Processed with VSCO with al1 preset

YOGYAKARTA – Tanggapi Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023 untuk mengatur pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024 yang terbit pada 17 April 2023 terkait penghitungan suara bagi bakal calon perempuan di Daerah Pemilihan (Dapil), Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah (PP ‘Aisyiyah) sampaikan pernyataan sikapnya tertanggal 22 Mei 2023.

Diwakili oleh Sekretaris Umum PP ‘Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah, Peraturan KPU tersebut yakni pada pasal 8 ayat (2) huruf a, dapat dinilai sebagai bentuk ketidak berpihakan pada perempuan di ranah politik. “Ketentuan tersebut bisa dibaca sebagai bentuk ketidak berpihakan pada upaya mewujudkan pemilu inklusif dan berkeadilan yang memungkinkan perempuan mengejar ketertinggalan di bidang politik dan pemerintahan melalui kehadiran lebih banyak perempuan dalam proses pemilu,” ujar Tri seperti mengutip pernyataan sikap PP ‘Aisyiyah.

Pasal yang disoroti oleh PP ‘Aisyiyah disebut Tri adalah pada pasal 8 ayat (2) huruf a, yang menyebutkan bahwa: Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah.

Hal ini berbeda dengan pengaturan Pemilu 2019 dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 yang mengatur bahwa dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas. Pengaturan PKPU 20/2018 merupakan kelanjutan dari konsistensi implementasi regulasi serupa yang telah diterapkan sejak penyelenggaraan Pemilu DPR dan DPRD Tahun 2014.

Selain mengubah norma afirmasi keterwakilan perempuan yang sudah dipraktikkan pada dua pemilu sebelumnya, Pasal 8 ayat (2) huruf a PKPU 10/2023 secara hukum disebut PP ‘Aisyiyah juga melanggar dan bertentangan dengan Pasal 245 UU 7/2017 yang menyatakan bahwa Daftar bakal calon di setiap daerah pemilihan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Dampaknya, Pasal 8 ayat (2) huruf a dalam PKPU 10/2023 bisa membuat berkurangnya jumlah caleg perempuan pada sejumlah dapil Pemilu DPR dan DPRD.

Hingga saat ini PP ‘Aisyiyah menantikan itikad baik dari KPU yang telah menerima keberatan yang disampaikan banyak pihak terkait hal tersebut yang pada konferensi pers pada 10 Mei 2023 menyatakan akan melakukan perubahan Pasal 8 ayat (2) huruf a PKPU No 10/2023 disertai kesempatan bagi partai politik untuk melakukan perbaikan sehingga keterwakilan perempuan memenuhi ketentuan Pasal 245 UU 7/2017. Namun hingga saat ini, KPU belum merealisasikan revisi PKPU 10/2023 yang telah dijanjikan tersebut.

Sehubungan itu, dalam pernyataan sikapnya, Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah mendesak KPU, Bawaslu dan DKPP untuk:

1. Segera merealisasikan janjinya kepada masyarakat Indonesia dan gerakan keterwakilan perempuan untuk merevisi ketentuan Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2018 dan mengembalikannya pada ketentuan yang sejalan dengan Pasal 245 UU 7/2017, yakni “Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas”.

2. Mewujudkan dan memenuhi keterwakilan perempuan dalam komposisi Tim Seleksi ataupun keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Serta menyertakan kebijakan afirmasi yang tegas dalam Peraturan KPU tentang Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar tidak menegasikan dan menihilkan keterwakilan perempuan dalam pengisian keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Demikian halnya Bawaslu beserta jajarannya sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu harus mengimplementasikan affirmative action untuk terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.

3. KPU, Bawaslu, dan DKPP harus menyusun kebijakan tata kelola organisasi penyelenggara pemilu yang berperspektif adil dan setara gender dalam pengaturan, implementasi, dan pengelolaan tahapan ataupun organisasi pada setiap tingkatannya.

4. KPU mendorong partai politik untuk secara aktif membuka peluang seluas-luasnya kepada caleg perempuan di partai politiknya melalui kebijakan affirmative action. Partai politik juga harus berkomitmen meminimalisir pencalegan yang berbiaya tinggi (high cost) serta tidak menempatkan perempuan sekadar sebagai pelengkap pada posisi sepatu ataupun sebatas vote gather semata.

