“Kader, Pimpinan, Mubalighat ‘Aisyiyah harus terus mensyiarkan nilai-nilai agama yang memuliakan perempuan. Pemahaman agama yang tidak tepat terkait posisi, kedudukan, martabat dan pemuliaan  perempuan itu sering terjadi baik dalam forum-forum pengajian maupun dalam dunia digital. Perempuan sebagai korban kekerasan justru disalahkan dengan dalil agama yang kurang tepat.” Hal tersebut disampaikan Sekretaris Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah dalam kegiatan Konsolidasi PWA PDA se-Sulawesi dan Gorontalo pada Sabtu (5/2/2022).

Tri menyebut selama ini stigma terhadap korban kekerasan sangat kuat di masyarakat. “Dalam kasus kekerasan seringkali korban disalahkan baik dalam kasus kekerasan seksual maupun kekerasan dalam rumah tangga.” Bahkan banyak pemahaman masyarakat yang beranggapan bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga adalah aib. Tentu ini salah, menurut Tri siapapun tidak berhak melakukan kekerasan terhadap perempuan “Banyak pemahaman yang beranggapan bahwa KDRT adalah aib dan meminta agar istri tidak melaporkan jika terjadi kekerasan, padahal kita memiliki UU PKDRT, yang memberikan perlindungan pada perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan perempuan sebagai korban harus melaporkan,” tegas Tri.

Oleh karena itu menurutnya kader-kader ‘Aisyiyah harus terus bergerak dengan potensi luar biasa dari tingkat pusat sampai dengan komunitas yang dimilikinya untuk memberikan edukasi untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. “Bagaimana agar mubalighat-mubalighat kita dapat terus menguatkan perspektifnya bahwa Islam adalah agama yang memuliakan perempuan, melarang kekerasan terhadap siapapun termasuk terhadap  perempuan dan anak.”

Ketua Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Siti Noordjannah Djohantini menyampaikan bahwa kekerasan adalah tindakan yang tidak pernah ditolerir ajaran agama Islam maupun agama apapun. “Tindakan yang tidak seharusnya terjadi dan tidak pernah ditolerir ajaran agama kita maupun agama apapun yaitu yang berkaitan dengan kekerasan, radikalisme, dan kejahatan yang terjadi secara masif dan seakan-akan menjadi sesuatu yang sudah biasa di kehidupan kemasyarakatan kita,” ujar Noordjannah.

Situasi kekerasan yang begitu marak menurutnya adalah tantangan dakwah yang harus dihadapi ‘Aisyiyah saat ini. Oleh karena itu kader-kader ‘Aisyiyah harus terus mengambil perannya dalam situasi ini. “Kader-kader ‘Aisyiyah harus menjadi agen perubahan, yang tidak hanya melaksanakan dakwah bil lisan tetapi juga memberikan contoh tentang ajaran-ajaran Islam yang rahmatan lil alamin.”

Noordjannah mendorong para kader ‘Aisyiyah untuk dapat terus bergerak dan menjadi agen perubahan mensyiarkan Islam Rahmatan lil Alamin yang nir kekerasan hingga tingkat grassroot. “Gerak dakwah ‘Aisyiyah tidak terlepas dari kehidupan grassroot, apa yang kita dakwahkan di tingkat bawah itu dapat dilakukan dengan banyak cara dan banyak faktor pendukung yang bisa dimanfaatkan agar kita bisa mendinamisasi gerak dakwah kita.” (Suri)

Untuk mendukung penyelenggaraan akreditasi Rumah Sakit di seluruh Indonesia, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah membentuk Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Indonesia (LARSI). Peresmian berdirinya LARSI tersebut dilaksanakan dalam kegiatan Silaturahim Nasional Refleksi Pelayanan Kesehatan Menuju Indonesia Tangguh dan Sehat dan Launching Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Indonesia (LARSI) pada Kamis (3/2/2022)

Agus Syamsudin, Ketua Majelis Pembinaan Kesehatan Umat (MPKU) PP Muhammadiyah dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pemerintah telah membuka kesempatan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk membuka lembaga akreditasi. “Alhamdulillah Muhammadiyah dapat melakukan persiapan dan telah berjalan satu tahun. Insya Allah dengan pengalaman dari Muhammadiyah kita bisa berkontribusi dalam lembaga akreditasi ini.”

