YOGYAKARTA – Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah gelar Pengajian Ramadan 1445 H pada Sabtu (23/3/24) dengan tema Mengokohkan dan Memperluas Dakwah Kemanusiaan Semesta. Ketua Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Salmah Orbayinah dalam sambutannya menyampaikan bahwa tema ini diambil sebagai wujud rasa syukur Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah atas diberikannya anugerah kemanusiaan kepada Muhammadiyah pada bulan Februari 2024 Penghargaan Zayed Award for Human Fraternity 2024 yang merupakan penghargaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi.

“Penghargaan ini adalah bentuk pengakuan internasional atas upaya Muhammadiyah dalam memberikan contoh aksi nyata perdamaian dunia,” ujar Salmah. Terlebih penghargaan ini pertama kali diberikan di kawasan Asia sehingga tidak hanya Muhamamdiyah yang berbahagia dan bangga atas penghargaan ini tetapi juga ‘Aisyiyah. “Setelah adanya penghargaan ini harus lebih memacu Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah serta seluruh ortom untuk meningkatkan kiprah melaksanakan misi kemanusiaan di ranah lokal maupun global,” lanjut Salmah.

Bagi ‘Aisyiyah sendiri, nilai-nilai kemanusiaan bukanlah hal yang baru karena ‘Aisyiyah sudah bergerak dan melaksanakan dakwah kemanusiaan sejak awal berdirinya. “Aisyiyah dalam dakwah kemanusiasn tidak pernah pilih-pilih, tidak hanya untuk warga ‘Aisyiyah tetapi juga untuk masyarakat luas karena kita memahami Indonesia adalah bangsa yang memiliki keaneragaman,” ujar Salmah. Aksi-aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh ‘Aisyiyah ini adalah sebagai bagian dari dakwah inklusi ‘Aisyiyah yang dilandasi Al-Quran dan Hadist juga dilakukan dengan menerjemahkan risalah perempuan berkemajuan untuk membawa kemasalahatan umat.

Dakwah kemanusiaan yang dilakukan oleh ‘Aisyiyah ini disebut Salmah adalah bentuk rasa syukur ‘Aisyiyah sebagai organisasi dengan potensi dan kekuatan serta modal sosial yang besar yang sudah memasuki abad keduanya. “Sebagai organisasi perempuan kita senantiasa melakukan dakwah kemanusiaan amal saleh dan melakukan dengan optimal sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah sehingga bisa berkontribusi lebih banyak untuk memecahkan permasalahan yang ada.”

Salah satu cara yang dilakukan oleh ‘Aisyiyah untuk menebar kebaikan ini dilakukan melalui berbagai kegiatan Majelis/Lembaga dan amal usaha ‘Aisyiyah di berbagai bidang yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Acara yang berlangsung secara hybrid di Convention Hall Universitas ‘Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta ini diikuti oleh 300 peserta yang terdiri dari Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah, Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah, amal usaha ‘Aisyiyah, serta civitas akademika UNISA Yogyakarta. Juga hadir 850 peserta secara online. (Suri)

YOGYAKARTA – Pimpinan Pusat Muhammadiyah gelar Pengajian Ramadan 1445 H dengan tema “Dakwah Kultural : Perluasan Basis Komunitas dan Akar Rumput Muhammadiyah.” Acara yang menghadirkan sekitar 300 peserta ini dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini dibuka pada Kamis (14/3/24).

Rektor UMY Gunawan Budianto dalam sambutannya menyampaikan bahwa Muhammadiyah sejak awal berdirinya hingga saat kini telah fokus dalam kegiatan keumatan. Sehingga tema pengajian kali ini menurutnya merupakan penguatan Muhammadiyah di basis masa, khususnya dalam menguatkan sosial ekonomi umat.

Menurut Gunawan jika gerakan ekonomi umat kuat, maka aspek yang lain akan mengikuti. “Muhammadiyah harus terus menguatkan ekonomi keumatan sehingga dapat membuat umat berdaya,” tegasnya.

