“Indonesia masih harus berjuang keras memajukan kesehatan seluruh warga bangsa.  Mengembangkan sistem kesehatan nasional yang tangguh dan dapat menyejahterakan kesehatan rakyat menjadi agenda strategis terutama untuk mengatasi masalah-masalah krusial di bidang kesehatan di negeri ini. Apalagi di saat pandemi Covid-19 yang kian menambah berat beban dunia kesehatan, yang meniscayakan usaha simultan dalam mengatasi dan mengakhirinya.” Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir dalam rangka Hari Kesehatan Nasional pada Jumat (12/11).

Ia mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama membangkitkan gerakan kesehatan untuk semua. Kondisi sehat yang dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Lebih-lebih bagi mayoritas rakyat yang terdampak berat pandemi Covid-19. Haedar juga mengucap syukur karena penularan virus Corona mulai melandai atas ikhtiar pemerintah dan seluruh komponen bangsa, sehingga Indonesia termasuk yang berhasil menekan  angka Covid-19 melebihi negara-negara lain. Namun pandemi masih belum berakhir,  semua pihak tetap harus seksama dengan mengawal segala usaha  mengatasinya agar musibah  besar ini bisa berakhir.

“Negara dan warga bangsa dalam konteks ini penting memberikan penghargaan kepada  para nakes dan sukarelawan yang berjiwa pahlawan dalam menghadapi pandemi. Mereka berada di garis depan sekaligus benteng terakhir melawan Covid-19 yang mematikan. Demikian halnya dengan ikhtiar seluruh pihak yang berjibaku bersama dalam mengatasi pandemi yang menjadi musibah besar bangsa Indonesia dan warga dunia,” tutur Haedar.

Muhammadiyah disebut Haedar termasuk organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang bergerak di garda depan dalam usaha mengatasi pandemi sejak awal wabah ini terjadi di negeri ini. “Seluruh komponen Muhammadiyah melalui MCCC, ‘Aisyiyah, organisasi otonom, majelis dan lembaga, amal usaha, serta seluruh warga berkiprah nyata menghadapi musibah berat tersebut. Termasuk dalam memberikan panduan keagamaan dan beribadah di saat pandemi serta usaha mengatasi dampaknya,” terang Haedar.

Muhammadiyah mengajak semua pihak di tengah suasana masih menghadapi pandemi dan beban berat masalah bangsa ini agar semakin bersatu dan menciptakan suasana kondusif. Seraya menjauhi kontroversi dan kegaduhan, termasuk tidak adanya kebijakan-kebijakan dan hal-hal yang menimbulkan kontroversi yang muaranya menimbulkan gaduh dan terpecah konsentrasi dalam mengatasi pandemi dan persoalan berat bangsa.

“Bangsa ini juga niscaya makin menjunjung tinggi nilai dan norma luhur agama, Pancasila, dan kebudayaan nasional yang menjadi jiwa dan kepribadian bangsa. Jauhkan pandangan-pandangan yang merusak tatanan nilai dan norma luhur yang selama ini dijunjungtinggi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Mari seluruh komponen bangsa dan pemerintah bersatu menjadikan rakyat Indonesia sehat jiwa-raganya menuju kualitas bangsa yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, dan unggul berkemajuan,” tutup Haedar. Sumber : muhammadiyah.or.id

Sejak awal berdiri di tahun 1912, Muhammadiyah telah memainkan peranan terpenting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan sebelum Muhammadiyah di didirikan, K.H. Ahmad Dahlan telah mendirikan Sekolah Modern Madrasah Ibtidaiyyah Diniyyah Islamiyah (MIDI) di tahun 1911. K.H. Ahmad Dahlan telah merintis pembaruan pendidikan sebagai kesatuan kelembagaan berbasis kesatuan ipteks (ilmu pengetahuan, teknologi dan seni).  Sekolah modern holistik tersebut memadukan ilmu, amal dan ilmiyah dan mengintegrasikan secara holistik ilmu pengetahuan dengan ilmu agama.