Pernyataan PP ‘Aisyiyah selengkapnya dapat di unduh di link berikut : UNDUH

YOGYAKARTA – ‘Aisyiyah saat ini telah memasuki periode ke dua abad kedua. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi pun semakin kompleks baik permasalahan keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. ‘Aisyiyah hadir turut menyelesaikan permasalahan tersebut melalui kepemimpinan perempuan. Komitmen tersebut tertuang dalam dokumen Risalah Perempuan Berkemajuan yang dihasilkan dalam Muktamar ‘Aisyiyah ke-48 lalu.

Di dalam dokumen Risalah Perempuan Berkemajuan tersebut, antara lain terdapat 10 komitmen perempuan berkemajuan, 1) Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, 2) Pelestarian lingkungan, 3) Penguatan keluarga Sakinah, 4) Pemberdayaan masyarakat, 5) Filantropi Berkemajuan, 6) Aktor Perdamaian, 7) Partisipasi Publik, 8) Kemandirian Ekonomi, 9) Peran Kebangsaan, dan 10) Kemanusiaan Universal.

Hal tersebut disampaikan Salmah Orbayinah, Ketua Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, saat menyampaikan Pidato Milad ke-106 ‘Aisyiyah di Amphitarium, Universitas Ahmad Dahlan Kampus 4, Yogyakarta (19/5). Resepsi milad ini diselenggarakan secara hybrid, baik luring maupun daring yang diikuti oleh warga ‘Aisyiyah di seluruh Indonesia maupun Pimpinan Cabang Istimewa ‘Aisyiyah se dunia. Hadir dalam kesempatan tersebut Bintang Puspayoga selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Haedar Nashir Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Rektor Universitas Ahmad Dahlan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Pimpinan Amal Usaha, organisasi otonom, dan pimpinan maupun warga ‘Aisyiyah.

Saat ‘Aisyiyah merayakan milad ini, papar Salmah, bangsa Indonesia tengah disibukkan dengan persiapan Pemilu 2024. “‘Aisyiyah turut mendukung terciptanya Pemilihan Umum yang berkeadaban menuju demokrasi substantif. Dalam kehidupan politik kebangsaan, ‘Aisyiyah mengembangkan sikap kebangsaan yang berpijak pada kejujuran, keadilan, kebenaran, tanggung jawab, kedamaian, dan akhlak mulia untuk membawa Indonesia berkemajuan.”

Salmah mengungkapkan, tingkat partisipasi perempuan baik secara kuantitas maupun kualitas merupakan indikator penting untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis. Keterlibatan perempuan dalam pesta demokrasi bukan saja dalam partai politik maupun menjadi calon legislatif dan eksekutif, tetapi juga sebagai penyelenggara dan pemantau pemilu. Namun ia menyayangkan masih minimnya representasi perempuan di berbagai lembaga dan tingkatan. Padahal, cara pandang yang holistik dan responsif gender akan berpengaruh dalam melihat dan menyelesaikan berbagai permasalahan publik.

Di tengah persiapan Pemilu 2024 yang merupakan pemilihan serentak, diharapkan Pemilu nanti akan mengedepankan keadaban, etika atau akhlak bagi penyelenggara, masyarakat pemilih, elit partai politik, elit pemerintahan, maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam pemilu. “‘Aisyiyah berharap Pemilu 2024 menjadi ajang rekonsiliasi nasional dan mencegah terjadinya pembelahan politik yang potensial merusak integrasi bangsa. Pemimpin yang terpilih semoga sesuai dengan kompentensi dan mempunyai keberpihakan pada masyarakat.”

Hadir dalam acara tersebut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga. Saat memberikan sambutan, Bintang mengungkapkan sejarah kepemimpinan perempuan di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka yang telah tampil membela tanah air dan memajukan kehidupan bangsa, termasuk kepemimpinan Siti Walidah sebagai tokoh awal ‘Aisyiyah. Sayangnya, imbuh Bintang, budaya patriarkhi telah membuat kiprah perempuan tidak tercatat. Bintang juga mengakui peran strategis ulama perempuan termasuk ‘Aisyiyah yang pandangannya telah mengangkat derajat perempuan dan berkarya mengabdi untuk menjawab persoalan bangsa.

