“Muhammadiyah melangkah lebih jauh lagi dimana kita ingin hadir dengan program strategis yang nyata melalui amal usaha pendidikan. Inilah posisi Muhammadiyah Australia College yang memiliki makna internasionalisasi Muhammadiyah yang punya peran jangka panjang ingin menghadirkan Islam rahmatan lil alamin, mencerdaskan kehidupan antar bangsa, dan menghadirkan Islam sebagai dinul tanwir, agama sebagai pencerahan dan peradaban luhur multikultural.” Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah), Haedar Nashir dalam peresmian berdirinya Muhammadiyah Australia College (MAC) pada Rabu (29/12) bertempat di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta.

Bagi Haedar, kehadiran MAC melengkapi program internasionalisasi Muhammadiyah yang selama ini telah berjalan dengan baik. Dengan berdirinya MAC, Muhammadiyah telah melangkah lebih jauh tidak lagi sekadar duduk bersama dalam forum untuk membicarakan permasalahan perdamaian dunia, tetapi menghadirkan solusi nyata dengan membangun institusi pendidikan yang inklusif.

MAC ini menurut Haedar memiliki tiga poin penting, yaitu mewujudkan usaha perdamaian lewat jalur Pendidikan yang inklusif agar dunia lebih menyatu, mengintegrasikan Islam dan Barat dengan tetap merawat multikultural satu sama lain, dan menghadapi era islamophobia atau bentuk-bentuk radikalisme global lainnya dengan dakwah pencerahan.

“Kita ingin mengeliminasi atau memoderasi islamophobia itu tidak lewat semata-mata peran-peran literasi, lewat forum dan lain sebagainya, tetapi lewat institusi yang hadir secara nyata dan bersifat inklusif, itulah Lembaga Pendidikan,” ujarnya.

Disampaikan oleh Agung Danarto, Sekretaris PP Muhammadiyah bahwa Australia College (MAC) yang berlokasi di 1-3 Killarney Drive Melton Victoria Australia telah mendapatkan izin dari Pemerintah Australia melalui Victorian Registration and Qualifications Authority (VRQA) Department Education Victoria pada tanggal 21 Desember 2021. Sesuai izin yang diterbitkan oleh VRQA Department Education Victoria, MAC adalah sekolah dengan jenis Primary/Co-educational, yaitu dari jenjang taman kanak-kanak sampai sekolah dasar.

Agung menyebut berdirinya MAC merupakan mandat dari Muktamar Muhammadiyah ke-47 tahun 2015 di Makassar untuk melaksanakan dan mengembangkan program Internasionalisasi Muhammadiyah. Di antara program yang bersifat globalisasi tersebut selain mengembangkan PCIM-PCIA, beasiswa dan diaspora kader, forum-forum dialog antaragama dan perdamaian, serta program-program kemanusiaan di ranah global; secara khusus mengembangkan amal usaha strategis di luar negeri. “Setelah mendirikan Markaz Dakwah dan TK ABA di Cairo Mesir, Usaha Ekonomi PCIM Malaysia, Universiti Muhammadiyah Malaysia (UMAM), kini Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama PCIM Australia mendirikan Muhammadiyah Australia College (MAC),” jelas Agung.

Dahlan Rais, Ketua PP Muhammadiyah yang juga sekaligus Ketua Tim Pendirian AMC menyampaikan bahwa usaha pendirian AMC ini sudah dimulai sejak 2017. AMC berdiri juga untuk menjawab banyaknya permintaan dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdiaspora di Australia yang mengalami kesulitan untuk memperoleh pendidikan seperti yang diharapkan. “Kesulitan memperoleh pendidikan seperti yang diharapkan inilah mengapa mereka mendorong Muhammadiyah, karena memang mengenal Muhammadiyah memiliki kekuatan dan pengalaman panjang dalam bidan pendidikan,” jelas Dahlan.

Kelebihan dari pendidikan di Muhammadiyah Australia College ini disebut Dahlan bahwa anak akan mempelajari dua budaya sekaligus, yakni budaya Indonesia dan budaya Barat. “Hal ini teramat penting karena kita melihat dan menginginkan nilai-nilai luhur dan nilai budaya masih terjaga bagi masyarakat Indonesia di mana berada dan sekaligus mereka belajar dari kultur sekolah Australia.”

