YOGYAKARTA – Muhammadiyah pada tanggal 4 sampai 6 Desember 2024 menyelenggarakan Tanwir di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Tanwir merupakan pranata permusyawaratan tertinggi di bawah Muktamar yang diikuti oleh 350 orang mewakili Pimpinan Pusat, perwakilan Pimpinan Wilayah, dan Organisasi Otonom Muhammadiyah.

Dipilihnya Kupang NTT sebagai tempat Tanwir dan Milad atas pertimbangan. Pertama, memberi apresiasi dan dukungan penuh atas kemajuan dan pengkhidmatan Muhammadiyah NTT termasuk Universitas Muhammadiyah Kupang (UMK) yang telah dan terus berkiprah memajukan daerah dan masyarakat. Kedua, meningkatkan usaha-usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan, dan program lainnya yang memajukan kehidupan rakyat. Ketiga, menggalang kerja sama dengan semua pihak untuk gerakan kemakmuran bangsa baik di NTT maupun di seluruh tanah air Indonesia.

Tema Milad dan Tanwir tahun ini ialah “Menghadirkan Kemakmuran untuk Semua”. Kemakmuran adalah kehidupan di mana semua kondisi dan kekayaan yang dimiliki negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan seluruh rakyat. Kemakmuran adalah keadaan kehidupan negara yang rakyatnya mendapat kebahagiaan jasmani dan rohani karena terpenuhi kebutuhannya.

Dalam Konferensi Pers yang diadakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Senin (18/11/24), Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhammad Sayuti menyampaikan 12 pesan, pemikiran, dan harapan yang akan dibahas Muhammadiyah pada Tanwir di Kota Kupang.

1. Kemakmuran merupakan salah satu tujuan nasional yaitu Indonesia yang “merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur” sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, mewujudkan “Indonesia makmur” merupakan perintah konstitusi sekaligus cita-cita nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang wajib diwujudkan oleh Pemerintahan Negara dengan seluruh institusi negara. Secara khusus Indonesia makmur sering dikaitkan dengan Indonesia yang adil dan makmur, sehingga kemakmuran disertai keadilan dan keadilan disertai kemakmuran.

2. Kemakmuran Indonesia niscaya merata untuk seluruh bangsa dalam spirit Sila Kelima Pancasila, yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kemakmuran Indonesia berlaku untuk seluruh rakyat sebagaimana pasal 33 UUD 1945, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Kemakmuran Indonesia tidak boleh hanya untuk kelompok kecil orang, sementara mayoritas rakyat hidup di bawah garis kemiskinan dan tidak berkemakmuran. Soekarno dalam Pidato 1 Juni 1945 di Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dengan tegas menyatakan, “Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara “semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu”. Menurut Bung Hatta, pasal 33 UUD 1945 adalah “sendi utama bagi politik perekonomian dan politik sosial Republik Indonesia”, yakni ekonomi yang berdasarkan asas kekeluargaan yaitu koperasi dan gotong royong, yang menentang segala bentuk “individualisme dan kapitalisme secara fundamental”.

3. Peran pemerintah sangat sentral dalam pembangunan yang membawa kemakmuran berbasis konstitusi, sebagaimana dinyatakan oleh Presiden Prabowo Subianto, “Dalam membangun ekonomi, menyelamatkan negara, membangun kemakmuran, dan mengurangi kemiskinan, pemerintah harus menjadi pelopor. Pemerintah tidak boleh hanya menjadi wasit. Ini bedanya paham neoliberal dan paham ekonomi konstitusi.” Para pejabat negara dari Pusat sampai Daerah yang tersebar di seluruh institusi dan instansi wajib menjalankan konstitusi sebagai kebijakan imperatif mewujudkan kehidupan rakyat yang berkemakmuran. Jangan sampai makmur sendiri dan kelompok sendiri, sementara rakyat tidak makmur kehidupannya.

4. Muhammadiyah dengan “Menghadirkan Kemakmuran Untuk Semua” mengandung pemahaman bahwa kemakmuran itu berdimensi lahiriah sekaligus rohaniah untuk semua orang tanpa diskriminasi. Negeri yang makmur tanahnya subur dan dikelola dengan baik. Adapun penduduknya niscaya beriman-bertakwa, cerdas berilmu, dan beramal saleh untuk kemaslahatan hidup bersama. Seluruh penduduk menjalani kehidupan dengan benar, baik, dan berperadaban tinggi. Sebaliknya menjauhi hidup yang salah, buruk, dan mafsadat di muka bumi.

