Di awal tahun 2022 ini, SD ‘Aisyiyah Slawi berhasil menorehkan namanya sebagai sekolah penggerak. Prestasi tersebut tidak lepas dari peran Kepala Sekolah yang telah mengikuti proses seleksi yang panjang. Status tersebut diresmikan berdasarkan SK Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah nomor : 0301/c/HK.00/2022 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak Angkatan II.

Kepala SD ‘Aisyiyah Slawi, Wahyudi menyampaikan rasa syukur atas karena ikhtiar ini dikabulkan oleh Allah. Menurutnya perjalanan menjadi sekolah penggerak masih panjang karena dalam satuan pendidikan jangan sampai hanya kepala sekolah saja yang bergerak tetapi guru, wali murid, komite, masyarakat dan kita semua harus mampu menjadi bagian barisan perubahan. Atas capaian ini, Wahyudi menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada segenap pengurus, guru, wali murid, pengawas yang telah mendukung dan mendoakan sehingga dapat terpilih menjadi sekolah penggerak.

Program Sekolah Penggerak sendiri adalah upaya untuk mewujudkan visi Pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila. Sekolah Penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter, diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru).

Program ini merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya dan akan mengakselerasi sekolah negeri/swasta di seluruh kondisi sekolah untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju. Program dilakukan bertahap dan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi Program Sekolah Penggerak.

Media massa akhir-akhir ini dibanjiri dengan berita kekerasan seksual yang seolah berebut muncul ke permukaan. Tentu saja apa yang kini tampak ramai diperbincangkan belum mewakili begitu banyak kasus kekerasan seksual lainnya yang terjadi di masyarakat.  Peran dan kontribusi berbagai pihak sangat diperlukan dalam pencegahan, penanganan, dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. ‘Aisyiyah Muhammadiyah sebagai juga turut mengambil peran terkait isu kekerasan seksual ini.

“Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah sebagai organisasi sosial keagamaan dengan misi dakwah amar ma’ruf nahi munkar menolak dengan tegas berbagai bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual dan aktivitas seksual lain yang berdampak dan membahayakan terhadap perlindungan dan penghormatan martabat kemanusiaan, generasi, dan agama.” Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat (PP) ‘Aisyiyah, Atiyatul Ulya, pada Webinar Negara dan Peran Muhammadiyah dalam Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak pada Selasa (25/1/2022). Atiyatul melanjutkan bahwa segala bentuk kekerasan seksual dan tindakan asusila yang bersifat seksual bertentangan dengan nilai agama maupun Pancasila dan kebudayaan luhur bangsa Indonesia. Sehingga menurutnya hal ini harus dicegah dan dilakukan tindakan tegas sesuai hukum dan sistem yang berlaku di negeri ini.

Pertemuan yang dihadiri oleh Menteri Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, dan juga Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra ini diharapkan mampu mensinergiskan kebijakan pemerintah terkhusus Kementrian PPPA, KPAI, dan program-program yang dijalankan Muhammadiyah-‘Aisyiyah dalam kondisi darurat kekerasan seksual saat ini.

Disebut oleh Atiyatul, Muhammadiyah ‘Aisyiyah telah melakukan berbagai ikhtiar dalam upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan berbagai bentuk kekerasan baik yang bersifat pencegahan, penanganan, maupun perlindungan. Berbagai langkah strategis telah dilakukan ‘Aisyiyah, antara lain sosialisasi konsep Keluarga Sakinah yang dilakukan kader-kader ‘Aisyiyah, penyuluhan hukum di komunitas, sosialisasi tentang pencegahan kekerasan seksual di komunitas dan sekolah, juga kampanye melalui media sosial.

‘Aisyiyah juga telah mendirikan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di berbagai Wilayah/Provinsi hingga Daerah/Kabupatan-Kota. Posbakum ini disebut Atiyatul melakukan sosialisasi hukum serta pendampingan bagi masyarakat umum. Salah satu yang dilakukan adalah pendampingan bagi masyarakat untuk melakukan pengajuan Isbat Nikah. “Ini juga merupakan permasalahan tersendiri, karena sebagian warga masyarakat kita belum memiliki akta nikah sehingga hak yang harusnya diperoleh sebagai warga negara itu tidak terpenuhi.”

