YOGYAKARTA – “Terbukti memang perempuan di bidang ekonomi paling tangguh dan paling produktif.” Hal tersebut disampaikan Menteri Koperasi dan UKM RI, Teten Masduki dalam Seminar Nasional “Strategi Meningkatkan Daya Saing Koperasi dan UMKM ‘Aisyiyah Dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Global” pada Selasa (10/9/24) yang diadakan oleh Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah dalam Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan.

Lebih lanjut Teten menyebut perempuan berdasarkan suatu hasil riset cukup meyakinkan dibanding laki-laki dalam hal pengembangan ekonomi, lebih lebih punya daya tahan,  juga memiliki inisiatif yang tinggi. Oleh karena itu menurut Teten banyak lembaga pembiayaan di dunia yang basis pendampingannya adalah para perempuan. “Jadi The Power of emak-emak ini tidak bisa kita sepelekan,” ucapnya.

Kemenkop dan UKM RI disebut Teten juga melakukan hal yang sama dengan memfokuskan pendampingan dan pemberdayaan pada usaha yang dikelola oleh para perempuan. Ia juga mendorong ‘Aisyiyah bisa bersinergi bersama untuk membentuk supply chain yang bisa mendukung tumbuh kembang usaha UMKM milik para perempuan ini. Diantaranya adalah dengan mengembangkan lebih banyak koperasi yang bisa mendukung antara lain pemasaran maupun pembelian bahan baku yang lebih berdaya saing.

Upaya untuk mendukung pendampingan bagi UMKM ini ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI tentang Pendampingan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk Perempuan. Nota kesepahaman ini ditandatangani langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM RI, Teten Masduki dan Ketua Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Salmah Orbayinah.

Salmah Orbayinah menyebutkan bahwa dalam bidang ekonomi, kerja-kerja yang telah dilakukan ‘Aisyiyah sejalan dengan program pemerintah yaitu melakukan pendampingan dan pelatihan bagi UMKM. “Pendampingan dan pelatihan ini untuk meningkatkan kapasitas UMKM yang lebih optimal agar bisa bersaing di pasar global yang semakin ketat,” ujarnya.

Diharapkan dengan adanya Nota Kesepahaman ini maka ‘Aisyiyah bersama Menteri Koperasi dan UKM dapat semakin meluaskan jangkauan pembinaan dan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah bagi perempuan. “Juga menyinergikan sumber daya dan kompetensi yang dimiliki bersama dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan koperasi usaha mikro kecil dan menengah bagi perempuan.”

Dalam acara yang bertempat di Ruang Amphitheater B Gedung Kedokteran Kampus 4, Universitas Ahmad Dahlan dan diikuti oleh 250 peserta secara luring serta 350 peserta secara daring ini Teten Masduki menyambut baik penandatanganan Nota Kesepahaman dengan PP ‘Aisyiyah ini.

Teten berharap akan ada banyak kegiatan yang bisa dirumuskan bersama sehingga Nota Kesepahaman dapat diimplementasikan dengan segera dalam aksi nyata pemberdayaan Koperasi dan UMKM ‘Aisyiyah agar berdampak maksimal untuk bangsa. (Suri)

YOGYAKARTA – Puncak Milad ke-33 tahun Universitas ‘Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta digelar dengan terlaksananya Sidang Senat Terbuka dengan tema “Berkhidmat Memajukan Bangsa” dan Laporan Rektor pada Rabu, (4/9/24). Acara yang berlangsung di Convention Hall Masjid Walidah Dahlan ini sekaligus juga peresmian dibukanya Fakultas Kedokteran UNISA Yogyakarta.

Rektor UNISA Yogyakarta, Warsiti dalam sambutannya menyampaikan rasa terimakasih kepada Kementerian Kesehatan yang terus mendukung ikhtiar UNISA Yogyakarta dalam upaya mendirikan Fakultas Kedokteran dan alhamdulillah pada 23 Juli 2024 izin operasional Fakultas Kedokteran UNISA Yogyakarta sudah diperoleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Warsiti menyebut bahwa UNISA Yogyakarta merupakan universitas yang pertama dari 10 Perguruan Tinggi ‘Aisyiyah yang mendapatkan izin operasional Fakultas Kedokteran dari 163 Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah se-Indonesia. UNISA Yogyakarta juga merupakan universitas nomor 8 dari 12 PTMA yang meraih akreditasi unggul dan merupakan universitas ke-16 yang mendapatkan izin operasional Fakultas Kedokteran.