5. Muhammadiyah sebagaimana terkandung dalam pemikiran Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup tahun 1969, mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil makmur yang diridai Allah Subhanahu wa ta’ala: Baldatun Thayyibatun Warabbun Ghafur. Muhammadiyah berusaha secara berkesinambungan mewujudkan kemakmuran dalam kehidupan bangsa secara nyata.

6. Muhammadiyah terus bergerak meningkatkan intensitas dan kualitas gerakannya di berbagai bidang khususnya amal usaha dan ekonomi untuk memakmurkan kehidupan bangsa di seluruh komponen masyarakat dan di berbagai kawasan hingga ke daerah terdepan, terjauh, dan tertinggal. Muhammadiyah dalam usaha menghadirkan kemakmuran bangsa menjadikannya sebagai satu mata rantai usaha dengan membangun iman dan takwa, akhlak mulia, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan orientasi amal usaha di segala bidang kehidupan. Para penggeraknya gigih berjuang dengan spirit keikhlasan, pengabdian, kesungguhan, kesabaran, dan jiwa ihsan dalam mewujudkan kemakmuran bangsa secara tersistem melalui gerak organisasi yang berkemajuan.

7. Muhammadiyah berkomitmen menjadikan “Indonesia Berkemakmuran” sebagai bagian integral dalam wawasan “Negara Pancasila Darul Ahdi Wa Syahadah”. Muhammadiyah bekerja keras menjadikan Indonesia tempat berkomitmen dan membuktikan diri dalam membangun kehidupan kebangsaan yang bermakna menuju kemakmuran di segala bidang kehidupan. Muhammadiyah senantiasa bekerjasama (ta’awun) dengan pemerintah dan seluruh komponen bangsa untuk memakmurkan dan memajukan kehidupan bangsa dengan segenap kreasi, inovasi, dan strategi yang terbaik. Muhammadiyah telah berbuat dan berkhidmat dalam usaha memakmurkan bangsa Indonesia sebelum sampai sesudah kemerdekaan. Di kawasan-kawasan terdepan, terjauh, dan tertinggal Muhammadiyah dengan gerak kemandirian hadir memajukan dan memakmurkan masyarakat setempat.

8. Gerakan Muhammadiyah dalam “Menghadirkan Kemakmuran untuk Semua” niscaya menjadi satu kesatuan dengan membangun “Indonesia Berkemajuan”. Indonesia sesungguhnya memiliki modal besar untuk menjadi sebuah bangsa yang maju, adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Hal itu didukung oleh sejumlah fakta positif yang dimiliki bangsa ini. Namun modal dasar dan potensi yang besar itu tidak atau belum dikelola dengan optimal dan sering disia-siakan sehingga bangsa ini kehilangan banyak momentum untuk maju dengan cepat, sekaligus menimbulkan masalah yang kompleks. Penyakit Indonesia yang mengganggu gerak kemakmuran ialah korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, eksploitasi sumber daya alam secara serampangan, serta kelemahan mentalitas pada sebagian warga dan elite bangsa sehingga Indonesia sering kehilangan peluang untuk menjadi negara makmur berkemajuan.

9. Gerakan “Menghadirkan Kemakmuran untuk Semua” meniscayakan kehadiran dan peran penting para pemimpin Indonesia yang benar-benar menjadi pemimpin yang jujur, amanah, berakhlak mulia, berintegritas tinggi, berwawasan luas, dan gigih berjuang dalam usaha mewujudkan “Indonesia Berkemakmuran”. Para pemimpin Indonesia mesti berjiwa negarawan dan pahlawan dengan mengedepankan agenda memakmurkan kehidupan rakyat di atas kemakmuran diri, kroni, dinasti, dan golongan sendiri. Bersamaan dengan itu menjadi para pemimpin yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila, Agama, dan Kebudayaan Bangsa yang teraktualisasi dalam keteladanan hidup nyata untuk terwujudnya cita-cita Indonesia Raya.