Dahlan Rais mewakili PP Muhammadiyah menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) dan Pimpinan Cabang Istimewa ‘Aisyiyah (PCIA) Australia serta tim perwakilan PTMA yang bekerja keras menyusun kurikulum hingga izin MAC bisa resmi didapatkan.

Diakui Dahlan bukanlah hal yang mudah untuk mendirikan sekolah di Australia. Setelah melalui proses perizinan yang sangat kompleks, MAC kemudian mendapat izin resmi dari VRQA Department  Education Victoria. Hal ini sebagai bukti keseriusan Muhammadiyah dalam program internasionalisasi dan pencerahan semesta, melalui jalur-jalur resmi. Terlebih Victoria memang terkenal sebagai negara bagian di Australia yang terbaik pendidikannya.

“Ini merupkan langkah yang cukup berani dari Muhammadiyah untuk mendirikan sekolah di suatu state di Australia yang terbaik pendidikannya. Mudah-mudahan keunggulan pendidikan dapat bermanfaat bagi pendidikan Muhammadiyah di tanah air dan secara umum pendidikan di Indonesia.” (Suri)

“Agama harus menjadi solusi dalam kehidupan manusia karena agama hadir untuk keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan manusia.” Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah), Haedar Nashir dalam acara Refleksi 2 Tahun Pandemi : Peran dan Kontribusi Muhammadiyah dalam Penanganan Pandemi Covid-19 pada Selasa (28/12). Berkaca dari kondisi pandemi Covid-19 yang sudah dihadapi oleh Indonesia selama dua tahun ini Haedar menyebut bahwa Islam merupkan ajaran yang selain selalu memberi solusi terhadap problem juga memiliki pandangan multiperspektif dalam melihat dan memecahkan problem.

Menuju tahun 2022 Haedar berharap agar umat Islam selalu dapat menghadirkan Islam sebagai agama yang membawa rahmat, membawa pencerahan, dan agama yang membangun serta menyelamatkan peradaban. “Agama tidak lagi menjadi titik pertengkaran, perdebatan, dan titik krusial di dalam kehidupan, tetapi justru agama harus memberi jalan terang, menjadi suluh dan penawar jalan pemecahan dari berbagai kerumitan hidup,” tegas Haedar.

Terkait situasi pandemi, Haedar menyebut sejak awal Indonesia mengumumkan masuknya Covid-19 pada 2 Maret 2020, Muhammadiyah pada tanggal 5 Maret 2020 sudah menyatakan kesanggupannya bersama pemerintah dalam upaya memerangi pandemi. “Bersama 117 RS dan lembaga lainnya yang dimiliki Muhammmadiyah ‘Aisyiyah sejak tanggal 5 Maret kita menghadirkan bukan hanya program kesehatan yang bersifat reguler tretapi darurat pandemi. Ini telah mengajarkan kita untuk program-program yang bersifat emergensi yang memerlukan manajemen darurat.”

Dua tahun masa pandemi Haedar melihat bagaimana begitu rupa perjuangan para tenaga kesehatan di garda terdepan dalam usaha penyelamatan nyama manusia. “Tenakes juga menjadi benteng terakhir dalam menghadapi pandemi ini karena pada saat itu kita tidak sepenuhnya siap.” Oleh karena itu Haedar berharap pemerintah ke depannya akan dapat semakin memperbaiki tatanan pelayanan kesehatan nasional. “Pandemi ini harus mempertangguh sistem kesehatan nasional kita.”

Muhammadiyah juga akan terus mengembangkan amal usaha kesehatannya agar siap menghadapi berbagai situasi. Selain itu menurut Haedar, Muhammadiyah akan mempertajam, melakukan revitalisasi program-program pelayanan kesehatan masyarakat yang berbasis komunitas. “Selain mengembangkan amal usaha kesehatan, ke depan harus mempertajam, revitalisasi program-program pelayanan kesehatan masyarakat termasuk yang berbasis di komunitas sehingga integrasi amal usaha dengan masyarakat makin kuat karena pandemi ini mengajarkan kita untuk memperkuat basis kesehatan masyarakat di jamaah.”

Agus Samsudin, Ketua Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) PP Muhammadiyah menyebut bahwa dalam dua tahun masa pandemi Muhammadiyah telah menjangkau lebih dari 45.192.895 orang dengan berbagai kegiatannya. Termasuk melayani 650.000 lebih orang untuk vaksinasi Covid-19. Menurutnya ini merupakan capaian yang luar biasa yang dilakukan oleh sebuah organisasi kemasyarakatan.