Budi Gunadi Sadikin, dalam kesempatan tersebut menyatakan kekagumannya dengan kemegahan dan kebersihan UNISA Yogyakarta yang saat ditanyakan kepada Ketua Umum PP Muhammadiyah dibangun tanpa pinjaman bank alias dengan biaya sendiri. Menteri Kesehatan juga menyampaikan pesannya agar Muhammadiyah ‘Aisyiyah termasuk UNISA Yogyakarta dapat turut berperan mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang artinya mewujudkan Indonesia sebagai negara maju dengan memanfaatkan masa bonus demografi Indonesia.

Dalam sejarah bangsa-bangsa besar, Budi Gunadi menyebutkan bangsa yang berhasil menjadi negara maju hampir terjadi pada puncak bonus demografi negara tersebut karena logikanya jumlah penduduk negara tersebut yang usianya produktif paling banyak. “Untuk menjadi negara maju kita harus menjadi bangsa yang sehat dan pintar, kalau itu tidak tercapai, tidak mungkin kita menjadi negara maju dan jika kita tidak menjadi negara maju ke depan maka kita bisa disebut gagal karena melewatkan windows of opportunity,” terangnya.

Budi Gunadi yang melihat sejarah Muhammadiyah ‘Aisyiyah dalam bidang pendidikan dan juga bidang kesehatan memiliki keyakinan bahwa Muhammadiyah ‘Aisyiyah dapat memiliki peran kunci untuk memajukan Indonesia karena semua itu tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah. “Saya disini selain mengucapkan selamat ulang tahun kepada UNISA Yogyakarta juga bermimpi, berdoa, berharap, Muhammadiyah ‘Aisyiyah sejak 1917 sudah mendidik, 1963 membikin sekolah bidan, 1996 mendirikan sekolah perawat, 2016 berdiri Universitas ‘Aisyiyah, 2024 punya Fakultas Kesehatan, teruslah membuat manusia Indonesia lebih pintar, teruslah membuat manusia Indonesia lebih sehat,” pesannya.

Lebih lanjut, Menteri Kesehatan menyebut dengan pendidikan dan kesehatan sebagai salah satu core principles-nya Muhammadiyah maka ia yakin Muhammadiyah ‘Aisyiyah tidak hanya mampu menangani pendidikan dan kesehatan tapi dapat menjadi penentu untuk membawa bangsa negara Indonesia menjadi maju yang setara dan sederajat dengan bangsa dan negara maju lainnya di dunia.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir menyampaikan rasa terimakasih atas dukungan dari Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin yang memberikan rekomendasinya bagi Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah ketika berjuang untuk mendapatkan izin Fakultas Kesehatan. Haedar yakin dukungan ini diberikan karena Menteri Kesehatan percaya Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah bisa, selain itu karena upaya pendirian FK ini adalah bentuk tanggung jawab Muhammadiyah ‘Aisyiyah atas tuntutan jumlah dokter terutama dokter sepesialis yang masih kurang jumlahnya di Indonesia.

Haedar juga menyampaikan selamat atas Milad ke-33 tahun UNISA Yogyakarta dan capaian yang telah berhasil diraih. “Ini capaian yang luar biasa dan akan menjadi milestone atau tonggak bagi sleuruh Perguruan Tinggi ‘Aisyiyah karena ini adalah cikal bakal dan menjadi role model nanti bagi UNISA lainnya selain UNISA Surakarta, UNISA Bandung dan UNISA lain,” ucap Haedar.

Haedar percaya bahwa ‘Aisyiyah, UNISA, dan seluruh gerakan amal usahanya akan bertumbuh kuat dan menjadi bagian strategis gerakan Muhammadiyah yang punya karakter khas. “Ibu-ibu ‘Aisyiyah ini ketulusan dan kegigihannya yang luar biasa sehingga punya kampus seperti ini, itulah bukti nyata kegigihan dan ketulusan yang juga menjadi culture Muhammadiyah.”

Hadir dalam kegiatan ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin; Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo; Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, Ketua Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Salmah Orbayinah; Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah V, Setyabudi Indartono; Kepala Badan Pembina Harian (BPH) UNISA Yogyakarta, Siti Noordjannah Djohantini, serta segenap tamu undangan dan civitas akademika UNISA Yogyakarta. (Suri)

YOGYAKARTA – Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, telah memicu kontroversi di kalangan masyarakat dan berbagai organisasi. Khususnya berkaitan dengan subtansi kesehatan reproduksi menyangkut ketentuan penyediaan alat kontrasepsi, yang memungkinkan remaja dan pelajar untuk mendapatkan akses terhadap alat kontrasepsi.

Menanggapi terbitnya peratuan ini, ‘Aisyiyah melakukan kajian dan merumuskan pandangannya dari aspek hukum. Ketua Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Salmah Orbayinah menyampaikan bahwa kajian ini meliputi aspek formal yakni prosedur hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan) maupun aspek material terkait substansi yang diatur dalam PP.