10. Muhammadiyah mengajak keterlibatan aktif setiap warga negara untuk berkhidmat dalam membangun bangsa dan negara yang berkemakmuran. Warga bangsa mesti memiliki mentalitas dan kemampuan mandiri, kerja keras, bertanggung jawab, cerdas, berilmu, dan percaya pada diri sendiri. Jauhi sikap menerabas, hedonis, egois, dan ingin meraih sesuatu dengan mentalitas benalu. Jadilah warga bangsa yang beriman-bertakwa, berbudi pekerti yang baik, serta peduli terhadap sesama untuk kemakmuran hidup bersama.

11. Khusus Milad ke-112 Muhammadiyah berpesan kepada seluruh warga dan pimpinan Persyarikatan untuk menjadikan hari bersejarah tersebut sebagai momentum melakukan refleksi, evaluasi, dan proyeksi atas gerakan Muhammadiyah yang selama ini telah berkiprah dalam usaha memakmurkan kehidupan umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan semesta. Muhammadiyah melalui gerakan pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan seluruh praksis usahanya selama ini sejatinya memiliki orientasi pada usaha memakmurkan kehidupan bangsa. Kemakmuran dalam dimensi kesejahteraan dan kemajuan yang bersifat utuh dan menyeluruh, yakni lahir dan batin, material dan spiritual, serta duniawi dan ukhrawi. Semuanya mesti bergerak semakin kompetitif yang menggambarkan pergerakan Muhammadiyah yang berkemajuan. Muhammadiyah memiliki potensi dan modal sangat besar untuk memakmurkan dan memajukan negeri dan dunia semesta dengan seluruh amal usaha serta gerak dakwah dan tajdid yang selama ini telah dilakukan dengan pergerakan yang tersistem. Kini yang diperlukan menyatukan dan mengembangkan seluruh potensi, kekuatan, dan akses untuk mendinamisasikan gerakan secara simultan melibatkan berbagai komponen dan lini organisasi. Mari bergerak dinamis memajukan Muhammadiyah agar makin unggul dan bergerak di garda terdepan untuk kemaslahatan umat, bangsa, dan kemanusiaan semesta.

12. Muhammadiyah dapat melangsungkan gerakannya lebih dari satu abad serta bergerak “Menghadirkan Kemakmuran untuk Semua” maupun usahanya jika didukung dan diperankan secara optimal oleh para pimpinannya sebagai aktor utama. Kepemimpinan dalam Muhammadiyah niscaya memajukan seluruh aspek kehidupan yang berbasis pada nilai-nilai Islam dan menjadikan Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah di dunia nyata. Seluruh pimpinan Muhammadiyah dari Pusat sampai Ranting dan segenap organnya niscaya bergerak dinamis dan progresif didukung wawasan pemikiran yang luas guna memecahkan masalah dan menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam kehidupan umat, bangsa, dan kemanusiaan global. Jadilah pemimpin pembaruan dan pemimpin pergerakan yang secara progresif membawa perubahan serta menjadikan Muhammadiyah unggul-berkemajuan di segala aspek kehidupan yang menebar rahmat bagi semesta alam.

KLATEN – Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (PDA) Klaten mulai pembangunan ‘Aisyi Tower Klaten dengan gelar ground breaking pada Sabtu (16/11/24). Sri Mulyani, Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Klaten dalam sambutannya menyampaikan bahwa ia bersama seluruh jajarannya mengaku berkuat hati dan memberanikan diri melakukan revitalisasi gedung RSU Aisyiyah Klaten yang lama terbengkalai. Aset besar dan sangat potensial ini menurut Sri Mulyani sarat dengan perjuangan dan pengorbanan dalam proses kepemilikannya.

Oleh karena itu ‘Aisyiyah Klaten memberanikan diri mengambil langkah visioner, yakni membangun amal usaha baru di sektor ekonomi, ‘Aisyi Tower yang merupakan hotel dan ruang pertemuan.

Lokasi Aisyi Tower berjarak hanya 500 meter dari stasiun Klaten. Hotel ini nantinya direncanakan akan memiliki 4 lantai yang menggandeng Suara Muhammadiyah yang telah sukses dengan SM Towernya.

Ketua Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah (PWA) Jawa Tengah, Eny Winaryati menyampaikan apresiasinya atas langkah yang dilakukan PDA Klaten. Terobosan ini menurut Eny sepatutnya dicontoh seluruh PDA di Jawa Tengah. “Ini menjadi ‘Aisyiyah pertama yang mengelola bidang perhotelan. Saya ucapkan selamat kepada ketua dan jajarannya, mudah mudahan ini diikuti oleh PDA-PDA di Jawa Tengah,” harapnya.