Bachtiar Dwi Kurniawan Ketua Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani (MPKSDI) PP Muhammadiyah menjelaskan, tema kali ini diangkat untuk memperkuat akar rumput dan memperluas basis masa Muhammadiyah.

Bachtiar menyebut, dakwah kultural yang selama ini telah dijalankan oleh Muhammadiyah merupakan konsep dan pemikiran resmi Muhammadiyah yang strategis dan praksis dalam menghadapi dinamika kebudayaan yang hidup dan berkembang di masyarakat.

“Demikian halnya dengan dakwah komunitas yang terkait dengan dakwah kultural. Kedua pemikiran tersebut memiliki kaitan dengan Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah (GJDJ) hasil Muktamar ke-37,”jelas Bachtiar.

Bachtiar menekankan bahwa GJDJ merupakan sebuah terobosan yang cerdas dan memiliki pengaruh besar ke akar masyarakat, yakni bagaimana Muhammadiyah melakukan dakwah Islam yang terpadu dan nyata di masyarakat melalui pengembangan jama’ah yang inklusif dan digerakkan oleh anggota Muhammadiyah sebagai inti jama’ah.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir dalam amanat yang disampaikan menilai Muhammadiyah telah cukup antisipatif dalam menghadapi masalah dan dinamika kebudayaan, termasuk menyangkut tradisi. Hal ini menurutnya terkandung dalam pemikiran resmi “Dakwah Kultural” hasil Tanwir Denpasar tahun 2002.

“Jika disimak secara seksama, objektif, dan jernih maka konsep dan pemikiran yang terkandung dalam Dakwah Kultural Muhammadiyah maupun pemikiran-pemikiran dakwah Muhammadiyah yang lahir sebelumnya, maka sesungguhnya sudah sangat lengkap pemikiran, pendekatan, metode, dan hal-hal lainnya seputar pemikiran dakwah dalam Muhammadiyah.”

Sehingga menurut Haedar tidak benar jika dakwah kultural dianggap meligitimasikan hal-hal yang bertentangan dengan manhaj pemikiran agama dalam Muhammadiyah, termasuk dalam menghadapi gejala syirk, bid’ah, dan khurafat.

Bagi Haedar penting bagi Muhammadiyah untuk meletakkan tradisi, seni, budaya, dan kebudayaan secara proporsional disertai pemaknaan yang mendalam (emik) atau mengandung arti-arti yang postif dan konstruktif.

“Setiap tradisi apakah itu murni kebudayaan maupun terkait dengan keagamaan memiliki makna tertentu dan tidak otomatis bertentangan dengan agama dalam hal ini Islam. Penting memahami tradisi, budaya, dan kebudayaan secara benar, objektif, dan proporsional,” tegas Haedar.

Bila tradisi itu dikaitkan, lanjut Haedar maka agama atau keagamaan penting dilihat proporsinya, jangan serta-merta dicap bid’ah.

Haedar menilai bahwa purifikasi Islam penting dipahami secara benar dan baik, jangan sampai tumbuh sikap anti Sunnah Nabi. Pendekatan yang utuh dan menyeluruh dalam memandang tradisi penting sebagai ikhtiar meninjau kembali pandangan keislaman yang puritan atau pendekatan purifikasi secara benar dan proporsional.

“Hindari paradoks, ingin menghindari bid’ah, justru membuat bid’ah yang lain, dengan cara anti pada Sunnah Nabi yakni ziarah kubur,” jelas Haedar.

Haedar mengungkapkan bahwa Muhammadiyah baik dalam memahami seni budaya, sosial budaya, dan kebudayaan khususnya yang bertemali dengan aspek keagamaan penting memahaminya dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial dengan cara pandang kualitatif-emik, yakni melihat secara subtansi dengan masuk ke bagian makna-makna terdalam dari kebudayaan itu.

