Sinergi MHH PP ‘Aisyiyah dan Adira Finance Perkuat Layanan Hukum Terpadu
BANDUNG — Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat (MHH PP) ‘Aisyiyah bersama PT Adira Finance Syariah memperkuat Posbakum ‘Aisyiyah sebagai lembaga layanan hukum terpadu melalui workshop di Bandung, Sabtu, 12 September 2026. Kegiatan ini dilaksanakan bersama MHH Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah (PWA) Jawa Barat dalam program ‘Aisyiyah Tangguh: Peningkatan Akses Keadilan dan Pemulihan Psikososial bagi Perempuan Miskin di Jawa Barat.
Ketua MHH PP ‘Aisyiyah Henni Wijayanti mengatakan, penguatan Posbakum diperlukan untuk melengkapi layanan yang telah dikembangkan ‘Aisyiyah, termasuk melalui STARLA dan STOPELA. “Workshop ini merupakan upaya untuk melengkapi STARLA dan STOPELA. Kegiatan ini juga didukung oleh Adira, dan besok akan dilanjutkan dengan penyuluhan hukum serta literasi keuangan,” ujar Henni.
Menurut Henni, penguatan layanan hukum juga perlu diiringi dengan pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan, agar memiliki pemahaman hukum yang lebih baik dan tidak mudah menjadi korban. “Sebagai upaya agar perempuan tidak menjadi korban, perlu didorong untuk memberdayakannya supaya lebih melek hukum,” katanya.
Workshop diikuti 35 peserta dari unsur BIKKSA-MTK, MKS, MAKES, dan MEK PWA Jawa Barat, serta sejumlah lembaga mitra, seperti Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung, lembaga konseling, PPKPT Universitas ‘Aisyiyah Jawa Barat, advokat, dan paralegal Posbakum ‘Aisyiyah. Kegiatan tersebut membahas kesamaan pemahaman serta alur dan mekanisme layanan hukum terpadu sesuai kebutuhan klien. Layanan Posbakum diarahkan tidak hanya pada penyelesaian persoalan hukum, tetapi juga terhubung dengan layanan kesehatan, psikologis, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi.
Ketua PWA Jawa Barat Ia Kurniati mengatakan, Posbakum ke depan diharapkan tidak hanya memberikan layanan hukum, tetapi juga memperluas perannya dalam pemberdayaan masyarakat. “Posbakum tidak hanya layanan hukum, tetapi diharapkan dapat memperluas peran ke arah pemberdayaan masyarakat,” kata Ia.
Ia menambahkan, perluasan layanan tersebut membutuhkan sinergi antara Posbakum dengan berbagai majelis dan lembaga, baik di lingkungan ‘Aisyiyah maupun pihak eksternal. “Posbakum ‘Aisyiyah juga diharapkan dapat mensinergikan dan berkolaborasi dengan pihak lain, baik internal maupun eksternal, untuk dapat memenuhi layanan Posbakum yang lebih inklusif sesuai kebutuhan klien,” ujarnya.
Kolaborasi tersebut, lanjut Ia, dapat melibatkan Majelis Tabligh, Majelis Kesejahteraan Sosial, Majelis Ekonomi, Majelis Kesehatan, rumah sakit, lembaga filantropi seperti LAZISMU dan BAZNAS, serta pihak swasta. Ia mengatakan, upaya standardisasi layanan Posbakum akan diarahkan pada proses akreditasi. Namun, proses tersebut membutuhkan kerja bersama dan komitmen yang berkelanjutan. “Upaya standardisasi layanan ini akan mengarah pada akreditasi. Akan tetapi, dibutuhkan upaya yang tidak mudah, namun mesti dilakukan dan dilakukan secara bersama-sama,” katanya.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan Ahad, 13 September 2026, melalui Penyuluhan Hukum Perkawinan dan Literasi Keuangan yang diikuti 40 peserta. Materi hukum perkawinan disampaikan Ummi Maskanah, advokat Posbakum ‘Aisyiyah Kabupaten Bandung Barat, sedangkan literasi keuangan disampaikan Agung Priyanto, Credit Marketing Head Adira Finance Syariah Ujungberung. Penyuluhan membahas pentingnya pencatatan perkawinan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak. Peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan keluarga sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan keluarga.
Henni mengapresiasi MHH PWA Jawa Barat dan Posbakum Jawa Barat yang telah berkolaborasi dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan tersebut. Ia juga menyebut penguatan jejaring dan peningkatan kapasitas akan menjadi bagian dari Rakerpim MHH ‘Aisyiyah pada November 2026 yang mempertemukan ketua MHH dan ketua Posbakum dari berbagai daerah. Rakerpim tersebut akan menjadi ruang untuk saling belajar, membangun jejaring, serta meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menjalankan organisasi dan layanan Posbakum. Agenda nasional tersebut juga akan dirangkaikan dengan deklarasi ‘Aisyiyah antikorupsi.
