinaan Kader (MPK), Lembaga Kebudayaan (LK).

Disampaikan oleh Endar Miyati, selaku ketua kegiatan sekaligus Ketua LPP PDA Kab Magelang bahwa lokasi ini menjadi pilihan karena pemandangan alamnya yang asri dengan latar belakang Gunung Merapi. Peserta kegiatan ini sendiri adalah Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Putri, yang berjumlah sekitar 100 orang terdiri dari Nasiatul ‘Aisyiyah (NA), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Hisbul Wathan (HW) dan Tapak Suci. Di samping itu, pengelola Obyek Wisata Watu Nganten adalah warga Muhammadiyah.

Outbound yang bekerjasama dengan Tim Outbound Universitas Muhammadiyah Magelang (Unimma) ini juga diikuti oleh perwakilan Majelis dan Lembaga, Yaitu Majelis Tabligh,  MKS, MKes,  MPK, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK), Majelis Pendidikan Dasar (Dikdas), LK dan Lembaga Lingkungan Hidup Penanggulangan Bencana (LLHPB).

Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) yang diwakili oleh Zanuar, melepas keberangkatan peserta outbound di halaman Gedung Dakwah Muhammadiyah PDM Kab. Magelang. “Kami dari PDM Kab. Magelang sangat mengapreasiasi kegiatan ini, karena baru kali ini ibu ibu PDA mengadakan kegiatan yang melibatkan Ortom AMM Putri.” Kata Zanuar Ketika memberikan sambutan pada upacara pemberangkatan peserta outbound. “Semoga kegiatan outbound ini semakin mempererat hubungan ibu ibu ‘Aisyiyah dengan Ortom AMM Putri.” lanjut Zanuar.

Setelah sampai di lokasi outbound, diadakan upacara pembukaan. Hadir sekaligus membuka acara, Sekretaris PDA Kab Magelang, Genduk Ermawati. “ Semua peserta outbound dari AMM ini, kami harapkan kelak bisa menjadi kader kader ‘Aisyiyah yang membanggakan,” ujar Genduk dalam sambutannya. (/Tar/Suri)

Di awal tahun 2022 ini, SD ‘Aisyiyah Slawi berhasil menorehkan namanya sebagai sekolah penggerak. Prestasi tersebut tidak lepas dari peran Kepala Sekolah yang telah mengikuti proses seleksi yang panjang. Status tersebut diresmikan berdasarkan SK Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah nomor : 0301/c/HK.00/2022 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak Angkatan II.

Kepala SD ‘Aisyiyah Slawi, Wahyudi menyampaikan rasa syukur atas karena ikhtiar ini dikabulkan oleh Allah. Menurutnya perjalanan menjadi sekolah penggerak masih panjang karena dalam satuan pendidikan jangan sampai hanya kepala sekolah saja yang bergerak tetapi guru, wali murid, komite, masyarakat dan kita semua harus mampu menjadi bagian barisan perubahan. Atas capaian ini, Wahyudi menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada segenap pengurus, guru, wali murid, pengawas yang telah mendukung dan mendoakan sehingga dapat terpilih menjadi sekolah penggerak.

Program Sekolah Penggerak sendiri adalah upaya untuk mewujudkan visi Pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila. Sekolah Penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter, diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru).

Program ini merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya dan akan mengakselerasi sekolah negeri/swasta di seluruh kondisi sekolah untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju. Program dilakukan bertahap dan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi Program Sekolah Penggerak.

Media massa akhir-akhir ini dibanjiri dengan berita kekerasan seksual yang seolah berebut muncul ke permukaan. Tentu saja apa yang kini tampak ramai diperbincangkan belum mewakili begitu banyak kasus kekerasan seksual lainnya yang terjadi di masyarakat.  Peran dan kontribusi berbagai pihak sangat diperlukan dalam pencegahan, penanganan, dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. ‘Aisyiyah Muhammadiyah sebagai juga turut mengambil peran terkait isu kekerasan seksual ini.

“Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah sebagai organisasi sosial keagamaan dengan misi dakwah amar ma’ruf nahi munkar menolak dengan tegas berbagai bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual dan aktivitas seksual lain yang berdampak dan membahayakan terhadap perlindungan dan penghormatan martabat kemanusiaan, generasi, dan agama.” Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat (PP) ‘Aisyiyah, Atiyatul Ulya, pada Webinar Negara dan Peran Muhammadiyah dalam Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak pada Selasa (25/1/2022). Atiyatul melanjutkan bahwa segala bentuk kekerasan seksual dan tindakan asusila yang bersifat seksual bertentangan dengan nilai agama maupun Pancasila dan kebudayaan luhur bangsa Indonesia. Sehingga menurutnya hal ini harus dicegah dan dilakukan tindakan tegas sesuai hukum dan sistem yang berlaku di negeri ini.

Pertemuan yang dihadiri oleh Menteri Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, dan juga Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra ini diharapkan mampu mensinergiskan kebijakan pemerintah terkhusus Kementrian PPPA, KPAI, dan program-program yang dijalankan Muhammadiyah-‘Aisyiyah dalam kondisi darurat kekerasan seksual saat ini.