Haedar menekankan bahwa pandangan keislaman yang bersifat purifikasi mesti disertai dengan dinamisasi dengan menggunakan pendekatan bayani, burhani, dan irfani yang utuh, mendalam, kaya, interkoneksi, dan menyeluruh sehingga tidak melahirkan bias atau hitam-putih yang menyebabkan pemahaman dan pembumian Islam menjadi sempit, kering, dan anti kehidupan.

“Padahal Islam baik dalam ajaran maupun sejarah Nabi dan era sesudahnya hadir sebagai agama yang membawa kemajuan peradaban utama. Itulah Islam berkemajuan yang melahirkan kebudayaan serta peradaban maju sesuai nilai-nilai dasar Islam,” tegasnya. (Sumber : muhammadiyah.or.id)

YOGYAKARTA – Universitas ‘Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta sambut datangnya bulan Ramadan dengan gelar Pengajian Tarhib Ramadan “Menebar Postive Vibes Untuk Kemaslahatan Bangsa” di Masjid Walidah Dahlan pada Sabtu (2/3/24). Hadir sebagai penceramah, Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah Ust Adi Hidayat.

Ketua Badan Pembina Harian (BPH) UNISA Yogyakarta, Siti Noordjannah Djohantini dalam kesempatan tersebut menyebutkan Tarhib Ramadan ini dihadiri oleh sekitar 7 ribu jamaah yang bersiap menyongsong Ramadan. “Semua yang hadir dalam hati dan pikiran nampak sekali hadir untuk menyongosong bulan Ramadan yang memang harus kita siapkan sedemikian rupa,” ujarnya.

Tarhib Ramadan ini dilaksanakan di tiga lantai Masjid Walidah Dahlan dengan semangat mewujudkan tanggung jawab UNISA Yogyakarta sebagai pemilik Masjid Walidah Dahlan yang merupakan amal usaha persyarikatan untuk membesarkan kehidupan kebangsaan keumatan menjadi lebih baik.  “Dan kita semangati persiapan Ramadan untuk menjaga kehidupan umat dan bangsa negara baldatun thoyibatun warabun ghofur,” ujarnya.

Dua nama besar Kyai Dahlan dan Nyai Walidah dipakai sebagai nama masjid ini disebut Noordjannah bukan semata merupakan symbol. “Harus kita jadikan tonggak insipirasi teladan dimana kita hadir menghidup-hidupi amal usaha, menghidup-hidupi amal-amal soleh untuk kehidupan masyarakat dan kehidupan kebangsaan kita.”

 

Rektor UNISA Yogyakarta, Warsiti menyampaikan bahwa Masjid Walidah Dahlan ini akan menjadi simbol baru bagi UNISA. “Masjid Walidah Dahlan diharapkan bisa memancarkan kemuliaan perempuan melalui gerakan dakwah di semua aspek kehidupan yang bisa dijangkau melalui masjid.” Oleh karena itu meskipun berada di lingkungan kampus, Masjid ini disebut Warsiti terbuka untuk berkolaborasi untuk kepentingan luas

Warsiti menyampaikan, Masjid Walidah Dahlan akan menggelar rangkaian kegiatan Ramadan yang akan digelar dalam rangka bergembira menyambut dan meghidupkan atmosfer Ramadan yang kondusif dan positif.

