YOGYAKARTA – Senin (13/02/23) UNISA Yogyakarta gelar Media Gathering dengan tema “Membangun Citra dan Reputasi Kepakaran UNISA Yogyakarta Melalui Sinergi Bersama Media.” Acara yang berlangsung di Gedung Siti Moendjiyah ini dihadiri rekan-rekan media dan civitas akademika UNISA Yogyakarta.

Rektor UNISA Yogyakarta, Warsiti menyebutkan bahwa pertemuan media ini pertama kali dilakukan pasca pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Melalui pertemuan ini Warsiti menyebutkan bahwa UNISA Yogyakarta ingin menguatkan sinergi dengan rekan-rekan media dan dapat bersinergi dalam membangun citra dan reputasi kepakaran UNISA Yogyakarta.

Warsiti menyebut bahwa selama ini para akademisi hanya berada di lingkungan kampus saja. Walaupun menurutny sudah ada Tridarma ketiga Perguruan Tinggi tentang pengabdian masyarakat akan tetapi selama ini lebih kepemberian bantuan. Oleh karena itu ia berharap hal-hal terkait keilmuan dan kepakaran di UNISA ini bisa menjadi in line dengan kebutuhan dan dapat dipahami masyarakat.

“Bukan kampus sebagai menara gading tetapi kampus bisa menjadi tempat yang hadir para pakar yang diakui oleh masyarakat. Percuma kalau pakar hanya diakui di UNISA atau hanya di bidang keilmuannya saja tapi tidak diakui di masyarakat,” terang Warsiti.

Oleh karena itu melalui kegiatan ini dapat lebih meluaskan kolaborasi dan kerjasama UNISA Yogyakarta dengan media. “Sehingga betul-betul keberadaan UNISA dan para pakar UNISA ini bisa diakui masyarakat luas bukan hanya masyarakat akademisi saja.”

Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Yogyakarta, Anton Wahyu Prihartono saat memaparkan tema Pers, Citra, dan Reputasi menyebut bahwa kampus sejatinya adalah gudang ilmu pengetahuan selain perpustakaan. Oleh karena itu sudah saatnya kampus memiliki dan memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui menulis. Ia menambahkan bahwa untuk dunia kampus, menulis di website juga bisa mendongkrak webometric selain menulis di artikel ilmiah maupun jurnal ilmiah. “Inilah yang harus dimasfikan, saya kira ini bukan hanya sekedar kebiasaan tetapi juga berelasi dengan media tidak ada ruginya.”

Anton menyebut bahwa dalam membangun citra dan reputasi maka harus diketahui keunggulan kompetitif yang dimiliki UNISA. Salah satunya menurut Anton bidang Kesehatan di UNISA dapat menjawab persoalan kesehatan yang muncul di masyarakat. “Kalau UNISA sudah banyak berelasi dengan teman-teman media saya kira akan lebih mudah lagi menyampaikan informasi seperti itu. Atau bisa saja Bapak Ibu siap sedia dihubungi teman-teman media karena kepakarannya,” terang Anton.

Sehingga nantinya Anton optimis UNISA dapat hadir di tengah masyarakat menjawab persoalan di tengah masyarakat. “Jangan sampai hal positif tadi mengendap di UNISA, harus disampaikan ke masyarakat dan pada akhirnya nanti reputasi akan terbentuk, citra juga akan terbentuk, nanti akan terjadi top of mind masyarakat untuk universitas kesehatan itu adalah UNISA.”

Fernan Rahadi, Redaktur Republika DIY-Jawa Tengah dalam pemaparan Kolaborasi Media Massa dan Perguruan Tinggi menyebut keprihatinannya bahwa civitas akademika di kampus lebih banyak menarik diri dari percaturan media. “Hal ini membuat gap semakin lebar antara orang yang benar pakar dan masyarakat awam,” terangnya. Oleh karena itu kolaborasi media masa dan kampus sangat diperlukan untuk saling menguatkan. Republika sendiri sebagai media menurut Fernan siap bekerjasama dengan perguruan tinggi termasuk dengan UNISA Yogyakarta. (Suri)

YOGYAKARTA – “’Aisyiyah sejak awal kelahirannya sudah berpikir dan menggunakan perspektif GEDSI terutama bagaimana kita mendorong pada kelompok yang belum terperhatikan oleh layanan dasar dan kebijakan pemerintah. Ini kemudian kita dorong bersama sama agar mendapatkan layanan yang baik.” Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah (PP ‘Aisyiyah), Tri Hastuti Nur Rochimah dalam kegiatan Diskusi Mendorong Layanan Kesehatan Ramah Disabilitas pada Kamis, (9/2/2023).

