Seminar Pra Muktamar-48, Kontribusi Muhammadiyah Atasi Persoalan Kebangsaan

Menyambut Muktamar ke-48 Muhammadiyah ‘Aisyiyah di Bulan November mendatang, Seminar Pra Muktamar tahun 2022 kembali digelar. Kali ini dengan mengangkat tema “Rekonstruksi Sistem Ketatanegaraan Indonesia” Seminar Pra Muktamar ke-48 dilaksanakan oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) pada Rabu (16/3/2022).

Dalam sambutannya, Rektor UMJ, Ma’mun Murod menyampaikan bahwa Seminar Pra Muktamar ke-48 di UMJ ini adalah sebuah gawe yang tertunda. “Ini gawe yang tertunda, semestinya sudah dilaksanakan pada 2020 tapi karena Covid harus tertunda, pada saat itu baru beberapa PTM yang menyelenggarakan seminar pra Muktamar, alhamdulillah sekarang sudah dilangsungan kembali.”

Menyinggung tema yang diangkat, Ma’mun menyebut bahwa “Rekonstruksi Sistem Ketatanegaraan Indonesia” adalah tema yang sangat kontekstual dengan Indonesia saat ini. Merekonstruksi menurutnya berarti yang ada saat ini dinilai sudah gagal maka perlu ada pembangunan kembali sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini.

“Kalau bicara teori sistem maka sistem yang baik akan menghasilkan produk yang baik pula. Ketika produk sebuah sistem jelek maka tanda-tandanya sangat terlihat.” Ia menyebutkan beberapa contoh seperti aturan tentang presidential threshold, juga produk perundangan Indonesia yang meminimalisir partisipasi publik.

“Demokrasi semestinya dibangun dengan kepentingan nasional yang ada, hal-hal yang sudah fundamental dalam konteks kehidupan bernegara itu tidak bisa diacak-acak sedemikian rupa,” tegasnya. Ma’mun melanjutkan bahwa terkait isu perpanjangan masa jabatan Presiden adalah hal yang fundamental karena sudah secara tegas diatur dalam konstitusi. Namun demikian hal ini juga dicoba untuk dilangar dengan alasan demokrasi, menurutnya ini tentu pemahaman demokrasi yang absurd.

Ma’mun berharap melalui seminar ini akan terkumpul pandangan dan rekomendasi dari para ahli di bidangnya sesuai tema yang diangkat yang nantinya dapat menjadi masukan untuk diangkat dalam Muktamar ke-48 Muhammadiyah ‘Aisyiyah.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti dalam welcoming speechnya menyebut bahwa keaktualan tema yang diangkat dalam seminar Pra Muktamar 48 Muhammadiyah ‘Aisyiyah ini menunjukkan betapa Muhammadiyah berkomiten terhadap kemanusiaan dan permasalahan keumatan kebangsaan.  Rangkaian Seminar Pra Muktamar ke-48 Muhammadiyah ‘Aisyiyah ini juga diselenggarakan sebagai bagian dari upaya untuk bagaimana mendapatkan masukan dan gagasan besar dalam rangka penyusunan program Muktamar Muhammadiyah ‘Aisyiyah serta dalam rangka kepentingan yang lebih luas yaitu memberikan sumbangan pemikiran dalam konteks kehidupan keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal.

Muhammadiyah dalam setiap kegiatan termasuk pertemuan-pertemuan akbar selalu membincangkan dan merumuskan pandangannya terkait permasalahan bangsa yang sedang terjadi. “Muhammadiyah juga memiliki dokumen-dokumen resmi terkait permasalahan keumatan kebangsaan yang dirumuskan dari pemikiran Muhammadiyah untuk perkembangan Indonesia yang semakin berkemajuan,” ungkapnya.

Mu’ti mencontohkan bagaimana Muhammadiyah merumuskan bagaimana revitalisasi visi dan karakter bangsa yang merupakan keputusan Tanwir di Lampung. “Kemudian kita berbicara yang menurut saya sangat fundamental adalah sidang tanwir di Samarinda dimana Muhammadiyah merumuskan rancang bangun Indonesia yang berkemajuan yang memang Muhammadiyah melihat ada beberapa gejala terkait dengan ketatanegaraan Indonesia.”

Disampaikan Mu’ti bahwa ada gejala distorsi, deviasi, dan yang sangat terlihat adalah stagnasi sehingga banyak diskusi mengenai sistem pemilu atau mengenai sistem dalam tanda petik bikameral antara DPR dan DPD atau mungkin juga sistem presidensial sekarang ini juga menjadi bagian dari sistem ketatanegaraan yang ternyata dalam pelaksanaannya ada banyak sekali catatan dan banyak gagasan lain yang berkembang dalam sistem ketatanegaraan kita ini. Termasuk beberapa perundang-undangan yang menyangkut otonomi daerah, UU pemilu, lembaga-lembaga negara dan berbagai isu kenegaraan.

Pembahasan terkait problem-problem kebangsaan serta adanya rumusan dalam dokumen resmi Muhammadiyah, menurut Mu’ti menjadi menunjukkan Muhammadiyah sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang selalu menaruh perhatian atas permasalahan kebangsaan yang terjadi. (Suri)