Kiprah tersebut menegaskan Muhammadiyah sebagai pionir sekolah modern berkemajuan. Perkembangan berikutnya, pengelolaan sekolahnya ditopang dengan manajemen pengelolaan secara profesional menghadirkan upaya keras Muhammadiyah mewujudkan pendidikan nasional berlandaskan iman, taqwa, agama,  karakter, Pancasila dan Kebudayaan.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah), Haedar Nashir, dalam launching “Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Pendidikan Dasar dan Menengah”  menyebut bahwa kiprah nyata Muhammadiyah sangat jelas dalam bidang pendidikan. “Pengorbanan, kerja keras, dan kiprah nyata Muhammadiyah sangatlah besar dalam mencerdaskan dan memajukan bangsa di seluruh persada negeri hingga ke daerah terdepan, terjauh, dan tertinggal sehingga betul-betul berskala nasional secara luas.”
Muhammadiyah disebut Haedar menjadi kekuatan strategis bagi masa depan Indonesia. Ketika Indonesia harus memfokuskan diri pada pembangunan sumberdaya manusia guna memasuki era revolusi industri 4.0 yang penuh tantangan dan kompetisi, maka keberadaan dan peran Muhammadiyah dengan lembaga pendidikannya yang besar dan berkualitas  sangatlah niscaya dan menentukan.

“Kehadiran Muhammadiyah bukan karena massa tetapi karena kualitas dan modal strategis untuk kemajuan bangsa di tengah persaingan yang keras. Tanpa kehadiran Muhammadiyah bangsa Indonesia pincang sebagai kekuatan nasional yang unggul dan strategis.”

Oleh karena itu, dalam rangka Milad Muhammadiyah Ke-109, agar spirit etos pionir sekolah modern dan berkemajuan senantiasa diwujudkan sekaligus dapat menjawab tantangan pendidikan nasional, Haedar mengatakan bahwa segala pandangan dan sikap hedonis, materialistik, pragmatis, dan serba ekstrem harus dijauhi oleh lembaga pendidikan. Oleh karenanya, menjadi suatu keniscayaan bagi lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah pada khususnya dan pendidikan nasional pada umumnya untuk menjadikan seluruh proses penyelenggaraan pendidikan sebagai strategi gerakan pencerahan menuju Indonesia
berkemajuan.

Dengan demikian, diharapkan bangsa Indonesia ke depan tumbuh-kembang menjadi insan yang unggul dan utama sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju. Bagi umat Islam, khususnya Muhammadiyah, melalui pendidikan yang mencerahkan dan mencerdaskan itu maka diharapkan lahir generasi umat dan bangsa sebagai pelaku sejarah yang menyebarkan nilai-nilai rahmatan lil ‘alamin.

Bermula dari kondisi tersebut, Muhammadiyah melalui Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah membuat terobosan dengan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Tahun 2021 hingga Tahun 2045.

Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PP Muhammadiyah, Sungkowo Mudjiamano, menyampaikan bahwa RPJP tersebut merupakan refleksi masa lalu, gambaran kondisi sekarang dan rencana pembangunan pendidikan dasar dan menengah yang di cita-citakan pada masa yang akan datang. “RPJP Pendidikan Dasar dan Menengah bersifat makro secara nasional yang harus diterjemahkan pada level operasional di wilayah, daerah dalam rangka pembinaan terhadap sekolah Muhammadiyah sehingga peserta didik menjadi manusia-manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, pintar, cerdas terampil, berjiwa kepeloporan dan kepemimpinan serta berkemajuan dan siap menjalankan misi dakwah dan tajdid yang menyebarkan rahmatan lil-‘alamin.”

RPJ yang telah disusun dengan gigih oleh Almarhum Prof Baedhowi, selaku Ketua Dikdasmen saat itu, berfungsi untuk menunjukkan peta situasi mutakhir dan posisi pendidikan Muhammadiyah secara tepat dan akurat, memperjelas rencana-rencana pendidikan Muhammadiyah pada masa depan, menjadi petunjuk arah ke mana pendidikan Muhammadiyah melangkah, Untuk mengevaluasi/mengontrol pendidikan Muhammadiyah agar tidak keluar dari rencana yang termaktub dalam  RPJP.

Dalam launching yang dilakukan bertepatan dengan hari Pahlawan ini, menurut Ketua Panitia Launching, Kasiyarno, juga dilakukan launching Pangkalan Data yang berfungsi sebagai  sistem yang menghimpun data dan informasi pendidikan jenjang PAUD  & Dikdasmen dari seluruh pemangku penyelenggaraan satuan pendidikan Muhammadiyah yang terintegrasi secara terpusat. “Data dan Informasi yang dikumpulkan dapat digunakan sebagai basis data penentu kebijakan (data driven) dalam pengembangan Amal Usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan terutama jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen.”