Dalam acara yang digelar oleh Program Inklusi ‘Aisyiyah ini, Tri Hastuti menyebut bahwa semua kader ‘Aisyiyah harus terus mendorong agar pembangunan kesehatan juga memberikan akses pada semua. “Ibu-ibu pasti sudah tahu tagline tak seorangpun boleh ditinggalkan, artinya saudara kita teman-teman disabilitas juga harus mendapatkan layanan yang sama seperti kita semua sehingga mereka juga terpenuhi hak kesehatannya.”

Tri berharap agar diskusi ini dapat menjadi referensi dan panduan dalam melakukan advokasi di semua level pemerintahan untuk mewujudkan layanan kesehatan yang ramah bagi disabilitas. “Sehingga betul-betul No One Left Behind akan betul menjadi kenyataan bukan sekedar mimpi dan jargon,” tegasnya yang juga merupakan Koordinator Program Inklusi ‘Aisyiyah.

Diskusi ini menghadirkan Indana Laazulva seorang Gender and Social Inclusion Specialist dan Hannie Permatasari yang merupakan Kepala Puskesmas Sentolo II, Bantul yang telah menerapkan layanan kesehatan ramah disabilitas di lokasinya bertugas. Dalam kesempatan tersebut Indana menyebutkan data bahwa 8.56% penduduk Indonesia  merupakan penyandang disabilitas. Menurutnya kondisi penyandang disabilitas di Indonesia masih memiliki tingkat partisipasi yang rendah dalam berbagai sektor seperti pendidikan, pelatihan, penempatan kerja, hingga tereksklusi dari lingkungan sosial. “Artinya dia mengalami stigma, mengalami subordinasi, seringkali dianggap warge negara nomor dua hak-haknya bahkan kurang terperhatikan dan terabaikan dan kita harus akui akses disabilitas di negara kita sangat terbatas sehingga kebijakan pemerintah kita dorong bersama agar semua bisa mendapatkan kesempatan yang baik,” terangnya.

Indana juga menyoroti terkait pendekatan yang selama ini dilakukan kepada penyandang disabilitas yang masih charity based atau dalam bentuk pemberian sumbangan semata tanpa memberikan pemberdayaan atau pelatihan peningkatan skill yang sejatinya sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan kemandirian. “Paradigma kita melihat persoalan disabilitas itu menggunakan paradigma lama bahwa mereka makhluk yang harus dikasihani yang tidak mampu terlibat dalam pembangunan dan lemah sehingga pendekatan yang kita lakukan selama ini adalah charity based tanpa memberdayakan, tanpa memberikan skill karena memberikan donasi justru akan menimbulkan ketergantungan.” Oleh karena itu Indana mengajak lebih banyak pihak untuk terus dapat melibatkan teman-teman disabilitas dalam penyusunan kebijakan.

Terkait kesehatan, Indana juga menyampaikan bahwa banyak persoalan yang dialami oleh teman-teman disabilitas dalam mengakses layanan kesehatan. Sehingga isu ini juga harus menjadi perhatian. Berbagai persoalan ini terjadi karena adanya hambatan yakni hambatan fisik, hambatan informasi, dan hambatan struktural/institusional. Oleh karena itu dalam mendesain program layanan kesehatan Indana mengajak untuk dapat menggunakan prinsip desain universal yang berbasis perspektif GEDSI (Gender Equality Disability Social Inclusion). Selain itu menurutnya sebuah sistem kesehatan yang inklusif adalah sistem kesehatan bagi penyandang disabilitas yang harus dimulai dari menemukenali bentuk-bentuk hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam mengakses layanan kesehatan.

Hannie Permatasari yang merupakan Kepala Puskesmas Sentolo II di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan bahwa penyedia pelayanan kesehatan hendaknya memastikan bahwa bangunannya, pelayanannya, informasi yang diberikannya, dan bagaimana ia berkomunikasi dengan orang-orang, semuanya harus aksesibel atau dapat diakses oleh para penyandang disabilitas. Hal ini tentu karena pengguna layanan kesehatan adalah masyarakat umum, di mana penyandang disabilitas adalah bagian di dalamnya.