Direktur Utama Suara Muhammadiyah Deni Asy’ari menegaskan bahwa perencanaan pembangunan ‘Aisyi Tower dilakukan berdasarkan analisa yang akurat dan mendalam. Termasuk juga memperhitungkan secara bisnis dengan hasil sangat strategis dan menguntungkan.

Menurut Deni, ada tiga alasan mengapa bisnis perhotelan, khususnya ‘Aisyi Tower di Klaten sangat strategis. Pertama, Muhammadiyah maupun Aisyiyah memiliki segmen yang sangat ideologis. Kedua, belum banyak kompetitor di ranah bisnis perhotelan di wilayah Klaten. Ketiga, kekuatan jejaring Muhammadiyah dan Aisyiyah yang sangat luas.

Ketua Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah yang juga menghadiri ground breaking ini menyampaikan apreasiasi dan dukungannya kepada PDA Klaten. Menurutnya pembangunan ‘Aisyi Tower ini merupakan langkah strategis dalam memanfaatkan sarana prasarana yang dimiliki PDA menjadi hotel untuk melayani masyarakat.

“Langkah strategis ini menunjukkan semangat perempuan Aisyiyah Klaten untuk dapat menjawab tantangan zaman melalui pembangunan amal usaha yang bersifat modern,” ucapnya.

‘Aisyi Tower disebut Salmah dapat menjadi wajah baru amal usaha ‘Aisyiyah di luar zona pendidikan, kesehatan, dan sosial yang selama ini menjadi denyut nadi gerak dakwah di akar rumput. Bahkan menurutnya ini bisa menjadi ikon baru ‘Aisyiyah. “Aisyi Tower dapat menjadi ikon Aisyiyah. Ini merupakan langkah strategis Aisyiyah dalam mengembangkan amal usaha baru,” ujarnya.

Pimpinan Pusat (PP) ‘Aisyiyah selenggarakan Jambore Kader Qaryah Thayyibah “Kepemimpinan Perempuan Berperspektif GEDSI untuk Perubahan Berkelanjutan di Komunitas” mulai 9 sampai 10 November 2024 di Universitas ‘Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta. Ketua Umum PP ‘Aisyiyah, Salmah Orbayinah menyambut hangat peserta yang ikut di acara ini. Termasuk dalam agenda pembukaan yang diselenggarakan di Hall Siti Walidah Unisa Yogyakarta pada Sabtu (9/11).

Menurutnya, kepemimpinan adalah sebuah kapasitas untuk mempengaruhi, menginspirasi, dan membimbing orang lain menuju perubahan yang lebih baik. Namun, kepemimpinan yang inklusif adalah kepemimpinan yang menyadari bahwa setiap individu, apapun latar belakangnya, berhak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi.

“Ini termasuk perempuan dengan disabilitas, yang seringkali berada di persimpangan lebih dari satu bentuk ketidaksetaraan. Mereka tidak hanya menghadapi tantangan sebagai perempuan, tetapi juga tantangan sebagai individu dengan kebutuhan khusus yang sering terabaikan oleh masyarakat,” katanya.

Oleh karena itu, menurut Salmah, kepemimpinan yang inklusif berarti menyediakan ruang bagi perempuan dengan disabilitas untuk berbicara, untuk terlibat, dan untuk menjadi agen perubahan, tanpa rasa takut akan stigma atau diskriminasi.

Sementara itu, Sekretaris Umum PP ‘Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah menyampaikan masih banyak PR terkait dengan keadilan pembangunan untuk semua. Sebab hasil pembangunan belum sepenuhnya dapat dinikmati manfaatnya secara merata untuk semua warga negara termasuk perempuan, kelompok miskin, kelompok marginal dan kelompok rentan, sesuai dengan prinsip no one left behind.

Tri juga menyampaikan tentang Qaryah Thayyibah sebagai gerakan yang diinisiasi oleh Aisyiyah untuk mewujudkan masyarakat madani sebagaimana misi pengembangan Aisyiyah; dan peran pemimpin perempuan sangat penting dan strategis dalam menggerakkan. Di sisi lain, terkait acara Jambore kader Qaryah Thayyibah merupakan momentum untuk memperkuat kepemimpinan perempuan dengan perspektif GEDSI dan sekaligus merayakan dan berbagi praktik baik untuk dapat saling menginspirasi.