Terkait aspek formal, PP ini dinilai memiliki jumlah pasal yang terlalu banyak. “Peraturan dengan terlalu banyak pasal dapat menjadi sangat kompleks, membingungkan, dan sulit dipahami oleh pembaca, terutama oleh masyarakat umum yang tidak memiliki latar belakang hukum. Ini bertentangan dengan prinsip legal drafting yang mengutamakan kejelasan dan kemudahan pemahaman,” papar Salmah.

Kemudian PP No. 28 tahun 2024 tidak sinkron dengan UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur tentang sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan di mana hubungan seks hanya boleh dilakukan oleh pasangan yang telah terikat dengan perkawinan yang sah dan tercatat di depan pegawai pencatat nikah. “Pada PP. No. 28 tahun 2024 ini, sepertinya memberi isyarat dibolehkannya perkawinan anak dan secara implisit dapat diinterpretasikan sebagai bentuk legalisasi perilaku seks bebas bagi pelajar,” terang Salmah.

‘Aisyiyah juga menyoroti kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan PP. “Sebagaimana dikeluhkan banyak pihak bahwa uji publik atas RPP Kesehatan sangat minim, kurang mengakomodir berbagai komponen masyarakat khususnya yang berkepentingan dengan substansi RPP yang sangat banyak tersebut.”

Dari aspek substansi, ‘Aisyiyah menyoroti dua pasal yakni Pasal 103 dan Pasal 104. Pertama, terkait Pasal 103 ayat 4 butir e PP No. 28 Tahun 2024 yang mengatur tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja. “Pasal ini secara eksplisit menyatakan bahwa pemerintah menyediakan pelayanan dan alat kontrasepsi untuk remaja atau pelajar, yang menimbulkan kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan serta meningkatnya perilaku seks bebas di kalangan pelajar,” ucap Salmah. Menurutnya, ayat ini memberikan ruang pada anak usia sekolah dan remaja untuk mengakses alat kontrasepsi yang digunakan dalam melakukan hubungan seksual agar tidak berakibat kehamilan.

Kedua , pada Pasal 104 tentang upaya kesehatan sistem reproduksi dewasa. Ayat (2) huruf b. yang mengatur upaya kesehatan sistem reproduksi dewasa, dinyatakan bahwa pemberian KIE paling sedikit mengenai perilaku seksual yang sehat, aman, dan bertanggung jawab. Salmah menyampaikan bahwa ayat ini multi tafsir, yang dapat dipahami tidak hanya dapat dilakukan pasangan suami isteri tetapi juga dapat dilakukan oleh pasangan yang tidak terikat perkawinan. “Jadi dari ketentuan tersebut tidak jelas apakah hubungan seks dilakukan di dalam pernikahan atau di luar pernikahan. Ketentuan ini dapat menimbulkan pemahaman tentang hubungan seksual di luar pernikahan atau melegalkan seks bebas.”

Selanjutnya pada Pasal 104 Ayat (3), tentang pelayanan kesehatan reproduksi untuk usia dewasa, pada butir e, tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi pasangan usia subur dan kelompok yang berisiko. Ayat ini juga dinilai multi tafsir. “Pasangan usia subur yang mendapat layanan alat kontrasepsi semestinya hanya pasangan suami istri yang terikat dengan perkawinan yang sah dan tercatat di depan pegawai pencatat nikah yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, pasal 2 ayat (1) dan (2),” paparnya.

Ketiga, ketentuan Pasal 103 ayat (4) huruf b, Pasal 104 ayat (2) huruf b, dan Pasal 129 ayat (2) huruf d yang disebut Salmah banyak menyimpang dari norma agama dan susila karena memungkinkan terjadinya seks bebas atau hubungan seksual di luar pernikahan yang melanggar nilai-nilai moral dan agama serta merendahkan martabat manusia. “Hal itu tidak sejalan atau kontradiktif dengan ketentuan Pasal 98 dari PP tersebut, yang menyatakan bahwa upaya kesehatan reproduksi harus dilaksanakan dengan menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia dan sesuai dengan norma agama,” terangnya.

Terkait hasil kajian ini, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah menyampaikan bahwa ‘Aisyiyah telah merumuskan beberapa usulan yang akan disampaikan kepada pemerintah “Kami akan menyampaikan usulan perubahan terhadap pasal-pasal yang tidak sesuai dan mengusulkan agar segera dikeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan yang menjelaskan pasal-pasal yang krusial dan multi tafsir dimaksud,” ucap Tri. Salah satu poin yang menjadi perhatian ‘Aisyiyah adalah terkait layanan kontrasepsi agar hanya diberikan pada pasangan suami istri yang diikat dengan perkawinan yang sah dan tercatat di depan pegawai pencatat nikah.