Dengan berdirinya LARSI ini, Agus Syamsudin yakin ini akan memberi pilihan bagi Rumah Sakit-Rumah Sakit untuk memilih lembaga akreditasi seperti apa yang diperlukan sehingga terjadi kompetisi yang sehat untuk menjadi dukungan bagi RS di Indonesia.

LARSI didirikan pada 13 September 2021 dengan berbadan hukum Perseroan Terbatas. Kemudian disahkan berdasar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0057880. 01.01 pada 16 September 2021. LARSI ditetapkan sebagai lembaga independen penyelenggara akreditasi RS berdasar Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada 12 November 2021. LARSI akan bertugas  melakukan bimbingan dan proses akreditasi bagi seluruh RS di seluruh Indonesia.

Direktur Utama PT. LARSI MENTARI MEDIKA, Slamet Budiarto menyampaikan LARSI sudah menyiapkan sarana prasarana hardware software dan sebagainya untuk memenuhi persyaratan berdirinya. “Saat ini LARSI juga telah memiliki 528 calon surveyor dengan latar belakang berbagai profesi, agama, dan keragaman lain, sehingga LARSI adalah persembahan Muhammadiyah untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk seluruh RS di Indonesia.”

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa berdirinya LARSI sebagai bagian dari ikhtiar Muhammadiyah sebagai komponen bangsa untuk memajukan kesehatan bangsa. “Kita berharap layanan kesehatan dan usaha membangun kesehatan bangsa itu semakin baik, semakin maju dan semakin mengarah pada capaian meningkatkan kualitas kesehatan bangsa.”

Menurut Haedar, layanan kesehatan yang baik dan jaminan kesehatan yang baik menjadi salah satu parameter dari negara maju. Dalam indikator itu diperlukan terpenuhinya fasilitas kesehatan yang mencukupi, tenaga kesehatan yang jumlahnya memadai, merata, dan fasilitas kesehatan bangsa yang semakin baik.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang wilayahnya luas menurut Haedar tentu memiliki tantangan untuk mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata. Muhammadiyah merasakan betul bagaimana kita harus melayani kesehatan masyarakat di daerah terjauh, terluas, tertinggal dimana kondisinya masih belum bisa dilayani oleh negara kita. “Dalam kondisi seperti ini maka negara memerlukan kekuatan masyarakat yang punya pengalaman, punya akses, kemauan, kemandiran, dan etos yang tinggi dalam pelayanan kesehatan.”

Muhammadiyah ‘Aisyiyah disebut Haedar memiliki pengalaman panjang dalam usaha pelayanan kesehatan dan juga merasakan betapa beratnya membangun kesehatan masyarakat. Ia menyebut salah satunya seperti mendirikan Klinik Apung Said Tuhuleley yang melayani masyarakat miskin di wilayah perairan laut timur Indonesia.

Berdirinya LARSI ini disebut Haedar adalah komitmen Muhammadiyah terhadap konstitusi dan komitmen kemanusiaan dalam penyelengaraan negara, serta komitmen dalam penyelenggaraan moral. Launching LARSI adalah langkah awal Muhammadiyah dalam menjalin kolaborasi terkait akreditasi RS untuk memudahkan usaha pelayanan kesehatan dan usaha kesehatan bangsa yang dilakukan secara keroyokan oleh semua dengan satu tujuan yang sama yakni mampu menjadikan negara ini menjadi negara yang maju dalam bidang kesehatan. “Dalam konteks ini kita berharap adanya LARSI dan lembaga sejenis itu bisa bekerjasama satu sama lain, tidak melakukan monopoli atau berdasar kepentingan tetapi meningkatkan pelayanan kesehatan untuk bangsa karena hak untuk sehat itu merupakan hak asasi manusia di manapun berada.” (Suri)