Ust Adi Hidayat menyampaikan bahwa Tarhib Ramadan adalah upaya untuk melapangkan hati kita sehingga kita siap beradaptasi dengan kedatangan Ramadan dengan segala aktifitas ibadah kita. “Tarhib adalah proses melapangkan hati seluas-luasnya sehingga apapun yang datang kepada kita bisa kita terima dengan nyaman karena hatinya sudah lapang,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ust. Adi juga menjelaskan tiga amalan penting yang perlu disiapkan sebelum puasa Ramadan yang melahirkan keutamaan luar biasa. Yakni pertama, salat sunnah 40 rakaat. Kedua, interaksi dengan Al-Qur’an dengan ketiga jenisnya yaitu Qiroah bacaan, Tilawah, kemudian pemahaman dan tahfidz atau hapalan. Ketiga, Latihan puasa sejak bulan Sya’ban.  “Supaya mudah beradaptasi dengan Ramadan, begitu terbiasa, benar puasanya, saat Ramadan Allah akan memberikan kesempatan apapun yang diminta akan dikabulkan oleh Allah.” (Suri)

YOGYAKARTA – Dalam rangka mendorong penyelenggaraan pemilu substantif dan inklusif, ‘Aisyiyah melalui program Inklusi melakukan pemantauan pemilu yang melibatkan 210 pemantau di 210 TPS, di 104 desa, 38 kecamatan, 10 kabupaten, dan 5 provinsi. Adapun 10 kabupaten tersebut meliputi Kolaka dan Muna Barat di Sulawesi Tenggara, Banjar dan Hulu Sungai Utara di Kalimantan Selatan, Banyuasin dan Lahat di Sumatera Selatan, Probolinggo dan Bojonegoro di Jawa Timur, serta Garut, dan Tasikmalaya di Jawa Barat. ‘Aisyiyah dapat melakukan pemantauan karena menjadi bagian dalam konsorsium Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR). Hak politik setiap warga negara harus dijamin oleh pemerintah tak terkecuali para pemilih dalam kategori rentan yaitu penyandang disabilitas, lansia maupun perempuan hamil. Pemilu 2024 harus inklusif, tidak boleh seorangpun tidak dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan nyaman. Untuk mewujudkan Pemilu 2024 Inklusif, penting mengawal penyelenggaraan Pemilu melalui pemantauan.

Tri Hastuti Nur Rochimah, selaku Sekretaris Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilu hendaknya bersifat substantif dan inklusif. Sayangnya, hasil pemantauan yang dilakukan ‘Aisyiyah menunjukkan masih ditemukan adanya politik uang. Sebanyak 43 (20%) pemantau, menyatakan masih ada praktik politik uang yang dilakukan oleh caleg/partai dengan memberikan uang, barang, maupun memberikan uang sekaligus barang.

 

Kenyataan tersebut, imbuh Tri, sangat memprihatinkan karena politik uang telah mencederai kualitas demokrasi di Indonesia. Dalam pandangan Muhammadiyah-’Aisyiyah, praktik politik uang merupakan tindakan yang haram dilakukan karena bagian dari praktik risywah (suap). Dosa atas perbuatan tersebut bukan saja berlaku bagi pemberi, tetapi juga perantara maupun penerima risywah.

Selain itu, imbuh Tri, ‘Aisyiyah juga menemukan masih adanya pelanggaran di masa tenang, berupa kampanye yang dilakukan kandidat, intimidasi memilih calon tertentu, praktik politik uang, pembagian kartu spesimen dengan arahan memilih calon tertentu, penempelan stiker calon, dan alat peraga kampanye yang belum diturunkan. Padahal, masa tenang hendaknya digunakan bagi pemilih untuk mempertimbangkan secara matang calon yang akan dipilih sehingga sudah seharusnya tidak ada praktik kampanye apalagi praktik politik uang.

Saat pemungutan suara, ‘Aisyiyah juga menemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan di TPS, seperti lokasi TPS berada di tempat netral, yaitu di tempat ibadah dan rumah pendukung salah satu partai; pemasangan atribut partai di sekitar TPS; intimidasi untuk memilih salah satu calon; dan problem transparansi penghitungan suara karena terdapat KPPS yang tidak memperbolehkan saksi dan masyarakat untuk melihat proses penghitungan suara dan mendokumentasikan C1.