Pangkalan data ini menurut Kasiyarno perlu dilakukan oleh Majelis Dikdasmen PP mengingat kuantitas Data Amal Usaha Muhammadiyah Jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen terus mengalami peningkatan, juga untuk menghadapi tantangan pada era digital, global, serta kemajuan perkembangan pendidikan (pendidikan berkemajuan) maka diperlukan Sistem Penunjang Keputusan (SPK) berbasiskan data (Decision Support Systems) dan sebagai pertimbangan kebijakan bagi kemajuan pendidikan di lingkungan AUM Pendidikan.
Dalam lauching tersebut juga sekaligus merilis Batik Nasional Sekar Jagad Majelis Dikdasmen. Dilakukan juga penyerahan hadiah lomba video pembelajaran ISMUBA Multimedia di era pandemi. (Rilis PPM/Suri)

Muhammadiyah menanggapi dikeluarkannya mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permen Dikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dalam siaran pers Majelis Diktilitbang (Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan) tertanggal 8 November 2021.

Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah sepakat dengan tujuan pemerintah melawan aksi kekerasan seksual akan tetapi melalui siaran pers tersebut Muhammadiyah meminta agar pemerintah melakukan perbaikan pada Permendikbud 30. Perminataan dilakukan karena Majelis Diktilitbang mendapati kecacatan formil dan materiil, yang sayangnya disalahpahami oleh berbagai kalangan sebagai aksi kontraproduktif terhadap perlindungan kekerasan seksual.

Sekretaris Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Sayuti pada Selasa (9/11) menegaskan bahwa Muhammadiyah telah jauh-jauh hari berkomitmen melawan aksi kekerasan seksual di 166 Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah di seluruh Indonesia.

“Banyak pertanyaan apakah siaran pers itu bermakna bahwa Muhammadiyah itu mendukung kekerasan seksual? tentu itu tidak benar. Kami mempermasalahkan Permendikbud karena ada problem formil dan materiil di dalamnya,” kata Sayuti.

Sandungan paling krusial bagi Muhammadiyah dalam menerima Permendikbud 30 adalah kalimat di dalam Pasal 5 ayat (2) yang memuat frasa ”tanpa persetujuan korban” sehingga mengandung makna bahwa kegiatan seksual dapat dibenarkan apabila ada “persetujuan korban (consent)”. Atau dengan kata lain, Permendikbud 30 mengandung unsur legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan. Alasan inilah yang mendorong Diktilitbang PP Muhammadiyah menolak pengesahan Permendikbud 30 dan meminta pemerintah untuk segera mencabut dan memperbaikinya.

“Konteks relasi seksual yang tidak Islami (di luar pernikahan) apapun bentuknya itu tidak kemudian begitu ada persetujuan korban menjadi benar. Tetap gak benar. Itu faktor materiil terpenting kenapa kami dengan diskusi yang intensif menolak Permen ini,” imbuh Sayuti.“Kalimat, frasa ‘tanpa persetujuan’ korban itu menurut kami mendegradasi Permen itu sendiri bahwa menjadi bisa dibenarkan apabila ada persetujuan korban. Itu yang menjadi penting untuk kami catat,” tegasnya.

Meski Muhammadiyah adalah organisasi masyarakat keagamaan, Muhammadiyah telah satu abad lebih meringankan kewajiban negara dalam mencerdaskan anak bangsa. Dari 166 Perguruan Tinggi yang dimiliki, tak sedikit kampus Muhammadiyah unggul di skala internasional.Di seluruh Perguruan Tinggi Muhammadiyah itu, Muhammadiyah memiliki komitmen menghindarkan mahasiswa dari seks bebas dan berbagai turunannya yang dimasukkan dalam kerangka kurikulum Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK).

“Perlu menjadi catatan semua pihak bahwa di sistem Pendidikan Tinggi Muhammadiyah itu ada 8 SKS Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang itu juga didukung dengan buku adab Mahasiswa Muhammadiyah, kegiatan Baitul Arqam dan lain-lain itu adalah dalam rangka, agar sistem pendidikan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah itu bebas dari relasi seksual yang haram, yang tidak seperti ajaran Islam tentu juga sama dengan agama-agama yang lain tidak ada yang menyetujui relasi seksual di luar framework rumah tangga atu pernikahan,” kata Sayuti.