 

Angka pernikahan anak semakin meninggi termasuk di tengah Indonesia menghadapi situasi pandemi Covid-19. Rupanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mencantumkan perubahan usia minimal perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun bagi perempuan tidak bertaji mengurangi angka pernikahan usia anak. Titi Listyorini, Ketua Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (PDA) Kabupaten Ponorogo menyebutkan bahwa angka pernikahan anak sejak 2020 ini meningkat cukup tajam dibanding kondisi sebelum Covid-19. Sebelum Covid-19 permintaan dispensasi perkawinan tercatat  97 kasus. “Pada tahun 2020, permintaan meningkat cukup tajam yakni 241 kasus dan 266 kasus pada 2021 dan ini merata di semua kecamatan,” ungkapnya.

Listyorini menyebut angka ini tidak boleh dianggap enteng karena angkanya semakin bertambah, belum lagi angka anak remaja yang mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) juga cukup banyak. “Status anak yang akte kelahirannya hanya ibu saja itu juga cukup banyak di Ponorogo hingga ribuan.”

Oleh karena itu, PDA Kab. Ponorogo dalam Kajian Islam Part 10 ini mengangkat tema Dampak Perkawinan Usia Anak dan Pencegahannya pada Rabu (2/2/2022). Diharapkan kegiatan ini akan meningkatkan lagi semangat kader ‘Aisyiyah Muhammadiyah untuk bersama mencegah pernikahan anak. “Mudah-mudahan dari kegiatan ini, apa yang bisa kita lakukan sebagai warga masyarakat, sebagai pimpinan organisasi yang konsen pada pendidikan dan kesehatan perempuan dan anak bisa mengurai benang ruwet yang menjerat anak-anak kita dan ini juga menjadi permasalahan bangsa, mari kita bisa mencegah pernikahan anak yang semakin marak.”

Tri Hastuti Nur Rochimah, Sekretaris Pimpinan Pusat (PP) ‘Aisyiyah menyampaikan bahwa isu perkawinan anak adalah isu yang sejak tahun 1928 pada Kongres Perempuan Indonesia pertama sudah dibicarakan. Ini artinya sudah sejak lama isu ini menjadi perhatian dan hingga kini situasinya masih memperihatinkan.

“Data menyebutkan, di tingkat ASEAN, Indonesia menduduki peringkat ke-2 dan peringkat 8 dunia untuk kasus perkawinan anak. Kemudian 22 Provinsi di Indonesia memiliki angka perkawinan anak yang lebih tinggi dari rata-rata nasional,” paparnya. Lebih lanjut, dampak perkawinan anak ini menurut Tri akan berbuntut panjang karena ketika terjadinya perkawinan anak tinggi maka akan berbanding lurus dengan angka kelahiran stunting yang ini tentu akan berpengaruh pada kondisi bangsa kedepannya.

Menyambung angka permintaan dispensasi perkawinan yang terjadi di Kabupaten Ponorogo, Tri juga menyebutkan datanya secara nasional. Dimana dispensasi perkawinan anak terjadi peningkatan secara nasional di masa pandemi ini. Data Badan Peradilan Agama dan Mahkamahn Agung/ Badilag di bulan Januari-Juni 2020 mencatat bahwa permohonan dispensasi ada sebanyak 34.413 dan 33.664 dikabulkan oleh pengadilan.

Dalam kesempatan ini Tri menjelaskan mengapa kerja ‘Aisyiyah untuk pencegahan perkawinan anak ini penting. Yakni : Pertama, Lingkaran rantai kemiskinan. “Salah satu penyebab lingkaran rantai kemiskinan adalah pernikahan anak ini. Menikahkan anak itu bukan solusi,” tegas Tri. Ia menyebutkan banyak orang tua, yang berharap menikahkan anaknya agar mentas atau tidak menjadi beban keluarga, akan tetapi harapan ini tidak terlaksana karena nanti akan muncul anak dengan stunting, perceraian usia muda, dan anak yang tetap tidak bisa mandiri hingga menjadi beban keluarga.