Kerja-kerja Muhammadiyah dalam mengatasi pandemi ini bisa terlaksana dengan baik karena Muhammadiyah bisa memberikan satu koordinasi atau komando secara organisatoris di bawah satu payung. Termasuk pembentukan MCCC di seluruh wilayah dan juga kerjasama yang apik antar seluruh komponen persyarikatan. “Kita mampu membentuk MCCC di 34 wilayah termasuk daerah dan cabang, ortom dan amal usaha bergerak dalam satu komando yang merupakan pengalaman luar biasa Muhammadiyah berjalan di lintas majelis dan lembaga mengatasi pandemi,” ujarnya.

Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (MenkoPMK) yang turut hadir dalam acara yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Muhammadiyah ini menyampaikan ucapan terimakasihnya atas dedikasi Muhammadiyah dalam upaya mengatasi situasi pandemi di Indonesia. “Atas nama pemerintah saya ucapka terimakasih atas dedikasi seluruh jajaran Muhammadiyah dalam menangani, menyelesaikan berbagai macam persoalan mulai dari Covid-19 sampai jaringan pengaman sosial, termasuk sektor ekonomi.”

Dalam situasi pandemi, Muhadjir menyebut ada lima unsur kekuatan yang berkontribusi dalam upaya penanganan pandemi yang disebutnya sebagai pentahelix. Yakni pemerintah, sector swasta, perguruan tinggi, lembaga sosial keagamaan, dan media massa. Muhadjir menyebut Muhammadiyah mengambil sekaligus dua posisi yang ada, yakni sebagai lembaga sosial keagamaan serta perguruan tinggi dengan tersebarnya ratusan perguruan tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah di penjuru Indonesia. “Muhammadiyah punya jangkar di dua komponen strategis yaitu gerakan sosial keagamaan dan gerakan di perguruan tinggi sebagai kelompok akademik yang juga ambil bagian.” (Suri)

“Apresiasi dan penghargaan yang besar kepada seluruh civitas hospitalia Rumah Sakit ‘Aisyiyah di seluruh Indonesia yang tentu saya melihat mewujudkan sebuah Rumah Sakit yang dicintai masyarakat, dicintai umat itu tugas yang tidak sederhana, karena kita dihadapkan pada tantangan yang sangat kompleks.” Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah (PP ‘Aisyiyah), Siti Noordjannah Djohantini dalam Pertemuan Rumah Sakit ‘Aisyiyah Seluruh Indonesia pada Jum’at (24/12).

Pertemuan yang dilakukan secara daring ini diikuti oleh 18 Direktur dan BPH Rumah Sakit ‘Aisyiyah (RSA), Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah dan Majelis Kesehatan 6 Provinsi yang memiliki RSA (Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Gorontalo), Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah dan Majelis Kesehatan (Pariaman, Kudus, Purworejo, Boyolali, Muntilan, Klaten, , Kendal, Jepara, Ponorogo, Nganjuk, Tulangan Sidoarjo, Bangkalan, Samarinda, Pinrang, Gorontalo), serta Pimpinan Cabang ‘Aisyiyah dan Majelis Kesehatan Pekajangan.

Menurut Noordjannah pertemuan RSA seluruh Indonesia ini sangat penting dan bermakna karena ‘Aisyiyah akan terus memikirkan dan mengawal untuk memajukan amal usaha Rumah Sakit yang tentu bukan merupakan amal usaha yang mudah dibangun. “Rumah Sakit menjadi amal usaha ‘Aisyiyah yang sungguh sangat besar pengabdiannya kepada kepentingan dakwah dan kemanusiaan yang digerakkan ‘Aisyiyah Muhammadiyah sehingga pertemuan ini adalah untuk mengikhtiarkan jihad kita dalam pengabdian kepada Allah melalui dakwah di bidang kesehatan.”

Kemunculan RSA hingga kini berjumlah 18 di seluruh Indonesia disampaikan oleh Noordjannah banyak yang dimulai dari berdirinya klinik-klinik ‘Aisyiyah.  Dimana klinik-klinik tersbeut di bangun oleh para tokoh-tokoh ‘Aisyiyah yang kini sudah berusia sepuh dengan jatuh bangun bahkan berdarah-darah tetapi tetap bersemangat para ibu-ibu ‘Aisyiyah bersama Muhammadiyah merintis amal usaha kesehatan ini. “Apa yang terus kita garap dan kita lakukan itu membawa bendera besar ‘Aisyiyah, membawa bendera Muhammadiyah, bendera Islam Rahmatan lil ‘Alamiin, bendera Islam Wastiyah berkemajuan yang bisa kita sebarkan ke seluruh dunia.”