Menyoal tentang keterlibatan perempuan dalam politik, menurut Bintang, perempuan mempunyai kebutuhan dan aspirasi yang berbeda, sehingga keterwakilan perempuan sangatlah penting untuk menghasilkan perubahan dalam proses politik yang demokratis. Melalui keterwakilan perempuan, harapannya, akan terwujud kebijakan publik yang memberikan keadilan bagi semua. “’Aisyiyah merupakan kanal kepemimpinan perempuan yang besar, sehingga bisa memperjuangkan perubahan untuk meningkatkan kualitas kehidupan perempuan dan anak,” ungkap Bintang.

Pada kesempatan resepsi Milad ‘Aisyiyah, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan amanatnya. Kepada ‘Aisyiyah, Haedar berharap agar ‘Aisyiyah menjadi harakah atau gerakan wasathiyyah, gerakan pembaharu, dan bersifat inklusif. Perempuan ‘Aisyiyah, dalam pandangan Haedar, harus melintas batas tanpa sekat ras, agama, dan golongan. ‘Aisyiyah juga harus menjadi garda depan praksis sosial dan pemberdayaan.

Di tengah situasi Indonesia saat ini, Haedar berharap, “Muhammadiyah ‘Aisyiyah harus menjadi kanal bagi kebersamaan, kanal bagi komunitas agar rekat kembali, kanal bagi perbedaan tapi bisa merawat persatuan. Kita perlu punya pemahaman terhadap dinamika. Ada gesekan wajar tetapi harus ada resolusi, ada persatuan.”

Ucapan milad pada ‘Aisyiyah juga disampaikan oleh Jusuf Kalla, Wakil Presiden Periode 2004-2009 dan 2014-2019, yang menaruh harapan agar ‘Aisyiyah terus meningkatkan bhakti dan pengabdiannya melalui berbagai program yang bermanfaat. Tak hanya Kalla, Puan Maharani, Ketua DPR RI, juga mengucapkan selamat milad  kepada ‘Aisyiyah sebagai organisasi perempuan yang terdiri dari para perempuan hebat dan calon pemimpin yang akan terus merawat cita-cita Indonesia.

Perempuan yang merupakan cucu dari Bung Karno dan Fatmawati sebagai bagian dari tokoh Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah, meyakini ‘Aisyiyah akan menjadi organisaasi modern dengan reputasi internasional yang disegani. Di akhir acara, dinyanyikan juga lagu ‘Nasyiahku Sayang’ diiring biola. Lagu tersebut memiliki sejarahnya sendiri karena dinyanyikan oleh Fatmawati sebagai kader Nasyiah perempuan muda Muhammadiyah saat menjahit sang saka merah putih. Guna memperkuat sinergi, dalam kesempatan tersebut, berlangsung penandatanganan MOU antara Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah dan KemenPPPA tentang Sinergitas Penguatan Kapasitas Perempuan dan Anak.

Processed with VSCO with preset

YOGYAKARTA — Resepsi Milad ke-106 tahun ‘Aisyiyah berlangsung meriah pada Jumat (19/5) di Amphitarium Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta. Dalam Milad kali ini Pimpinan Pusat (PP) ‘Aisyiyah mengangkat tema ‘Kepemimpinan Perempuan Mencerahkan Peradaban Bangsa’

Amphitarium UAD Yogyakarta dipenuhi oleh pimpinan dan kader ‘Aisyiyah yang mengenakan seragam nasional serta sejumlah tokoh yakni Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Ketua Umum PP ‘Aisyiyah Salmah Orbayinah, Rektor UAD Muchlas MT, serta Syauqi Soertno dan Afnan Hadikusumo.

Rektor UAD, Muchlas Arkanudin menyampaikan selamat atas Milad ‘Aisyiyah ke-106 tahun. Ia menyambut baik dipilihnya UAD sebagai lokasi Resepsi Milad ke-106 ‘Aisyiyah. Muchlas juga menawarkan Menteri PPPA untuk mengunjungi Museum Muhammadiyah yang berlokasi satu kompleks dengan Kampus 4 UAD. Museum Muhammadiyah salah satunya mendokumentasikan gerakan perempuan Indonesia. “Gerakan perempuan Indonesia yang melaksanakan Kongres Perempuan Indonesia Pertama, salah satunya adalah ‘Aisyiyah. Ini kebanggaan bagi kami,” ungkapnya.