Melalui jambore ini juga diharapkan saling belajar sebagai bagian dari knowledge management gerakan perempuan berkemajuan ini, mengingat pengalaman perempuan memuat pengetahuan kolektif yang bisa digunakan untuk memperkuat dakwah kemanusiaan universal. “Jambore kader Aisyiyah ini bertajuk Kepemimpinan Perempuan Berperspektif GEDSI untuk Perubahan Berkelanjutan di komunitas. Melalui jambore kader ini diharapkan semua yang hadir akan saling terhubung,” katanya.

Apresiasi juga disampaikan perwakilan DFAT Australia, Malithi Burrowes. Langkah kerja sama antara ‘Aisyiyah merupakan gerakan maju untuk mengantarkan masalah-masalah yang dihadapi kelompok perempuan. Seba tak bisa dipungkiri perempuan dan anak perempuan masih menjadi bagian kelompok rentan.

Kegiatan ini diikuti oleh 800 peserta yang terdiri dari 550 peserta hadir di acara pembukaan saja, sedangkan 250 hingga akhir acara.peserta hadir sejak pembukaan. Sebanyak 550 peserta yang mengikuti pembukaan berasal dari ‘Aisyiyah di lingkungan DIY. Sebanyak 250 peserta yang mengikuti sejak pembukaan hingga akhir terdiri dari.

YOGYAKARTA – “Perempuan pemimpin di tingkat lokal merupakan agen perubahan sosial, kepemimpinan perempuan strategis dalam menggerakkan dan mendorong pemenuhan hak seluruh warga negara khususnya perempuan, kelompok rentan, kelompok marjinal.” Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah dalam pengantarnya di pembukaan Jambore Kader Qaryah Thayyibah ‘Aisyiyah di Convention Hall Masjid Walidah Dahlan UNISA Yogyakarta pada Sabtu (9/11/24).

Kepemimpinan perempuan sebagai agen perubahan ini disebut Tri diperlukan untuk memastikan perempuan dan kelompok marjinal dapat berpartisipasi bermakna atau meaning full of participation melakukan kontrol sehingga dapat mengakses layanan dan mendapatkan manfaat dari pembangunan. “Oleh karna itu, menjadi penting untuk terus menguatkan kepemimpinan perempuan ditingkat komunitas, sehingga mereka dapat berperan sebagai local leader.” jelas Tri Hastuti.

Qaryah Thayyibah sendiri disebut Tri merupakan gerakan yang diinisiasi oleh ‘Aisyiyah untuk mewujudkan masyarakat madani sebagaimana misi pengembangan ‘Aisyiyah dan peran pimpinan sangat penting dan strategis dalam menggerakkan qaryah thayyibah.

Tri menjelaskan bahwa Jambore kader Qaryah Thayyibah merupakan momentum untuk memperkuat kepemimpinan perempuan dengan perspektif GEDSI, sekaligus merayakan dan berbagi praktik baik untuk saling menginspirasi. “Saling belajar sebagai bagian dari knowledge management gerakan perempuan berkemajuan ini penting mengingat pengalaman perempuan memuat pengetahuan kolektif yang bisa digunakan untuk memperkuat dakwah kemanusiaan universal,” ujar Tri

Melalui Jambore Kader Qaryah Thayyibah ‘Aisyiyah bertajuk “Kepemimpinan Perempuan Berperspektif GEDSI untuk Perubahan Berkelanjutan di Komunitas” ini diharapkan semua yang hadir akan saling terhubung menggagas aksi bersama untuk terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan sejahtera.

Wakil Rektor UNISA Yogyakarta, Yuli Isnaeni menyatakan kebanggaanmya bahwa UNISA Yogyakarta menjadi lokasi tempat berkumpulnya kader-kader hebat ‘Aisyiyah.

“Visi dan misi Universitas ‘Aisyiyah menjadi satu kesatuan visi misi dari ‘Aisyiyah tentunya dalam membesarkan, menguatkan, serta melangsungkan dakwah pemberdayaan perempuan ini menjadi bagian dari hari-hari yang kami lakukan di kampus ini, dalam perannya, pelaksanaan tri dharma bagi dosen-dosen Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta,” jelas Yuli.