Ia juga mengingatkan kembali bahwa gerak dakwah pelayanan kesehatan ‘Aisyiyah Muhammadiyah sudah dirintis sejak awal oleh Kyai Dahlan karena keprihatinannya dalam melawan penjajah saat itu dan saat ini menurutnya kondisi terjajah juga masih dialami oleh bangsa Indonesia. “Penjajahannya saat ini juga masih ada, kondisi konkrit yang masyarakat alami seperti angka kemiskinan yang masih tinggi, derajat kesehatan bangsa Indonesia yang masih memperihatinkan, itu adalah beberapa kondisi yang masih harus kita lawan,” tegas Noordjannah. Sehingga menurut Noordjannah adalah penting bagaimana civitas hospitalia RSA dapat merawat, mengembangkan, menghadirkan Rumah Sakit yang betul-betul dicintai masyarakat, disegani dan taat regulasi, dan tetap membawa misi persyarikatan dalam membangun kesehatan bangsa.

Chairunnisa, Ketua Majelis Kesehatan PP ‘Aisyiyah menyebut dari 18 RSA ini proses perkembangannya sangatlah variatif sehingga pertemuan ini dapat menjadi media untuk saling berbagi pengalaman untuk semakin menambah kemajuan bagi masing-masing Rumah Sakit. Atikah M. Zaki, Ketua PP ‘Aisyiyah yang juga koordinator bidang Majelis Kesehatan menyampaikan rasa bangganya karena seluruh civitas hospitalia RSA ikut menjadi garis terdepan dalam melawan pandemi dan melayani masyarakat yang terkena Covid-19. Rasa bangga juga ia sampaikan karena dalam situasi Covid pun RSA tetap bergerak dan membangun termasuk berdirinya beberapa klinik pratama ‘Aisyiyah di berbagai tempat. Ia berharap selain memperhatikan kemajuan Rumah Sakit, para civitas hospitalia juga mempersiapkan dan menyesuaikan diri dengan beberapa peraturan baru pemerintah di bidang layanan kesehatan. (Suri)

Bertepatan dengan perayaan Hari Ibu ke-93 tahun 2021, ‘Aisyiyah menerima penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia. Piagam penghargaan Nomor 1126/MEN/KA/2021 tersebut diberikan kepada ‘Aisyiyah sebagai Organisasi Perempuan yang Terlibat dalam Kongres Perempuan I pada 22-25 Desember 1928 dan Hingga Saat Ini Masih Berperan dalam Memajukan Kesejahteraan Perempuan Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh KemenPPPA dalam acara Puncak Peringatan Hari Ibu ke-93 yang dilaksanakan pada Rabu (22/12) bertempat di Gedung Mandala Bhakti Wanitatama, Yogyakarta.

Seperti diketahui, Kongres Perempuan Indonesia Pertama merupakan tonggak pergerakan perempuan untuk berperan dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada masa itu, ‘Aisyiyah bersama tujuh organisasi perempuan Indonesia yang lain menjadi inisiator dan menjadi pembicara dalam Kongres tersebut. Dua tokoh ‘Aisyiyah yakni Siti Munjiyah dan Siti Hayinah terlibat sebagai Comite Congres (Panitia Kongres) dan menyampaikan pandangannya dalam kongres. Siti Munjiyah menyampaikan pidato berjudul “Derajat Perempuan” dan Siti Munjiyah menyampaikan pidatonya berjudul “Persatuan Manusia.” Presiden Soekarno mengenang semangat perempuan dalam pergerakan tersebut dengan menjadikan tanggal 22 Desember menjadi Hari Nasional yakni Hari Ibu.