“Tapi komitmen Muhammadiyah sebagaimana di butir 1 siaran pers itu bahwa Islam sudah sangat lengkap mengatur relasi yang bermartabat, relasi yang adil, relasi yang halal antara lawan jenis itu jelas, sangat jelas. Apalagi Al-Isra’ ayat 32 wa la taqrabu zina sehingga kami meminta bahwa Permen ini diperbaiki bukan berarti kami menolak semua ikhtiar untuk mengatasi kekerasan seksual dan kami sudah melakukannya,” tegas Sayuti.
Alasan lain Muhammadiyah menolak Permendikbud 30 menurut Sayuti karena cacat formil. Kecacatan itu antara lain tidak memenuhi asas keterbukaan dalam proses pembentukannya sebagaimana diatur oleh Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.Kedua, Permendikud 30 tidak tertib materi muatan.

Terlebih lagi, Permendikbud 30 mengatur norma yang bersifat terlalu rigid dan mengurangi otonomi kelembagaan perguruan tinggi.“Satgas itu bagi kami menciderai spirit Undang-Undang Perguruan Tinggi bahwa ada otonomi kampus. Di kampus ada rektor, wakil rektor, di Muhammadiyah ada lembaga AIK, di Muhammadiyah perilaku (asusila) itu pasti jadi catatan yang buruk bagi dosen, pendidik, maupun mahasiswa karena kita punya beberapa kasus yang kita berhentikan dosennya, kita skors dan lain-lain di kampus-kampus Muhammadiyah itu sudah terjadi,” ungkap Sayuti.

Lebih jauh, Sayuti menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak bertoleransi terhadap segala tindakan pelecehan seksual. Penolakan Muhammadiyah terhadap Permendikbud 30 menurutnya tidak akan mengubah sikap Muhammadiyah terhadap aksi asusila di lingkungan pendidikan tinggi. “Kita mengkritisi dan menolak Permen yang bermasalah dari sisi formil dan materiil tapi tentu kita sepakat sebagai reminder bagi kami bahwa usaha-usaha ikhtiar untuk mencegah, mendidik mahasiswa, termasuk kalau terjadi menghukum pelakunya itu tidak ada kompromi di situ. Kami harus terus menegakkan itu dari nilai-nilai yang sangat penting itu,” ujarnya.

“Yang tentu karena Muhammadiyah dijiwai, dimoderasi dan kampus-kampus Muhammadiyah bagian dari dakwah Islam, tentu kita ada dan tidak nya Permen ini, kita berkomitmen untuk menjadikan kampus-kampus Muhammadiyah bebas dari relasi seksual di luar framework pernikahan, di luar framework halal di luar pernikahan, jadi tidak berarti kita menolak,” pungkas Sayuti. Sumber : muhammadiyah.or.id

Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (PDA) Kabupaten Kubu Raya berpartisipasi dalam upaya mengentaskan masyarakat yang buta huruf dengan melakukan kegiatan Keaksaraan Fungsional bersama Dinas Pendidikan Kubu Raya. Program kerjasama ini berlangsung sejak tanggal 7 Oktober 2021 yang ditandai dengan ditanda tanganinya MOU antara PDA Kabupaten Kubu Raya dengan Dinas Pendidikan setempat.

Ketua PDA Kabupaten Kubu Raya, Karmini menyampaikan komitmen PDA untuk selalu berkiprah membawa manfaat untuk umat. Salah satunya dalam bidang pendidikan yakni pengentasan buta huruf melalui Keaksraan Fungsional (KF). Kegiatan ini menurut Karmini juga merupakan sumbangsih ‘Aisyiyah Kubu Raya bagi kemajuan masyarakat serta dukungan bagi program pemerintah. “Ke depannya Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kabupaten Kubu Raya terus berupaya dengan warga Aisyiyah baik dari tingkat ranting, cabang dan daerah selalu ikut dalam program ‘Kepong Bakul’ Kabupaten Kubu Raya. Sebagaimana imbauan dari Bupati Kubu Raya dalam mewujudkan Kabupaten Kubu Raya yang menanjak.”

Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya, Despriyandi  mengatakan bahwa dalam program tersebut PDA Kabupaten Kubu Raya akan menyasar sepuluh kelompok. “Dengan jumlah warga belajar sepuluh orang setiap kelompoknya, berlangsung dari bulan Oktober sampai Desember dan diharapkan mampu ikut serta dalam program pendidikan nonformal di lingkungan Dinas  Pendidikan Kabupaten Kubu Raya, khususnya dalam hal pemberantasan buta huruf usia 15 – 59 tahun,” ungkapnya.