Oleh karena itu ia mendorong untuk setiap layanan kesehatan dapat menerapkan pelayanan yang ramah kesehatan yang bisa dilakukan dengan berbagai cara. Hannie tidak menampik kemungkinan bahwa banyak sarana kesehatan yang sudah ada belum seluruhnya memiliki akses bagi disabilitas dan perlu dilakukan perombakan atau renovasi. Akan tetapi dapat dilakukan berbagai langkah awal untuk mulai menambah aspek-aspek pelayanan yang dapat dilakukan dalam memberikan layanan bagi teman-teman disabilitas. (Suri)

YOGYAKARTA – Gelar Konferensi Pers Maklumat Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah “Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, Zulhijjah 1444 H pada Senin (6/2/23), PP Muhammadiyah resmi menetapkan 1 Ramadan 1444 H pada Kamis, 23 Maret 2023; 1 Syawal 1444 H pada Jumat, 21 April 2023; 1 Zulhijjah 1444 H pada Senin 19 Juni 2023; Hari Arafah (9 Zulhijah 1444 H) jatuh pada hari Selasa, 27 Juni 2023; dan Iduladha (10 Zulhijah 1444 H) jatuh pada hari Rabu, 28 Juni 2023.

Kepastian tersebut disampaikan secara langsung oleh Sekretaris PP Muhammadiyah, Muhammad Sayuti yang juga dihadiri oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir; Ketua PP Muhammadiyah Bidang Tarjih dan Tajdid, Syamsul Anwar; dan Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Oman Fathurrohman.

Syamsul Anwar menyebut bahwa penetapan 1 Ramadan tahun ini memiliki potensi sama dengan pemerintah, tetapi awal Syawal dan Zulhijjah ada potensi berbeda dengan pemerintah karena Muhammadiyah memakai hisab hakiki wujudl hilal, sementara pemerintah berpedoman pada kriteria MABIMS. “Potensi perbedaan ada pada awal Syawal dan Zulhijah hal ini karena menurut kriteria MABIMS bulan bisa dilihat pada tinggi bulan sekurang-kurangnya 3 derajat dan elongasinya 6,4 derajat,” tuturnya.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir dalam kesempatan tersebut menyampaikan agar jika terjadi perbedaan jangan dijadikan sebagai sumber perpecahan. Menurutnya perbedaan di tubuh umat Islam bukan suatu yang baru. “Kita punya pengalaman berbeda dalam hal 1 Ramadan, 1 Syawal 10 Zulhijjah sehingga perbedaan itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang baru. Artinya kita sudah terbiasa dengan perbedaan lalu timbul penghargaan dan kearifan,” terang Haedar.

Haedar juga mendorong dari perbedaan itu lahir sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi atau tasamuh, serta menimbulkan pernghargaan, dan kearifan atas perbedaan. “Jangan juga dijadikan sumber yang membuat kita umat Islam dan warga bangsa lalu retak, karena ini menyangkut ijtihad yang menjadi bagian denyut nadi perjuangan perjalanan sejarah umat Islam yang satu sama lain saling paham, menghormati dan saling menghargai.”

Perbedaan yang dimiliki disebut Haedar menjadi kekuatan bagi muslim secara pribadi dan umat Islam secara kolektif. Bagi Warga Muhammadiyah, Haedar menambahkan agar tidak perlu khawatir atas maklumat penetapan tersebut sebab dibangun atas dasar keilmuan dan keislaman yang kokoh. “Muhammadiyah dengan hisab wujudl hilal yang dipedomaninya itu sangat kokoh dengan dasar Al Qur’an, Hadits nabi yang kuat ditambah ijtihad. Sehingga pengambilan keputusan itu sungguh memiliki dasar keagamaan yang kuat, jadi bukan hanya dan tidak betul kalau itu bersifat rasionalitas ilmu semata-mata,” terangnya.

Haedar menjelaskan lebih lanjut bahwa Ijtihad Muhammadiyah dalam menetapkan waktu-waktu penting umat Islam dengan wujudul hilal dapat dipertanggungjawabkan secara keagamaan dan keilmuan, bahkan dalam kepentingan kemaslahatan umat untuk memastikan waktu-waktu penting peribadatan. Selain itu, guru besar Sosiologi ini juga mendorong agar kesempatan berjumpa dengan Ramadan dan Syawal 1444 H, harus dimanfaatkan sebagai momen ibadah agar lebih dekat dengan Allah SWT, berbuat baik dalam kehidupan dan membangun diri sebagai mukmin yang lebih baik dari sebelumnya.

Naskah lengkap Maklumat Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1444 H dapat di download DI SINI