Semangat serta upaya untuk menguatkan peran para perempuan disebut Yuli harus selalu dikuatkan karena masih banyak perempuan yang menghadapi berbagai kondisi yang termarjinalkan atau mendapatkan perlakuan yang tidak menguntungkan.

Malithi Burrowes sebagai Perwakilan dari Kedutaan Besar Australia di kesempatan tersebut menyebutkankan bahwa ‘Aisyiyah adalah organisasi yang bekerjasama dengan pemerintahan Australia melalui Bappenas RI dalam Program INKLUSI. Program ini bekerja dengan 11 CSO di Indonesia atau Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia di 32 provinsi untuk mendukung para masyarakat yang termarjinalisasikan agar bisa mengambil manfaat dari pembangunan yang ada di Indonesia, dan juga menyadari bahwa ‘Aisyiyah merupakan salah satu mitra penting.

Memajukan kesetaraan gender, hak-hak penyandang disabilitas, dan juga inklusi sosial disebut Malithi merupakan prioritas yang Australia dan Indonesia emban bersama-sama. “Perempuan dan anak-anak perempuan dalam semua keberagaman mereka secara disproposional itu terpengaruh oleh kemiskinan, perubahan iklim dan juga kekerasan berbasis gender.” jelas Malithi.

Kesetaraan gender adalah salah satu upaya vital yang dilakukan kepentingan nasional maupun internasional untuk bisa menciptakan peluang bagi masyarakat agar semakin berkembang dan membuat kawasan kita ini menjadi lebih kuat, aman, dan inklusif.

Malithi juga menegaskan bahwa perempuan itu merupakan 50% daripada jumlah penduduk negara dan tidak ada negara yang bisa memenuhi potensinya tanpa melibatkan semua masyarakatnya dan memberikan peluang kepada semua masyarakatnya untuk bisa mencapai potensinya. Dan beberapa bukti menunjukkan bahwa perempuan merupakan bagian daripada proses pembuatan keputusan baik dari sisi ekonomi dan sosial itu akan menghasilkan banyak manfaat. *Media ‘Aisyiyah

YOGYAKARTA – “Konsep besar harapan persyarikatan bahwa Pemilu ini bisa menghadirkan pemimpin yang qualified, yang konstitusional, pemimpin besar yang menjadi negarawan, bukan menjadi dirinya dan kroninya.” Hal tersebut disampaikan Ketua Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Siti Noordjannah Djohantini dalam Webinar Pendidikan Pemilih Cerdas untuk Pilkada dan Pembangunan Daerah yang Inklusif pada Sabtu (2/11/24)

Noordjannah juga mengharapkan sistem Pemilu akan terus menerus diperbaiki dan juga daya pikir masyarakat dapat semakin kritis. “Harapannya sistem yang semakin bagus akan membawa masyarakat kita semakin cerdas dan semakin memiliki keberpihakan untuk kepentingan orang banyak, bukan pada kepentingan kelompok yang bisa dibeli dengan harga murah,” tegas Noordjannah.

Pelaksanaan Pemilu selalu menyisakan pekerjaan rumah yang harus menjadi perhatian bersama semua pihak termasuk oleh organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah ‘Aisyiyah. Hal yang menjadi perhatian Muhammadiyah ‘Aisyiyah disebut Noordjannah adalah agar para penggiat Pemilu bersih, dapat menghadirkan Pemilu bermakna, dan Pemilu substantif. “Memalui Pilkada ini harus juga mendalami dan mendialogkan, mensosialisasikan, dan menguatkan jaringan untuk bersinergi, juga harus ada strategi untuk kita berbuat nyata.”

Witri dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan ‘Aisyiyah (LPPA) PP ‘Aisyiyah menyebut bahwa Pilkada ini pekerjaan luar biasa dengan biaya, dengan kapasitas, lingkup dampak yang menjadi perhatian tersendiri bagi Muhammadiyah. “Sebagai warga persyarikatan kita tidak boleh lelah mengawal isu ini karena isu ini berdampak panjang, berbiaya mahal, dan berikso tinggi, serta rentan penyelewengan dan korupsi.” Oleh karena itu, menurut Witri ‘Aisyiyah perlu meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya partisipasi politik perempuan terutama kelompok rentan dan pentingnya menjadi pemilih cerdas. “Selain itu juga bagaimana kemudian kita melihat pentingnya strategi pengarusutaman gender, disabilitas, dan inklusi sosial di Pilkada dan pasca Pilkada.”

