Tinjau SPPG, Ketum PP ‘Aisyiyah Tegaskan Standar Halal dan Thayyib
SUKOHARJO – Ketua Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Salmah Orbayinah, bersama tim Koordinator Nasional Makan Bergizi Muhammadiyah mengunjungi tiga dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sukoharjo, Kamis (12/2/2026). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan dapur berjalan optimal, bebas dari persoalan teknis maupun tata kelola, serta selaras dengan nilai-nilai gerakan.
Tiga dapur tersebut terdiri atas dua dapur SPPG yang dikelola Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (PDA) Sukoharjo dan satu dapur SPPG yang dikelola RS PKU Muhammadiyah Sukoharjo. Seluruh dapur ini menjadi bagian dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digerakkan Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah.
Dalam kunjungannya, Salmah mengapresiasi model pengelolaan dapur SPPG yang berbasis koperasi. Melalui skema tersebut, proses penyediaan bahan baku, produksi menu makanan, hingga distribusi kepada penerima manfaat dilakukan dalam satu ekosistem yang memberdayakan anggota dan masyarakat sekitar.
“Dapur SPPG yang dikelola ‘Aisyiyah berbeda dengan dapur SPPG lainnya dalam mendukung program makan bergizi gratis. Pengelolaan dapur SPPG berbasis koperasi untuk menyuplai bahan baku sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat,” ujar Salmah.
Menurutnya, pendekatan koperasi tidak hanya menjamin keberlanjutan pasokan bahan pangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Anggota ‘Aisyiyah dan masyarakat sekitar dilibatkan dalam rantai produksi sehingga program ini tidak semata berorientasi pada keuntungan.
“Pengelolaan dapur SPPG tidak semata mengejar keuntungan atau profit oriented, melainkan memberdayakan anggota ‘Aisyiyah dan masyarakat setempat untuk mendapatkan penghasilan sehingga kesejahteraannya meningkat,” jelasnya.
Zero Waste dan Model Percontohan
Salmah juga menyoroti inovasi pengelolaan limbah di dapur SPPG PDA Sukoharjo. Ia menyebut, sejumlah persoalan yang muncul dalam program MBG di berbagai daerah kerap dipicu limbah produksi maupun sisa makanan yang tidak habis.
Di Sukoharjo, limbah tersebut dikelola dengan memanfaatkan maggot yang mampu mengurai sampah organik secara cepat. Maggot dewasa kemudian dimanfaatkan sebagai pakan ikan lele yang dibudidayakan di sekitar area dapur.
“Pengelolaan dapur SPPG yang dikelola PDA Sukoharjo bisa menjadi role model bagi dapur SPPG lainnya. Zero sampah karena tidak ada sampah sisa makanan yang dibuang,” ujarnya.
Model ini dinilai tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi. Siklus produksi berjalan lebih efisien dan berkelanjutan.
Menguatkan Generasi Sehat dan Tidak Lemah
Dalam kesempatan tersebut, Salmah menegaskan bahwa program SPPG bukan sekadar agenda teknis pemenuhan gizi, tetapi bagian dari ikhtiar keagamaan dan tanggung jawab sosial. Ia mengutip firman Allah dalam QS An-Nisa ayat 9, “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah…”.
“Anak lemah yang dimaksud bukan hanya lemah secara ekonomi, tetapi juga lemah pendidikan dan fisik. Mengurus anak itu bukan hanya memberikan ilmu, tetapi juga memastikan badannya sehat,” tegasnya.

Ia menambahkan, SPPG yang dikelola ‘Aisyiyah merupakan wujud pengamalan nilai tersebut. Memberikan makanan bergizi kepada anak-anak, menurutnya, adalah sedekah sekaligus ibadah.
“SPPG ‘Aisyiyah sedang mengamalkan perintah tersebut. Memberikan makan yang bergizi kepada anak-anak adalah sedekah dan ibadah. SPPG ini adalah sarana untuk menghasilkan generasi sehat,” ujarnya.
Salmah juga menekankan pentingnya memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi anak-anak memenuhi prinsip halal dan thayyib, mulai dari cara memperoleh bahan baku, proses memasak, hingga distribusinya.
“Makanan yang masuk ke tubuh anak-anak haruslah halal dan thayyib. Dari cara memperoleh bahan baku, memasak, sampai mendistribusi. Semua harus dijaga kualitas dan integritasnya,” katanya.
Penguatan AIK bagi Pengelola SPPG
Lebih lanjut, Ketua Umum PP ‘Aisyiyah menyampaikan bahwa para pengelola SPPG perlu mendapatkan penguatan Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK). Penguatan ini penting agar pelaksanaan program Makan Bergizi Nasional di lingkungan ‘Aisyiyah tetap berjalan sesuai dengan ideologi gerakan Muhammadiyah.
“Penyediaan makanan bukan sekadar teknis gizi, melainkan wujud dakwah. Karena itu, pengelola SPPG harus memahami bahwa apa yang mereka lakukan adalah bagian dari dakwah ‘Aisyiyah melalui pelayanan gizi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa dalam pengelolaan SPPG harus terintegrasi nilai-nilai etika seperti amanah, jujur, dan tanggung jawab. Standar halal dan thayyib tidak boleh ditawar, karena menyangkut kesehatan sekaligus keberkahan.
“Integrasi etika dalam pengelolaan sangat penting. Ada nilai amanah, jujur, dan tanggung jawab yang harus dipegang. Semua makanan harus dipastikan halal dan thayyib,” tegas Salmah.
Dengan penguatan AIK, diharapkan seluruh pengelola SPPG memahami dan mengamalkan nilai-nilai Muhammadiyah dalam setiap operasionalnya. Secara keseluruhan, penguatan AIK pada SPPG bertujuan menjadikan pelayanan gizi yang aman, sehat, dan bernilai ibadah, sekaligus memperkuat pilar sosial dan kesehatan ‘Aisyiyah.
105 Dapur Beroperasi Nasional
Saat ini, terdapat 105 dapur SPPG yang dikelola dibawah Koordinator Nasional Muhammadiyah dan telah beroperasi di berbagai daerah di Indonesia. “Sebagian dapur SPPG yang dikelola ‘Aisyiyah masih dalam proses pembangunan dan pengurusan perizinan. Jadi nanti menyusul beroperasi pada tahun ini,” jelas Salmah.
Melalui penguatan tata kelola, integrasi nilai keislaman, serta inovasi berkelanjutan, ‘Aisyiyah berkomitmen menjadikan SPPG tidak hanya sebagai dapur produksi makanan bergizi, tetapi juga sebagai ruang dakwah dan pemberdayaan yang melahirkan generasi sehat, kuat, dan berkemajuan. (Suri)


