Inklusi ‘Aisyiyah Dorong Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak di Muna Barat

MUNA BARAT – Bekerjasama dengan Pemerintahan Daerah, Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (PDA) Kabupaten Muna Barat dalam Program Inklusi mendorong terlaksananya Lokakarya Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan Perkawinan Anak Kabupaten Muna Barat. Kegiatan yang berlangsung pada Jum’at (11/8/23) di Gedung Koni Kabupaten Muna Barat ini dihadiri oleh Tim Inklusi ‘Aisyiyah, Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat, Ketua PKK Kabupaten Muna Barat, Kepala DP3A Kabupaten Muna Barat, Kepala Pengadilan Agama Muna Barat, Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah (PWA) Sulawesi Tenggara, Majelis Kesehatan PWA Sulawesi Tenggara, Kepala Desa Santiri, Kepala Desa Tondasi, Kepala Desa Tiworo, dan Kepala Desa Katangana.

Tri Hastuti Nur Rochimah, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah (PP ‘Aisyiyah) yang juga merupakan Koordinator Program Inklusi ‘Aisyiyah menyebut kegiatan penyusunan RAD untuk percepatan pencegahan perkawinan anak adalah salah satu hal penting yang harus menjadi perhatian semua pihak. Menurutnya, perakawinan anak yang dihadapi banyak daerah di Indonesia ini adalah tantangan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten hingga desa ini dalam mewujdukan Indonesia Emas 2045. “Harapannya di usia 100 tahun itu Indonesia sudah tidak lagi dihadapkan pada isu perkawinan anak, isu stunting, isu jambanisasi, kemiskinan. Harapannya di usia 100 tahun betul-betul masyarakat Indonesia sejahtera, no one left behind, tidak ada satu orang pun boleh ditinggalkan dalam proses pembangunan, semua harus sejahtera,” ujar Tri.

‘Aisyiyah disebut Tri di usianya yang jelang dua abad sudah membicarakan terkait perkawinan anak bersama organisasi perempuan lain di masa Indonesia belum merdeka, tepatnya pada Kongres Perempuan Pertama di tahun 1928. Akan tetapi tantangan dalam mengatasi perkawinan anak masih dirasakan hingga kini. Oleh karena itu menurut Tri seluruh komponen masyarakat Indonesia harus terus menerus bekerjasama dan berjejaring mencegah perkawinan anak. “Kita harus terus menerus bekerjasama dan berjejaring mencegah perkawinan anak baik melakukan edukasi di tingkat komunitas maupun dalam penyusunan kebijakan untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak ini.”

Tri juga menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Kabupaten Muna Barat yang berganden tangan dengan ‘Aisyiyah dan menunjukkan komitmennya dalam isu perkawinan usia anak. “Apresiasi yang sangat tinggi ke Pemerintah Muna Barat, perhatian dan konsen yang luar biasa untuk pencegahan perkawinan anak, harapannya Pemerintah Kabupaten melakukan inovasi yang luar biasa untuk pencegahan perkawinan anak dan akan dicontoh oleh kabupaten yang lain.”

Nina Hendarwati, Partnership Coordinator Inklusi ‘Aisyiyah dalam kesempatan tersebut mengharapkan ‘Aisyiyah bersama pemerintah setempat dapat terus menguatkan sinerginya karena jika terjadi perkawinan anak maka itu artinya kita telah melanggar hak-hak anak yang semestinya didapatkan. “Semoga dengan program ini, ‘Aisyiyah bisa bekerjasama dengan pemerintah dan bisa membantu pencegahan perkawinan anak mengingat ada 10 hak anak, jika ada 1 hak anak yang kita langgar karena terjadinya perkawinan anak ini maka tumbuh kembangnya akan terhambat. Jadi kita punya kewajiban untuk mencegahnya,” ujar Nina.

Oleh karena itu ia berharap setelah dilaksanakannya lokakarya Rencana Aksi Daerah ini, Kabupaten Muna Barat dapat segera melaksanakan strategi daerah (strada) pencegahan perkawinan anak dan dapat berkontribusi menurunkan angka perkawinan anak di Indonesia. “Jika Muna Barat bisa berkontribusi 1% saja untuk mencegah perkawinan anak maka capaian kita ini bisa tercatat di tingkat nasional.”

Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat, Laode Muhammad Husain Tali menyampaikan bahwa masyarakat Muna Barat tidak dapat menutup mata atas angka perkawinan anak. “Kita tidak bisa menutup mata, di Muna Barat itu masi ada perkawinan anak, pertanyaannya adalah apa kita mau perkawinan anak itu terus terjadi ? kegiatan hari ini kita akan menyusun RAD pencegahan perkawinan anak, adalah upaya agar perkawinan anak bisa kita minimalisir di bawah kerja kita semua.”

Husain Tali menyampaikan bahwa Bupati Muna Barat bersama Ibu Bupati sangat mendukung kerja-kerja yang dilakukan ‘Aisyiyah dalam isu perkawinan anak juga pencegahan stunting. “Komitmen Pak Bupati untuk gerakan ini karena risikio perkawinan anak adalah stunting yang juga menjadi program kerja ‘Aisyiyah. Bayangkan anak yang belum siap menikah, belum siap memenuhi kebutuhan rumah tangga, tiba-tiba sudah punya momongan, risikonya anaknya tidak bisa dikasih asupan yang bergizi hingga terjadi stunting.

Lebih lanjut, Husain Tali berharap melalui sinergi ini Muna Barat dapat mengambil peran terdepan dalam pencegahan perkawinan anak dan juga stunting. “Kita berharap 2045 menyongsong tahun emas Indonesia, 100 tahunmerdeka, perkawinan anak ini bisa kita turunkan dan Muna Barat berkomitmen mengambil peran terdepan.” (Suri)