Kesepuluh kelompok warga belajar tersebut tersebar di empat Pimpinan Cabang ‘Aisyiyah (PCA ) di Kubu Raya, yaitu PCA Rasau Jaya sebanyak 2 kelompok, PCA Sungai Raya 2 kelompok, PCA Sungai Ambawang 2 kelompok, dan PCA Sungai Kakap 4 kelompok.

Antusias warga belajar terhadap kehadiran program ini sangat tinggi, ini dibuktikan dengan peminat yang melebihi dari target yang ditentukan, yaitu 100 orang melalui pendataan kartu keluarga (KK ) yang masuk kepada pengelola kegiatan ini. (Laeli Syukriyati | Sekretaris PDA Kubu Raya)

“Kader ini ibarat tanaman tapi tanaman itu yang tidak bisa goyah, dengan akar dan tunas yang kuat serta menjulang tinggi yang bisa menjadi driving force, atau penggerak gerakan di seluruh tingkatan.” Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Siti Aisyah yang membidangi Majelis Pembinaan Kader (MPK) di acara  Training of Trainer (TOT) Baitul Arqom Online MPK Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah (PP ‘Aisyiyah) pada Sabtu (30/10).

Siti Aisyah menyebut bahwa kader-kader sangat beragam, ada yang disebut kader pimpinan, kader amal usaha, kader organisasi, kader ortom, kader keluarga, kader profesi, hingga kader komunitas. Di sinilah tugas dari Majelis Pembinaan Kader ‘Aisyiyah untuk dapat terus membentuk generasi penerus yang akan meneruskan risalah perkaderan yang diistilahkan sebagai penjaga gawang ideologi.

Ketua MPK, Salmah Orbayinah dalam sambutannya menyampaikan bahwa kaderisasi adalah hal yang mutlak bagi organisasi. “Kaderisasi merupakan hal yang mutlak bagi sebuah organisasi besar seperti ‘Aisyiyah dan Muhammadiyah, eksistensi dari kader merupakan hal yang sangat vital,” ujarnya.

Ia menyebutkan bahwa peranan kaderisasi merupakan peranan yang penting karena menjadi penentu bagaimana calon kader dibentuk sedemikian rupa sehingga membentuk kader militan yang tangguh, ikhlas, yang mau berjuang semata-mata untuk beribadah dan mendapat ridha Allah Swt. “Kader inilah yang akan menjadi pelopor pelangsung dan penyempurna semua kegiatan di ‘Aisyiyah dan Muhammadiyah.”

ToT Baitul Arqom yang diikuti oleh semua pimpinan MPK dari Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah seluruh Indonesia berjumlah 272 orang ini dilaksanakan secara daring selama dua hari hingga Ahad (31/10). Salmah berharap melalui kegiatan ToT ini akan terbentuk instruktur Baitul Arqom di wilayah, daerah bahkan mungkin cabang sehingga nantinya paling tidak semua wilayah sampai cabang dapat melaksanakan Baitul Arqom minimal satu kali sebelum Muktamar.

Ketua Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Siti Noordjannah Djohantini dalam pengarahannya menyebutkan bahwa Baitul Arqom penting dilaksanakan untuk dapat menyebarkan nilai-nilai ideologi Muhammadiyah. Oleh karena itu Baitul Arqom harus berjalan terus menerus, diupgrade, serta direfleksikan.

Noordjannah juga mendorong MPK untuk dapat menciptakan beragam kegiatan yang mudah diakses dan dipahami oleh pimpinan di tingkat grassroot. “Selain Baitul Arqom, melalui MPK juga dapat menciptakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat maupun kajian yang dapat dipahami oleh pimpinan tatanan grassroot.”
Berada dalam situasi di masa pandemi ini, Noordjannah mengakui muncul beberapa tantangan dalam pelaksanaan kegiatan. Akan tetapi seluruh pimpinan majelis harus bergerak mencari solusinya termasuk dengan melaksanakan ToT Baitul Arqom secara daring ini. “Yang penting terus bergerak, harus menunjukkan kualitas anggota bukan sekedar menambah kuantitas,” ujar Noordjannah. (Suri)