Selain upaya pencegahan, ‘Aisyiyah Muhammadiyah juga melakukan upaya penanganan setelah terjadinya kekerasan. “Melalui Posbakum, ‘Aisyiyah memberikan layanan sesuai dengan yang dibutuhkan, seperti kita tahu korban itu membutuhkan layanan medis, layanan psikologis, spiritual, juga layanan hukum.” Layanan ini menurut Atiyatul diberikan dengan melibatkan sinergi seluruh Majelis Lembaga yang ada di ‘Aisyiyah sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Selain itu, ‘Aisyiyah juga bekerja sama dengan berbagai lembaga lainnya seperti Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LazisMu) untuk memberi zakat bagi korban kekerasan seksual. ‘Aisyiyah juga bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Muhammadiyah untuk memberikan pelatihan paralegal bagi masyarakat terkhusus kader ‘Aisyiyah. Pelatihan paralegal ini menutur Atiyatul akan terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan paralegal ‘Aisyiyah yang memang sangat dibutuhkan di masyarakat untuk melakukan kerja-kerja pendampingan.

“Kami juga mengembangkan jejaring kerjasama dengan berbagai pihak misalnya dengan Kemenkumham, Pengadilan Agama, dan Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan hukum terhadap para korban kekerasan seksual maupun kasus yang lain,” terang Atiyatul.

Isu kekerasan seksual yang tak kunjung mereda bahkan semakin bergulir panas ini berjalan beriringan dengan semakin ramainya pemberitaan terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Atiyatul menuturkan “RUU TPKS tadi sudah disampaikan juga sudah ditetapkan disahkan sebagai RUU inisiatif DPR pada bulan ini di awal tahun. ‘Aisyiyah sudah melakukan kajian secara intensif terhadap RUU TPKS ini yang melibatkan dari Majelis Tarjih kemudian Majelis Hukum HAM dari PP Muhammadiyah dan Majelis Hukum HAM PP ‘Aisyiyah,” jelasnya.

Rencana masukan tersebut antara lain mengenai rumusan definisi kekerasan seksual yang masih perlu dikaji ulang, beberapa rumusan pasal hukum acara pidana masih sulit diimplementasikan di lapangan, ketentuan hukum acara pidana yang harus diperjelas terutama mengenai pembuktian dan saksi. Selain itu, Atiyatul juga menekankan mengenai belum adanya aturan terkait aktivitas seksual lain di luar pernikahan yang sah juga menjadi catatan penting.

Data Pengadilan Agama yang diterima dari beberapa Posbakum ‘Aisyiyah menyebutkan adanya kenaikan signifikan terkait pengajuan dispensasi usia pernikahan sebelum usia 19 tahun. Tren kenaikan ini diperkirakan mencapai 300% terutama setelah adanya revisi usia perkawinan dalam UU Perkawinan No.1 tahun 1974.

Disebut Atiyatul bahwa alasan yang diberikan untuk pengajuan dispensasi perkawinan itu ada dua hal utama, yakni pertama orang tua khawatir putra putri melakukan perzinahan. Kedua, karena sudah hamil sebelum melakukan pernikahan. “Alasan yang kedua ini paling banyak untuk alasan pengajuan, tentu ini sangat berdampak pada pernikahan usia anak dan tidak sedikit ketika dikabulkan mereka melakukan perceraian dan tentu ini melahirkan persoalan baru bagaimana kondisi anak yang sudah dilahirkan, kondisi orang tua tersebut, dan sebagainya.” Kondisi ini menurut Atiyatul adalah kondisi yang harus mendapatkan perhatian yang sama selain pada persoalan kekerasan seksual yang saat ini semakin banyak.

Kekhawatiran tingginya angka perceraian dan penelantaran anak di kemudian hari inilah yang menjadi mata rantai keterhubungan dengan kejadian kekerasan pada anak. Jasra Putra, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang juga menjadi pembicara pada pertemuan virtual ini menyebutkan bahwa pelaku kekerasan anak terbanyak justru dari orang terdekatnya, antara lain ayah dan ibu kandung sendiri. Selain karena kondisi sosial dan ekonomi yang kurang mendukung, faktor lain yang turut mendukung adalah keterbatasan kemampuan dalam pengasuhan yang berawal dari rumah tangga yang kurang harmonis. Sehingga menjadi suatu kebutuhan diadakannya diskusi mendalam terkait RUU TPKS. Harapannya RUU TPKS ini kelak mampu mengisi kekosongan hukum di beberapa aspek terkait kekerasan seksual yang selama ini dirasakan. (Ulfi)

Pusat Studi Muhammadiyah (PSM) melaksanakan Webinar Negara dan Peran Muhammadiyah dalam Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak pada Selasa (25/1/2022). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Bachtiar Dwi Kurniawan, Direktur Pusat Studi Muhammadiyah menyebut bahwa Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah sebagai kelompok masyarakat sipil sejak dulu sudah turut berperan aktif dalam proses perlindungan perempuan dan anak di Indonesia. Saat ini isu kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi perbincangan serius akibat meningkatnya pelaporan kasus tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu melalui berbagai kegiatan, salah satunya webinar ini, Pusat Studi Muhammadiyah melakukan kampanye penyadaran terhadap isu-isu publik, isu-isu terkait Islam, terkait negara, terkait Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah dalam rangka mensyiarkan apa yang sudah dilakukan Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah.

