Siti Zuhro : ‘Aisyiyah Harus di Garda Terdepan Mendorong Praktik Berbangsa Bernegara yang Beretika, Berkualitas, Sehat, Bermartabat

Indonesia masih belum mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya, bahkan bisa dibilang semua Sila di Pancasila menghadapi tantangannya tersendiri. Hal tersebut dipaparkan oleh Siti Zuhro, Peneliti Ahli Utama dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) pada Seminar Nasional ‘Aisyiyah untuk Bangsa dalam Rangka Muktamar 48 ‘Aisyiyah pada Rabu (2/11/22) yang diselenggarakan Majelis Pembinaan Kader Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah.

Selain itu Zuhro juga menyebutkan bahwa kehidupan berbangsa saat ini semakin kering dari nilai nilai luhur agama budaya dan adab yang semakin jauh dari kepedulian pada nasib sesama dan semakin rentan pada pembelahan sosial. Kondisi ini disebutnya masih terjadi dan belum diobati. Selain itu ada beberapa persoalan laten yang menuntut perhatian serius semua pihak diantaranya masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial serta masalah pendidikan.  Lebih lanjut Zuhro juga menyampaikan salah satu pelemahan rakyat yang paling merisaukan adalah adanya politik belah bambu khususnya terhadap umat Islam yang dimainkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Zuhro melanjutkan bahwa baik buruknya bangsa Indonesia khususnya sangat tergantung pada keputusan politik yang dibuat oleh elit pemerintah dan politik khususnya yang berada di DPR. Dalam kategori agama, Zuhro menyampaikan bahwa tanggung jawan tersebut berada di tangan umat Islam sebagai komponen mayoritas di Indonesia.

Sebagai ormas Islam perempuan terbesar, ‘Aisyiyah disebut Zuhro memiliki sarana yang cukup khususnya sarana pendidikan. “Masalahnya bagaimana kader ‘Aisyiyah mampu memainkan peran strategis dan berpikir out of the box yakni yang mampu menyelesaikan masalah dengan mencari metode problem solving baru ketimbang menggunakan solusi yang umum digunakan dan tidak terpaku hanya dalam peran tradisional.”

Oleh karena itu dalam upaya yang disebutnya sebagai “memperadabkan bangsa”, Zuhro meminta agar ‘Aisyiyah dapat terus menyiapkan kadernya sebagai garda terdepan dengan beberapa poin yang harus diperhatikan yakni thinking out of the box, inspiring, motivating and leading. Kemudian peran menyinergikan elemen-elemen bangsa dimana ‘Aisyiyah menjadi leading sector dengan formula yang sudah disiapkan, mendorong terjadinya kolaborasi, komitmen ‘Aisyiyah membangun peradaban, bekerjasama dengan stakeholders lainnya melakukan gerakan, serta mengawal pemilu agar berkualitas dan berkeadaban untuk mewujudkan pemerintah Indonesia yang governable dan tidak korup.

Sebagai bagian dari elemen bangsa, salah satu tantangan besar yang dihadapi ‘Aisyiyah untuk memperadabkan bangsa adalah dengan mengembalikan jalan politik dan pemerintahan Indonesia kepada konstitusi Indonesia yakni sistem demokrasi rakyat yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dengan semangat Bhineka Tunggal Ika dan dilandasi oleh Pancasila, Zuhro menyebut bahwa ‘Aisyiyah harus berada di garda terdepan dalam mendorong praktik berbangsa dan bernegara yang lebih beretika, berkualitas, sehat, dan bermartabat. “Mari kita kembalikan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bernuansa ala Indonesia yang dilandasi oleh Pancasila dan dikawal oleh UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Nasib NKRI tergantung pada semua warga negara dan oleh karena itu semuanya memiliki tanggung jawab yang sama untuk mempertahankannya.” (Suri)