Terkait inklusifitas pemilu, khususnya bagi kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas, Tri mengungkapkan terdapat kesenjangan antara kebijakan yang ada dengan pelaksanaannya di lapangan. Padahal pemilu inklusif telah diatur dalam UUD 1945, UU No. 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu yang aksesibel dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, dan UU No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang didalamnya menjamin tentang hak politik penyandang disabilitas.

Meskipun demikian, Tri Hastuti menyampaikan, ‘Aisyiyah juga mengapresiasi upaya KPU dan Bawaslu yang sudah mulai melakukan sosialisasi pemilu kepada kelompok rentan. Sebagian besar KPPS di lokasi pemantauan sudah menerapkan prinsip inklusivitas dalam penyelenggaraan Pemilu di TPS; meskipun masih ditemukan beberapa catatan penting agar pelaksanaan Pilkada nanti maupun pemilu yang akan datang lebih inklusif.

Tri menjelaskan, bahwa ‘Aisyiyah juga berfokus pada inklusifitas TPS bagi lansia dan ibu hami sebagai kelompok rentan. Ditemukan, dari 210 TPS, terdapat 174 TPS (83%) dengan pemilih ibu hamil dan di semua TPS (100%), terdapat lansia. Dalam arti kelompok rentan banyak terdapat di semua TPS sehingga sudah seharusnya TPS ramah bagi lansia dan ibu hamil. Namun demikian, baru di 131 TPS (62%) yang menyediakan kursi prioritas bagi ibu hamil-lansia, dan 79 TPS (38%) belum menyediakan kursi prioritas. Kebanyakan TPS atau 95% (199 TPS) juga belum menyediakan ruang bermain/mainan untuk memfasilitasi pemilih yang harus membawa anak/balita ke TPS.

Tidak semua lansia juga menggunakan hak pilihnya. Di 36% (75 TPS), pemilih lansia yang memiliki kesulitan mobilitas, tidak memberikan suaranya dikarenakan beberapa alasan, yaitu 1) tidak berkenan memilih, 2) tidak bisa memilih karena waktu bagi KPPS sangat terbatas untuk mendatangi tempat tinggal lansia tersebut agar bisa memberikan suara, 3) tidak ada keluarga yang mengantar ke TPS. Sedangkan di 64% TPS, lansia yang memiliki kesulitan mobilitas masih tetap bisa memberikan suaranya karena ada pendamping keluarga yang mengantar, ada pendamping dari KPPS, KPPS dan pihak terkait mendatangi tempat tinggal agar lansia bisa memilih.

Selanjutnya terkait dengan penyandang disabilitas, disebut Tri dimulai dari jumlah pemilih difabel yang masih timpang yaitu  antara diffable yang terdaftar dalam DPT dengan jumlah pemilih difabel sebenarnya di lapangan. Hal ini tentu saja memangkas hak suara bagi teman-teman difabel yang belum terdaftar dalam DPT. Di 210 TPS, terdapat 589 pemilih disabilitas. Namun pemilih difabel yang terdaftar sebanyak 530 (90%), sedangkan 59 (10%) lainnya tidak terdaftar.

Selain karena problem validitas pendataan difabel, juga terdapat faktor lain, misalnya minimnya pemahaman KPPS tentang ragam difabel. Terdapat seorang difabel yang pernah mendapatkan perawatan gangguan jiwa di RS serta masih mengkonsumsi obat namun tidak diidentifikasi sebagai difabel. Demikian halnya, terdapat lansia yang sudah tidak bisa melihat namun tidak didata sebagai difabel netra.