Gerak bersama Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah dalam proses perlindungan perempuan dan anak di Indonesia tersebut juga diamini oleh Rektor UMY, Gunawan Budiyanto saat menyampaikan opening speech-nya. “Sudah menjadi concern yang spesifik bagi Muhammadiyah ‘Aisyiyah untuk memberikan konsep pemberdayaan pada perempuan dan anak sesuai koridor masing-masing,” ujar Gunawan. Menurutnya Muhammadiyah memberikan kesempatan kepada perempuan untuk bisa memberdayakan dirinya, menempatkan perempuan pada posisi strategis sesuai kemampuannya, oleh karena itu mengapa ‘Aisyiyah berkembang sama hebatnya dengan Muhammadiyah.

Terkait perlindungan perempuan dan anak, Gunawan menyebut bahwa Muhammadiyah tetap konsen pada pencegahan kemunkaran dalam bentuk tindakan asusila. Kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual pada perempuan, kekerasan seksual pada anak, lanjut Gunawan, adalah salah satu konsen Muhammadiyah untuk memberantas tindak asusila. “Termasuk Muhammadiyah tidak memberikan toleransi pada penyimpangan perilaku walaupun itu dilakukan tanpa paksaan. Ini merupakan ranah tindakan asusila yang memang harus kita kurangi, harus kita kikis habis,” tegasnya.

Menurut Gunawan, Muhammadiyah ‘Aisyiyah melakukan pergerakan dengan konsep yang bertautan dan saling mengisi sehingga tidak ada bias gender yang muncul dari aspek kegiatan Muhammadiyah ‘Aisyiyah. Oleh karena itu menurutnya perlu adanya penyelarasan program negara dengan program pemberdayaan perempuan dan anak yang telah puluhan tahun dikelola Muhammadiyah.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian keynote speech yang disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Dilanjutkan dengan pembicara yakni Atiyatul Ulya selaku ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah dan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra. (Suri)

“Kita tidak pernah merasa kecil tapi juga jangan selalu merasa sudah besar. Karena dari yang kecil terbuka untuk terus menjadi besar dan yang besar di Muhammadiyah tidak boleh mengecil, harus bertahan kebesarannya dan meningkatkan kualitasnya.” Hal tersebut secara tegas disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Siti Noordjannah Djohantini grand opening ABS Mart, ABS Cafe, dan pabrik roti ‘Aisyiyah Boarding School (ABS) Bandung pada Sabtu (22/1/2022).

Pendirian amal usaha Muhammadiyah ‘Aisyiyah sudah dimulai sejak zaman Kyai dan Nyai Dahlan yang sejarah menunjukkan semua dimulai tidak ada yang instan. Akan tetapi berawal dari yang kecil kemudian ditekuni dan dikhidmati sehingga menjadi besar dan bermanfaat bagi masyarakat.

Noordjannah menyebutkan salah satu contohnya yakni saat Kyai Dahlan dan Nyai mengembangkan sekolah Muhammadiyah yakni madrasah untuk perempuan, di mana kala itu hanya dengan 5 orang santri. Akan tetapi dari tapi 5 orang itu secara sungguh-sungguh dipersiapkan untuk menjadi tokoh.

Ikhtiarnya Muhammadiyah ‘Aisyiyah dalam membangun amal usaha menurut Noordjannah harus disyukuri dan percaya pasti akan meluas menjadi besar. “Jika kita bersungguh-sungguh dan niat kita ini di jalan Allah, maka dari kecil kita maknai jadi besar dan di situlah mimpi-mimpi akan kita raih.”

Muhammadiyah, dalam membangun amal usaha, disampaikan oleh Noordjannah telah mengajarkan kader-kadernya untuk senantiasa memiliki sifat-sifat baik nabi, yaitu sidiq, tabligh, fatanah, dan amanah. Selain itu, ia juga meminta agar dalam beramal jangan terlalu banyak berteori karena akan tetapi akan lebih hebat jika diiringi dengan aksi nyata.