Kemudian, ‘Aisyiyah mengharapkan agar pemerintah dalam hal ini kementerian dan kelembagaan terkait agar melakukan pendidikan HKSR dengan menganggarkan program Pendidikan HKSR ini dalam tahun yang berjalan, dari tingkat pusat sampai daerah menggandeng multipihak baik organisasi masyarakat, lembaga masyarakat, forum anak, forum remaja, dunia pendidikan dan private sektor. “Kami berharap semoga kita semua berkomitmen dalam memberikan perhatian atas pelayanan kesehatan reproduksi untuk semua menuju Indonesia yang sehat dan sejahtera,” tegas Tri.

YOGYAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Salmah Orbayinah menyatakan aturan larangan mengenakan jilbab pada petugas Paskibraka HUT ke 79 RI sangat tidak manusiawi, melanggar Pancasila Sila 1 dan 3, melanggar kebhinekaan, melanggar kebebasan beragama, dan melanggar HAM.

“Aturan tersebut sudah sepatutnya dicabut karena justru mengalami kemunduran dibandingkan aturan sebelumnya,”jelas Salmah pada Rabu (14/8).

Walaupun disampaikan larangan hanya pada saat pengukuhan dan pengibaran, justru menurut Salmah itu merupakan puncak acara pengibaran bendera yang disaksikan oleh seluruh Indonesia bahkan dunia.

Salmah menyebut bahwa memakai jilbab adalah salah satu bentuk pelaksanaan beragama yang harus dijamin kebebasannya. BPIP sebagai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila seharusnya memahami bahwa Pancasila menjunjung tinggi keberagamaan dalam keragaman. Tidak seharusnya BPIP membuat gaduh dan heboh. “Alasan pelarangan demi keseragaman tapi sebenarnya bentuk ketidaktoleran bagi penggunanya. Memakai jilbab pada dasarnya bentuk pelaksanaan beragama,”jelas Salmah.

“Alangkah baiknya jika upacara yang akan dilaksanakan pertama kali di Ibu Kota Nusantara (IKN) ini mestinya diawali dengan hal-hal yang baik, bukan malah aturan yang meresahkan masyarakat,”tegas Salmah.

Salmah berharap Pemerintah dapat meninjau ulang larangan tersebut. Karena definisi seragam bukan selalu harus sama persis satu sama dengan lain.

Yogyakarta – Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah (PP ‘Aisyiyah) dalam Majelis Tabligh dan Ketarjihan (MTK) gelar Seminar Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) pada Sabtu (10/08/2024) bertema “Kalender Hijriah Global Tunggal : Menuju Peradaban Umat Islam Berkemajuan.

Kegiatan yang berlangsung secara hybrid dari ruang sidang PP ‘Aisyiyah ini diikuti oleh Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah seluruh Indonesia serta Pimpinan Cabang Istimewa ‘Aisyiyah (PCIA).

Ketua MTK PP ‘Aisyiyah, Evi Sofia Inayati dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi, pengetahuan, dan pemahaman yang lebih komprehensif kepada segenap pimpinan organisasi tentang KHGT. “KHGT insya Allah akan segera diterapkan khususnya oleh Muhammadiyah dan harapannya KHGT juga akan diterima oleh umat Islam se-Indonesia bahkan seluruh dunia,” ujarnya.

Terkait penerapan KHGT ini, Evi menyebutkan sudah ditetapkan Muhammadiyah dalam berbagai Keputusan. Antara lain dalam dokumen keputusan Muktamar Ke-47 di Makassar, dalam isu-isu strategis keumatan terdapat enam poin yang salah satunya penyatuan kalender hijriah. Kemudian di dalam Risalah Islam Berkemajuan Keputusan Muktamar ke-48 Muhammadiyah di Surakarta, KHGT ini dimasukkan dalam wujud penghidmatan Islam berkemajuan tentang penyatuan kalender global.

Ketua Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Salmah Orbayinah dalam pengantarnya menyampaikan bahwa upaya penerapan KHGT ini adalah upaya Muhammadiyah untuk mewujudkan persatuan umat Islam sedunia dalam sistem penjadwalan waktu. Salmah juga tidak menampik tantangan dalam penerapan KHGT ini. “Tantangannya memang besar karena setiap negara mempunyai kewenangan menentukan kalender Hijriah, tetapi Insya Allah Muhammadiyah akan tetap mewujdukan KHGT ini untuk mewujudkan perdaban umat islam yang lebih baik,” ucap Salmah.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Syamsul Anwar; Oman Fathurohman, Ketua Divisi Hisab dan IPTEK Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah; Maesyaroh anggota Divisi Hisab dan IPTEK Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah juga anggota Majelis Pemberdayaan Kader PP ‘Aisyiyah; dan Anisah Budiwati, anggota Divisi Hisab dan IPTEK Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. (Suri)