Kemudian terkait sarana prasarana, hasil pemantauan yang dilakukan ‘Aisyiyah, meskipun kebanyakan lokasi TPS sudah aksesibel, namun pemantau ‘Aisyiyah menemukan bahwa belum semua lokasi TPS aksesibel dengan akomodasi yang layak bagi difabel. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih adanya TPS yang berada di lokasi yang berumput tebal, licin, berpasir, berkerikil, berlumpur, dan ada got pemisah. Misalnya saja, masih ada 5% (11 lokasi TPS) yang berada di tempat berundak-undang yang tentu saja akan menyulitkan bagi difabel fisik maupun netra dalam menjangkau lokasi tersebut. Adapun terkait sarana dan prasarana juga belum semuanya aksesibel bagi penyandang disabilitas, “Belum semua sarana dan prasarana di TPS aksesibel, yaitu masih ada meja pencoblosan yang tidak bisa dimasuki kursi roda di 31 TPS (36%), meja kotak suara terlalu tinggi sehingga kesulitan memasukkan surat suara di 57 TPS (69%). , dan belum semua tersedia template braille,” terang Tri.

Hal yang penting lainnya adalah berkenaan dengan akomodasi yang layak bagi difabel di TPS. Pemantau ‘Aisyiyah menemukan, belum semua petugas KPPS peduli dan responsif terhadap hambatan yang dialami oleh pemilih difabel. “Kondisi ini tergambar dari situasi bahwa masih ada difabel tuli yang tidak menggunakan hak suaranya karena tidak tahu jika dipanggil petugas, minimnya pemberian informasi tentang tata cara pemungutan suara, minimnya ketersediaan Juru Bahasa Isyarat, kurangnya penggunaan komunikasi non verbal kepada difabel tuli, belum semua petugas menawarkan bantuan kepada difabel termasuk difabel mental dan intelektual dalam memberikan suaranya.” Kebanyakan difabel, ungkap Tri, juga membutuhkan pendamping dan seharusnya pendamping menandatangani surat pernyataan pendampingan (formulir C3), tetapi di 56% (44 TPS) pendamping difabel tidak menandatangani C3.

Dalam mewujudkan pemilu inklusif, menjadi penting untuk melibatkan kelompok rentan seperti perempuan dan difabel sebagai KPPS agar lebih responsif terhadap kebutuhannya. Namun demikian, jumlah difabel yang menjadi KPPS sangatlah sedikit. Dari keseluruhan jumlah KPPS, sebanyak 51% (767) merupakan perempuan, hanya 2 di antaranya yang difabel; dan 48,7% (727) merupakan laki-laki, hanya 4 di antaranya yang difabel. Perempuan juga masih sedikit yang menempati posisis strategis sebagai ketua, yaitu hanya di 16,67% (35 TPS).

Menindaklanjuti hasil dari pemantauan Pemilu 2024 yang telah dilakukan, maka ‘Aisyiyah memberikan beberapa poin rekomendasi sebagai berikut:

1. Pentingnya dilaksanakan pendidikan pemilih secara berkelanjutan untuk mencegah politik uang; cara  mengenali pelanggaran di masa tenang; dan bagaimana menjadi pemilih kritis.
2. Penyelenggara Pemilu hendaknya bersikap independen.
3. Menindak tegas peserta Pemilu yang melakukan politik uang sesuai dengan ketentuan.
4. Pengarusutamaan inklusivitas dalam semua tahapan Pemilu
5. Adanya SOP tentang pemilu aksesibel dan akomodasi layak bagi pemilih ibu hamil, lansia, dan disabilitas; juga penyediaan tempat bermain bagi anak.
6. Peningkatan kapasitas bagi KPPS tentang ragam disabilitas, aksesibilitas, dan akomodasi yang layak bagi lansia, ibu hamil, dan disabilitas.
7. Sosialisasi pemilu/pendidikan pemilih lebih massif kepada disabilitas, lansia, dan keluarganya.
8. Memperbanyak KPPS dari disabilitas dan menempatkan perempuan KPPS dalam posisi strategis.

Tri berharap poin-poin rekomendasi yang disampaikan oleh ‘Aisyiyah tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah dalam upaya perbaikan khususnya pelaksanaan Pilkada yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini maupun bagi Pemilu-Pemilu di masa mendatang.