Sekretaris Umum PP ‘Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah menyoroti berbagai isu yang masih menjadi permasalahan di Pemilu lalu, salah satunya adalah politik uang yang masih menjadi PR besar dalam memilih pemimpin ke depan. “Kita perlu mendiskusikan dan membuat langkah kampanye anti politik yang merupakan catatan penting pelaksanaan Pemilu kita.” Selain itu, lanjut Tri juga adalah bagaimana pengarusutamaan Pemilu yang inklusif yang akan memberikan ruang yang sama bagi teman-teman disabilitas, masyarakat di daerah terpencil, hingga para lansia. “Komitmen ’Aisyiyah adalah mengawal Pemilu yang prosedural menjadi substansial dengan perspektif yang inklusif,” tegas Tri.

Ridho al-Hamdi, Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait Kebijakan Politik Kebangsaan Muhamadiyah ‘Aisyiyah dalam Pilkada Serentak 2024 menyampaikan bahwa posisi Muhammadiyah dalam politik adalah posisi yang independen berdasarkan Keputusan Muktamar Muhammadiyah 1978 di Kota Surabaya dengan pengertian tidak merupakan bagian, tidak mempunyai hubungan organisasi, tidak merupakan afiliasi dan tidak mempunyai ikatan kelembagaan dengan organisasi lain.

“Muhammadiyah memiliki otoritas otonom dan berwenang mengatur sendiri rumah-tangga dan kaidah-kaidah organisasinya. Sehingga memiliki otoritas mengatur rumah tangganya sendiri.” Hal ini disebut Ridho menjadi kekuatan Muhammadiyah ‘Aisyiyah untuk dapat melakukan konsolidasi internal.

Terkait pelaksaan Pemilu yang inklusif juga disorot oleh Nur Syarif Ramadhan dari Formasi Disabilitas, menurutnya ketika bicara soal isu inklusif mestinya semua kelompok masyarakat tanpa terkecuali termasuk kelompok rentan itu bisa diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Terlebih sudah banyak kebijakan yang mengatur mengenai keterlibatan kelompok rentan dan disabilitas dalam Pemilu. Akan tetapi menurutnya di lapangan masih banyak catatan pada pelaksanaan pemilu yang lalu. “Tantangan yang ditemui masih terkait aksesibilitas, yang semestinya pada momen Pilkada nanti tantangan yang ditemukan pada Pemilu sebelumnya dapat diminimalisir, melihat bahwa tingkat kerumitan Pilkada dengan Pemilu itu jauh lebih sederhana,” ujar Syarif.

Titi Anggraini, dari LPPA PP ‘Aisyiyah dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia juga mendorong masyarakat Indonesia untuk tidak hanya mengawal proses Pemilu tetapi juga pasca Pemilu. Pada Pemilu Titi menyampaikan masyarakat untuk dapat memilih pemimpin yang tidak bermain politik uang. “Kita semua sama sama mengakui bahwa politik uang telah membeli dan membajak Pilkada dan Pemilu kita, tapi ternyata tidak koheren dengan penegakan hukum yang perkara sampai proses pidana hanya berjumlah 23 putusan, oleh karena itulah pentingnya kita melakukan pemantauan,” ucap Titi.

Pemilu maupun Pilkada disebut Titi adalah harapan semua masyarakat untuk dapat melahirkan kepemimpinan yang betul betul mampu menjalankan tugas tanggung jawab dan amanat yang dipegang.

“Sehingga dia tidak akan mampu merealisasikan itu kalau hadir dari sebuah proses yang bermasalah atau proses yang curang. Jadi kalau ingin mendapatkan kepemimpinan yang baik rumusnya sederhana, dia harus menang dari sebuah proses yang baik. Tidak mungkin dapat menjadi pemimpin yang baik kalau hadir dari sebuah kepemimpinan yang diperoleh melalui pemilihan yang bermasalah.”

Selain mengawal proses Pemilu, Titi juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk dapat berpartisipasi mengawal proses pembangunan pasca Pemilu. Bahwa dalam RPJPN 2025-2045 menyebutkan dalam konsteks supremasi hukum pembangunan demorasi diarahkan untuk pembangunan demokrasi yang substansial. (Suri)