‘Aisyiyah menerima penghargaan bersama dua organisasi perempuan lain yang terlibat dalam Kongres Perempuan Indonesia pertama dan masih berdiri hingga saat ini yakni Wanita Taman Siswa dan Wanita Katolik. Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri PPPA, Bintang Puspayoga; Ketua Umum Kowani, Giwo Rubianto Wiyogo; dan Linda Amalia Sari Gumelar, mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Ketua Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Siti ‘Aisyah yang hadir menerima penghargaan menyampaikan bahwa ini merupakan bentuk pengakuan dari pemerintah atas kontribusi ‘Aisyiyah pada kemajuan perempuan Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. “Penghargaan ini adalah pengakuan pemerintah bahwa ‘Aisyiyah sebagai salah satu organisasi perempuan inisiator pergerakan perempuan pertama di Indonesia melalui Kongres Perempuan yang sampai sekarang masih eksis bersama tiga organisasi perempuan lain.”

Pada masa itu berdasarkan sejarah, Siti ‘Aisyah menyebut bahwa perempuan masih banyak terbatas oleh budaya dibatasi geraknya di ruang publik, perempuan masih terpinggirkan. “Kemudian pada 22 Desember 1928 saat itu suara perempuan bersama bersatu meraih kemerdekaan, perempuan bersatu memajukan perempuan, perempuan bersatu mengadvokasi para perempuan lain,” terangnya.

Menurut Siti ‘Aisyah, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan oleh para perempuan Indonesia karena permasalahan yang ada pada kongres perempuan sampai saat ini masih belum terselesaikan. Ia menyebut permasalahan seperti perkawinan anak, pencatatan perkawinan, perceraian yang tercatat, kesempatan pendidikan bagi perempuan masih menjadi belenggu bagi perempuan Indonesia. “‘Aisyiyah sebagai organisasi perempuan muslim berkemajuan, sampai saat ini masih terus aktif dan berkomitmen menyelesaikan permasalahan perempuan Indonesia yang sejak Kongres Perempuan Pertama sudah disuarakan dan masih ada sampai sekarang.”

Menteri PPPA pada saat pembukaan acara menyebut bahwa esensi peringatan Hari Ibu bukan merupakan peringatan untuk mengucapkan terimakasi atas jasa ibu yang memang begitu istimewa bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tetapi lebih dari itu bertujuan mendorong semua pemangku kepentingan dan masyarakat luas untuk memberikan perhatian dan pengakuan akan pentingnya eksistensi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan. “Peringatan Hari Ibu sesungguhnya merupakan bentuk apresiasi bagi semua perempuan Indonesia atas peran, dedikasi, dan kontribusinya bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.” (Suri)

Minimnya kesadaran hukum masyarakat mendorong Pos Bantuan Hukum (Posbakum) ‘Aisyiyah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk terus melakukan edukasi hukum dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat se-DIY. Sebagai warga yang tinggal di negara hukum, maka adalah suatu keharusan bagi warga Indonesia untuk dapat mengetahui Undang-Undang apa saja yang dapat melindungi hak-haknya “Negara kita kan negara hukum, maka kita harus mengikuti Undang-Undang apa saja yg ada di Indonesia, kita juga harus tahu Undang-Undang apa saja jika kita mengalami masalah hukum atau minimal kita tahu harus kemanakah kita jika mengalami kesulitan hukum.” Hal tersebut disampaikan oleh Puji Utami selaku Ketua Posbakum DIY pada Sabtu (20/11).

Oleh karena itu, Posbakum ‘Aisyiyah DIY secara konsisten melakukan edukasi hukum bagi masyarakat umum serta pelatihan paralegal bagi kader-kader ‘Aisyiyah. Puji menjelaskan bahwa Posbakum ‘Aisyiyah DIY bersama Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah DIY melakukan kegiatan sosialisasi/ seminar/ konsolidasi dan pelatihan paralegal untuk warga ‘Aisyiyah tingkat Ranting, Cabang, dan Daerah, serta masyarakat umum. Tema yang diberikan saat sosialisasi pun beragam seperti KDRT, human trafficking, mawaris, wakaf, perceraian, pernikahan dini, dll.

Untuk pelatihan konselor maupun paralegal yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka, diakui oleh Puji mengalami hambatan saat masa pandemi sehingga sempat terhenti. Akan tetapi pada Juli 2021 sudah dilakukan uji coba pelatihan via daring. “Karena pelatihan konseling maupun paralegal ini membutuhkan sesi diskusi kelompok, maka kami ujicobakan dahulu secara daring di bulan Juli dan Alhamdulillah lancar sehingga bisa terus kita kembangkan metode pelatihan secara daring ini untuk seluruh Kabupaten/Kota di DIY,” ujar Puji. Untuk pelatihan paralegal ini, Puji menyebutkan bahwa Posbakum ‘Aisyiyah juga bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, dan Kantor Wilayah Kementarian Hukum dan HAM Kantor Wilayah DIY.