Muchlas menyampaikan selamat atas Milad ‘Aisyiyah yang ke-106 tahun dan ia berharap agar’Aisyiyah bisa melahirkan semakin banyak pemimpin-pemimpin perempuan. “Selamat Milad ke-106 ‘Aisyiyah, mudah-mudahan diusia 1 Abad lebih ini ‘Aisyiyah bisa mengantarkan para perempuan Indonesia menjadi pemimpin yang dapat memajukan perempuan Indonesia serta negara dan Republik Indonesia,” tegasnya.

Milad ke-106 tahun Miladiah dan 109 Hijriah ini menurut Ketua Umum PP ‘Aisyiyah, Salmah Orbayinah bahwa rentang usia tersebut bagian tidak terpisahkan dari gerakan Muhammadiyah. ‘Aisyiyah hadir sebagai gerakan perempuan Muhammadiyah yang Berkemajuan.

“Aisyiyah sebagai gerakan perempuan Islam dan komponen strategis Muhammadiyah saat ini telah memasuki abad kedua, periode kedua. Kelahiran ‘Aisyiyah merupakan bagian tidak terpisahkan dari Muhammadiyah yang basisnya adalah gerakan jamaah perempuan.” Ungkapnya.

Usia lebih dari satu abad yang dijalani oleh ‘Aisyiyah bukanlah usia yang pendek, oleh karena itu dirinya mengajak seluruh kader ‘Aisyiyah untuk mensyukuri segala nikmat ini. Milad menjadi momentum bagi ‘Aisyiyah merefleksikan atas usaha-usaha yang telah dilaksanakan selama ini.

“Mari kita syukuri bersama semua nikmat dari Allah SWT yang diberikan kepada, ‘Aisyiyah yang telah menapaki jalan dakwah penuh liku dalam mengemban misi dakwah dan tajdid untuk mencerahkan peradaban bangsa. Milad menjadi momentum penting melakukan refleksi atas usaha-usaha yang telah dilakukan ‘Aisyiyah selama ini sembari memberbaiki dan menyempurnakan langkah menuju masa depan yang lebih baik,” ujar Salmah.

Milad disebut Salmah juga diharapkan dapat memberikan kesadaran tentang peran strategis ‘Aisyiyah dalam mendorong terciptanya peradaban utama. “Milad diharapkan menambah semangat ta’awun merawat
peersatuan dan menebar kebaikan bagi sesama.”

Dalam kesempatan Milad ke-106 tahun ini, ‘Aisyiyah bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melakukan penguatan sinergi dengan melakukan MoU Sinergitas penguatan kapasitas perempuan dan anak. Penandatanganan MoU ini dilakukan langsung oleh Ketua Umum PP ‘Aisyiyah, Salmah Orbayinah dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga.

Padang – Musyawarah Daerah (Musyda) ke-23 ‘Aisyiyah Kota Padang tetapkan Erliwati sebagai Ketua PDA Kota Padang Periode 2022-2027. Penetapan ini dilakukan melalui rapat formatur yang terdiri dari Ihda Fitria, Erliwati, Masni Bujang, Ade Faulina, Basnimar Basir, Ermanita, Suriati, Batje Zulva Selanno, Erawati. Dengan suara bulat mereka menyepakati Erliwati untuk memimpin PDA Kota Padang selama lima tahun ke depan.

Peserta Musyda yang dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 1 Lubuk Begalung, Minggu (14/5) pun menyambut gembira penetapan ini. Selain Erliwati sudah lama berkiprah di ‘Aisyiyah Kota Padang, ia juga dirasa mampu untuk meneruskan estafet kepemimpinan yang sebelumnya diamanahkan kepada  Masni Bujang.

Dalam sambutannya sebagai Ketua PDA yang baru Erliwati mengungkapkan kebahagiaan dan harapannya untuk kemajuan organisasi. “Saya berharap dukungan dan bantuan Ibu-ibu semua dalam mengemban amanah ini. Karena saya tidak dapat melakukannya sendiri tanpa dukungan dan bantuan Ibu-ibu semuanya,” ujarnya dihadapan 76 peserta Musyda.

Pada kesempatan tersebut, rapat formatur juga menetapkan Ihda Fitria sebagai sekretaris PDA Kota Padang Periode 2022-2027. Dengan terpilihnya ketua dan sekretaris baru ini diharapkan Aisyiyah Kota Padang dapat semakin maju dan terus berkembang.*