Salah satu yang harus digencarkan menurut Noordjannah adalah dakwah di bidang ekonomi. Bahkan ia menyebut bahwa panglima dakwah ‘Aisyiyah di komunitas adalah gerakan ekonomi. Dakwah Tabligh tentu saja salah satu hal yang utama, akan tetapi gerakan real dalam dakwah ekonomi harus terus ditebarkan di komunitas. Hal ini terutama untuk mengatasi kemiskinan karena menurutnya adalah mustahil jika berbicara kemiskinan tetapi tanpa berbuat sesuatu. (Suri)

‘Aisyiyah Boarding School (ABS) Bandung melaksanakan grand opening ABS Mart, ABS Cafe, dan pabrik roti ABS pada Sabtu (22/1/2022). Acara yang bertempat di pengembangan kompleks pendidikan ABS Bandung Jl. Laswi No. 308 Baleendah, Kabupaten Bandung ini dihadiri oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat  (PP) ‘Aisyiyah, Ketua Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah (PWA), Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) ABS Bandung, Pimpinan ABS Bandung, Ketua Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan PWA, kelompok BUEKA, serta para santriwati.

Siti Noordjannah Djohantini, Ketua Umum PP ‘Aisyiyah menyampaikan apresiasinya atas resmi berdirinya ABS Mart, ABS Cafe, dan pabrik roti ABS ini. Ini menunjukkan kerja-kerja ikhtiar yang luar biasa dari PWA Jawa Barat dengan seluruh jajaran bersama Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (PDA) yang berkolaborasi secara intensif dan berkesinambungan.

Walaupun disebut amal usaha ABS Bandung ini masih capernik alias kecil tapi bagi Noordjannah tetap indah, cantik, bermutu, dan berkualitas. “Dari hal yang kecil itu banyak hikmah yang kita dapatkan. Muhammadiyah punya kultur sabar, kuat, dan sungguh-sungguh sehingga dari yang kecil itu akan berkembang,” ujarnya.

Noordjannah menekankan agar semua upaya yang dilakukan ‘Aisyiyah Muhammadiyah itu jangan pernah merasa kecil tetapi memandang ke depan karena akan terbuka kesempatan untuk menjadi besar. “Kita tidak pernah merasa kecil tapi juga jangan selalu merasa sudah besar tapi dari yang kecil terbuka untuk terus menjadi besar dan yang besar di Muhammadiyah tidak boleh mengecil harus bertahan kebesarannya dengan meningkatkan kualitasnya,” tegasnya.

Ia’ Kurniati, Ketua PWA Jawa Barat menyebut bahwa ABS Bandung akan terus berbenah dan mengembangkan diri termasuk dengan mengembangkan program ekonomi produktif yang bertujuan untuk memperkuat kemandirian pesantren. Salah satunya adalah dengan mendirikan ABS Mart, ABS Cafe, dan pabrik roti ABS yang mengambil tempat di pengembangan kompleks pendidikan ABS yang sedang melaksanakan pembangunan di atas lahan seluas 20.000 m2 di Baleendah Kab. Bandung. PWA Jawa Barat menurut Ia’ juga bekerjasama dengan PDA untuk dapat melalui ABS Mart dan ABS Café memasarkan produk ibu-ibu anggota Bina Usaha Ekonomi Keluarga ‘Aisyiyah (BUEKA) se-Jawa Barat.

Ketua MEK PWA Jawa Barat, Suheti Edi menyampaikan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan ‘Aisyiyah melalui BUEKA terintegrasi dalam strategi pengembangan perempuan di komunitas. “Pemberdayaan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan perempuan dan kemandirian perempuan yang pada akhirnya dapat menghasilkan kesejahteraan perempuan dan keluarga,” paparnya. Meski demikian ia menyebut bahwa perempuan justru memiliki keterbatasan dalam akses layanan pemberdayaan ekonomi.

BUEKA menurut Suheti merupakan bentuk dakwah ‘Aisyiyah di bidang ekonomi dalam bentuk pemberdayaan ekonomi perempuan yang dikembangkan oleh ‘Aisyiyah sesuai dengan potensi ekonomi masing-masing. Dari 97 kelompok BUEKA yang didampingi oleh PWA tercatat bahwa 85% bergerak dalam usaha kuliner serta makanan ringan. Maka kesempatan untuk bekerjasama antara ABS Mart dan ABS Café dengan anggota BUEKA membuka kesempatan untuk memperluas pemasaran produk-produk BUEKA.

Zamzam Erawan, Sekretaris PWM Jawa Barat dalam sambutan singkatnya juga menyampaikan selamat dan sukses atas berdirinya ABS Mart, ABS Cafe, dan pabrik roti ABS. Ia menyampaikan dalam pantun ringan “Mang Mamat sama Ceu Isyah berdakwah dalam cara nyata, selamat untuk ‘Aisyiyah bertambah amal usahanya, semoga sukses terus maju dan ABS harus menjadi unggul Islami dan menebar keberkahan.” (Suri)