Dari kegiatan pelatihan paralegal, puji menyebutkan sudah terdapat 32 orang alumni yang masuk dalam grup paralegal ‘Aisyiyah DIY. Paralegal ini kemudian oleh Puji didorong untuk dapat membentuk Kadarkum (Kelompok Sadar Hukum) di lingkungannya masing-masing. “Para alumni saya minta untuk bentuk Kadarkum di lingkungan RT, RW, maupun Dasawisma, kemudian saya latih juga untuk secara aktif memberikan konsultasi atau penyuluhan hukum di lingkungan tersebut. Misalkan satu pasal saja tentang KDRT, tidak usah lama-lama tetapi hanya menjelaskan tentang pasal, nanti jika ada yang tanya tidak bisa jawab kemudian baru ditanyakan kepada saya, ini juga untuk melatih kepercayaan diri mereka.”

Selain itu, jika ada kasus hukum yang menimpa warga sekitar, para alumni pelatihan konselor dan paralegal ‘Aisyiyah ini juga ia dorong untuk dapat mendampingi. “Jika di ranting mereka ada kasus itu mereka saya dorong untuk bisa menangani secara mandiri. Saya coba para ibu melakukan konselor awal seperti apa, kemudian ada diskusi dengan saya, jika sudah mentok dan harus naik ke ranah hukum, baru Posbakum ‘Aisyiyah menangani tetapi ibu-ibu yang memberikan konsultasi tetap saya minta mendampingi,’ papar Puji. Posbakum ‘Aisyiyah juga telah membuat dan menerbitkan Buku Saku Paralegal yang termasuk di dalamnya terdapat alur penanganan hukum sebagai panduan dalam mendampingi klien.

Selain menelurkan paralegal yang dapat mendampingi di komunitas, Posbakum ‘Aisyiyah juga menumbuhkan masyarakat yang berdaya atas hukum. Salah satunya dengan mendorong para kliennya untuk dapat percaya diri menghadapi persidangan. “Kita juga tidak selalu mendampingi klien, kalau si klien berdaya, kita berikan konsultasi dan arahan, kita jelaskan bagaimana alur sidang, jika klien berdaya maka kita dukung untuk maju, tetapi tetap kita buatkan legal draftingnya, dan siap mendampingi jika ada sesuatu hal.”

Puji menyebut memang tidak semua klien dapat berdaya sendiri menghadapi persidangan, ia juga melihat potensi yang ada dalam diri klien. “Kalau mentalnya kuat dan komunikasinya bagus itu kita lepas tetapi kita berikan setiap detil apa yang harus dilakukan, kita sampaikan untuk jujur, tidak usah berbelit-belit, tidak usah mempersulit persidangan, tetapi tetap mempertahankan hak-haknya, tegas, berani, tidak usah takut tetapi tetap santun menggunakan bahasa yang baik, itu yang saya sampaikan kepada klien,” jelas Puji.

Untuk meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat, Posbakum ‘Aisyiyah akan terus giat melakukan edukasi, sosialisasi, juga pelatihan paralegal dan konselor ini. Karena jika masyarakat tidak melek hukum maka akan mudah terjerat berbagai kasus hukum. Seperti human trafficking yang jumlah kasus perdagangan manusia mengalami peningkatan di DIY.

Peningkatan ini, menurutnya, tak lepas dari kondisi pandemi Covid-19. Menurut Puji, kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat yang mengalami penurunan, membuat mereka “terjebak” ke iming-iming pelaku. “Perempuan harus berdaya, cerdas, memiliki banyak pengetahuan, dan wawasan. Secara ekonomi memang kita kesulitan tetapi kita tetap harus selektif memilih pekerjaan serta kritis sehingga tidak terjebak dalam iming-iming pelaku.”

Posbakum ‘Aisyiyah DIY menerima dengan tangan terbuka bagi masyarakat yang ingin melakukan konsultasi hukum, baik melalui tatap muka, aplikasi perpesanan whatsapp , surat, email, maupun telepon. Selain itu jika ada kelompok masyarakat yang ingin melakukan penyuluhan hukum, Posbakum ‘Aisyiyah DIY siap membantu dan dapat dihubungi melalui aplikasi perpesanan whatsapp yang nanti akan dapat dilanjut melalui surat resmi. (Suri)