Kedua, Masa depan generasi yang berkualitas : lost generation. Menurutnya angka pernikahan anak juga membawa dampak pada usia putus sekolah. “Bagaimana kita menyediakan lapangan pekerjaan untuk generasi yang unsklill yang tidak mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang baik ?” tanya Tri. Kondisi inilah yang akan membawa dampak kepada beban keluarga, masyarakat, sosial dan negara.

Ketiga, Angka Kematian Ibu di usia remaja. AKI di Indonesia masih sangat tinggi. Ini menurut Tri adalah kematian yang seharusnya bisa diusahakan untuk dicegah. “Kalau perempuan itu meninggal di usia muda karena penyebab fungsi biologisnya belum matang, maka itu jelas kita tahu ada risiko yang menyebabkan kematian ibu.”

Keempat, Angka Kematian Bayi. Karena kehamilan ibu berisiko, maka berdampak pada melahirkan bayi sebelum masa usia kehamilan atau bayi prematur. Selain itu, jika ibu mengalami kondisi kehamilan yang tidak dikehendaki, maka ibu-ibu itu tidak akan perhatian pada kesehatannya dan kesehatan bayi yang dikandungnya. Kondisi ini akan meningkatkan risiko kehamilan yang tidak sehat dan menjadi faktor penyebab angka kematian bayi.

Kelima, Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). “Karena mereka menikah di usia yang sangat muda, pemikiran yang belum matang, sehingga memiliki peluang yang lebih besar terjadinya KDRT.” Menurut Tri, pada usia anak yang mereka masih senang bermain, maka berada pada situasi pernikahan membuat mereka harus bertanggung jawab pada keluarga, pada ekonomi keluarga, pada anak,  pada istri, pada suami, ini dapat menimbulkan konflik dan berujung pada KDRT. Kemudian dampak Keenam, adalah tingginya perceraian pada perkawinan usia muda.

Oleh karena itu Tri mendorong agar segenap kader ‘Aisyiyah di berbagai tingkatan untuk dapat terus melakukan upaya pencegahan bagi perkawinan usia anak ini. Beberapa strategi disebutkan oleh Tri dalam melaksanakan upaya ini seperti sosialisasi tentang dampak perkawinan anak yang komprehensif terutama di daerah-daerah dengan angka perkawinan anak yang tinggi. Edukasi masif tentang kesehatan reproduksi sejak dini, bersinergi dan mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh agama, kemudian melakukan advokasi dengan pemerintah setempat untuk memunculkan peraturan pencegahan perkawinan anak.

Tri menegaskan bahwa adalah hal yang penting agar kader ‘Aisyiyah menjadi tokoh yang berada dalam garis terdepan pencegahan perkawinan anak dan saling bersinergi dengan amal usaha kesehatan dan pendidikan dalam upaya ini. “Anak itu bukan semata-mata anak biologis kita, tetapi generasi mendatang itu semua adalah anak-anak kita juga,” tegas Tri. (Suri)

Bersiap menyambut gelaran Muktamar Muhammadiyah ‘Aisyiyah ke-48 di Surakarta, Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah (PWA) Jawa Tengah giat melaksanakan gerakan pelestarian lingkungan. Pada Ahad (30/01/2022), LLHPB PWA Jawa Tengah melakukan dengan penanaman dan pemupukan 1000 pohon, penebaran 1000 bibit lele juga Gerakan Muhammadiyah Peduli Sampah (GMPS) bertempat di sekitar lingkungan gedung Auditorium Edupark UMS Surakarta.

GMPS ini dilakukan oleh siswa siswi yang tergabung dalam PMR (Palang Merah Remaja) SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. Juga atas kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Jawa Tengah yang memberikan bantuan bibit, serta pemberian bantuan bibit ikan dari manajemen Edupark UMS.