Disebut oleh Atiyatul, Muhammadiyah ‘Aisyiyah telah melakukan berbagai ikhtiar dalam upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan berbagai bentuk kekerasan baik yang bersifat pencegahan, penanganan, maupun perlindungan. Berbagai langkah strategis telah dilakukan ‘Aisyiyah, antara lain sosialisasi konsep Keluarga Sakinah yang dilakukan kader-kader ‘Aisyiyah, penyuluhan hukum di komunitas, sosialisasi tentang pencegahan kekerasan seksual di komunitas dan sekolah, juga kampanye melalui media sosial.

‘Aisyiyah juga telah mendirikan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di berbagai Wilayah/Provinsi hingga Daerah/Kabupatan-Kota. Posbakum ini disebut Atiyatul melakukan sosialisasi hukum serta pendampingan bagi masyarakat umum. Salah satu yang dilakukan adalah pendampingan bagi masyarakat untuk melakukan pengajuan Isbat Nikah. “Ini juga merupakan permasalahan tersendiri, karena sebagian warga masyarakat kita belum memiliki akta nikah sehingga hak yang harusnya diperoleh sebagai warga negara itu tidak terpenuhi.”

Selain upaya pencegahan, ‘Aisyiyah Muhammadiyah juga melakukan upaya penanganan setelah terjadinya kekerasan. “Melalui Posbakum, ‘Aisyiyah memberikan layanan sesuai dengan yang dibutuhkan, seperti kita tahu korban itu membutuhkan layanan medis, layanan psikologis, spiritual, juga layanan hukum.” Layanan ini menurut Atiyatul diberikan dengan melibatkan sinergi seluruh Majelis Lembaga yang ada di ‘Aisyiyah sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Selain itu, ‘Aisyiyah juga bekerja sama dengan berbagai lembaga lainnya seperti Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LazisMu) untuk memberi zakat bagi korban kekerasan seksual. ‘Aisyiyah juga bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Muhammadiyah untuk memberikan pelatihan paralegal bagi masyarakat terkhusus kader ‘Aisyiyah. Pelatihan paralegal ini menutur Atiyatul akan terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan paralegal ‘Aisyiyah yang memang sangat dibutuhkan di masyarakat untuk melakukan kerja-kerja pendampingan.

“Kami juga mengembangkan jejaring kerjasama dengan berbagai pihak misalnya dengan Kemenkumham, Pengadilan Agama, dan Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan hukum terhadap para korban kekerasan seksual maupun kasus yang lain,” terang Atiyatul.

Isu kekerasan seksual yang tak kunjung mereda bahkan semakin bergulir panas ini berjalan beriringan dengan semakin ramainya pemberitaan terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Atiyatul menuturkan “RUU TPKS tadi sudah disampaikan juga sudah ditetapkan disahkan sebagai RUU inisiatif DPR pada bulan ini di awal tahun. ‘Aisyiyah sudah melakukan kajian secara intensif terhadap RUU TPKS ini yang melibatkan dari Majelis Tarjih kemudian Majelis Hukum HAM dari PP Muhammadiyah dan Majelis Hukum HAM PP ‘Aisyiyah,” jelasnya.

Rencana masukan tersebut antara lain mengenai rumusan definisi kekerasan seksual yang masih perlu dikaji ulang, beberapa rumusan pasal hukum acara pidana masih sulit diimplementasikan di lapangan, ketentuan hukum acara pidana yang harus diperjelas terutama mengenai pembuktian dan saksi. Selain itu, Atiyatul juga menekankan mengenai belum adanya aturan terkait aktivitas seksual lain di luar pernikahan yang sah juga menjadi catatan penting.

Data Pengadilan Agama yang diterima dari beberapa Posbakum ‘Aisyiyah menyebutkan adanya kenaikan signifikan terkait pengajuan dispensasi usia pernikahan sebelum usia 19 tahun. Tren kenaikan ini diperkirakan mencapai 300% terutama setelah adanya revisi usia perkawinan dalam UU Perkawinan No.1 tahun 1974.

Disebut Atiyatul bahwa alasan yang diberikan untuk pengajuan dispensasi perkawinan itu ada dua hal utama, yakni pertama orang tua khawatir putra putri melakukan perzinahan. Kedua, karena sudah hamil sebelum melakukan pernikahan. “Alasan yang kedua ini paling banyak untuk alasan pengajuan, tentu ini sangat berdampak pada pernikahan usia anak dan tidak sedikit ketika dikabulkan mereka melakukan perceraian dan tentu ini melahirkan persoalan baru bagaimana kondisi anak yang sudah dilahirkan, kondisi orang tua tersebut, dan sebagainya.” Kondisi ini menurut Atiyatul adalah kondisi yang harus mendapatkan perhatian yang sama selain pada persoalan kekerasan seksual yang saat ini semakin banyak.

Kekhawatiran tingginya angka perceraian dan penelantaran anak di kemudian hari inilah yang menjadi mata rantai keterhubungan dengan kejadian kekerasan pada anak. Jasra Putra, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang juga menjadi pembicara pada pertemuan virtual ini menyebutkan bahwa pelaku kekerasan anak terbanyak justru dari orang terdekatnya, antara lain ayah dan ibu kandung sendiri. Selain karena kondisi sosial dan ekonomi yang kurang mendukung, faktor lain yang turut mendukung adalah keterbatasan kemampuan dalam pengasuhan yang berawal dari rumah tangga yang kurang harmonis. Sehingga menjadi suatu kebutuhan diadakannya diskusi mendalam terkait RUU TPKS. Harapannya RUU TPKS ini kelak mampu mengisi kekosongan hukum di beberapa aspek terkait kekerasan seksual yang selama ini dirasakan. (Ulfi)