Menurut Wakil Ketua MDMC dan LLHPB PP ‘Aisyiyah, Rahmawati Husein, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pengurangan risiko bencana yang dilakukan ‘Aisyiyah Muhammadiyah. “Kegiatan ini sangat penting dilakukan, karena merupakan salah satu pengurangan resiko bencana, semangat untuk semuanya One Muhammadiyah One Respon (OMOR) terapkan GMPS, juga dukung Gerakan Ketahanan Pangan ‘Aisyiyah.”

Rahmawati melanjutkan bahwa Muhammadiyah selalu datang untuk memberikan solusi. Ia berharap GMPS dalam Muktamar akan menciptakan lingkungan yang bersih,  ramah lingkungan, dan menjaga bumi. “Jihad peduli sampah wujudkan green ‘Aisyiyah sebagai perempuan penjaga bumi, “pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, turut hadir memberikan sambutan sekaligus membuka acara adalah Rektor UMS, Sofyan Hanif. Hadir pula Wakil ketua PWA Jateng, Sri Gunarsi; MPK PWA Jateng, Sri Wahyuni;  Ketua LLHPB PWA Jateng,  Lilik Tri Prihantini;  Ketua Divisi Lingkungan Hidup LLHPB PWA Jateng, Deny Ana I’tikafia beserta segenap jajarannya. Hadir berbagai unsur majelis/lembaga/ortom yaitu PWA Jateng,  MDMC,  LLHPB , PCA,  PCM , HW,  NA, PMR se Surakarta juga sebagai penerima manfaat bantuan bibit. (Kontributor: Deny Ana I’tikafia/Suri)

Perkuat para kader putri, Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah  (PDA) Kabupaten (Kab) Magelang, Minggu (23/1) gelar outbound di Taman Wisata  and Camping Ground Watu Nganten, yang terletak di Dusun Ngentak, Sawangan Kab Magelang. Kegiatan ini merupakan kegiatan lintas majelis yakni Lembaga Penelitian dan Pengembangan (LPP) PDA, Majelis Tabligh, Majelis Pembinaan Kader (MPK), Lembaga Kebudayaan (LK).

Disampaikan oleh Endar Miyati, selaku ketua kegiatan sekaligus Ketua LPP PDA Kab Magelang bahwa lokasi ini menjadi pilihan karena pemandangan alamnya yang asri dengan latar belakang Gunung Merapi. Peserta kegiatan ini sendiri adalah Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Putri, yang berjumlah sekitar 100 orang terdiri dari Nasiatul ‘Aisyiyah (NA), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Hisbul Wathan (HW) dan Tapak Suci. Di samping itu, pengelola Obyek Wisata Watu Nganten adalah warga Muhammadiyah.

Outbound yang bekerjasama dengan Tim Outbound Universitas Muhammadiyah Magelang (Unimma) ini juga diikuti oleh perwakilan Majelis dan Lembaga, Yaitu Majelis Tabligh,  MKS, MKes,  MPK, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK), Majelis Pendidikan Dasar (Dikdas), LK dan Lembaga Lingkungan Hidup Penanggulangan Bencana (LLHPB).

Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) yang diwakili oleh Zanuar, melepas keberangkatan peserta outbound di halaman Gedung Dakwah Muhammadiyah PDM Kab. Magelang. “Kami dari PDM Kab. Magelang sangat mengapreasiasi kegiatan ini, karena baru kali ini ibu ibu PDA mengadakan kegiatan yang melibatkan Ortom AMM Putri.” Kata Zanuar Ketika memberikan sambutan pada upacara pemberangkatan peserta outbound. “Semoga kegiatan outbound ini semakin mempererat hubungan ibu ibu ‘Aisyiyah dengan Ortom AMM Putri.” lanjut Zanuar.

Setelah sampai di lokasi outbound, diadakan upacara pembukaan. Hadir sekaligus membuka acara, Sekretaris PDA Kab Magelang, Genduk Ermawati. “ Semua peserta outbound dari AMM ini, kami harapkan kelak bisa menjadi kader kader ‘Aisyiyah yang membanggakan,” ujar Genduk dalam sambutannya. (/Tar/Suri)