Haedar Nashir: Persatuan Bangsa Harus Ditopang Kekuatan Sosial-Budaya, Ekonomi, dan Politik
PALU – Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menekankan tiga dimensi utama yang perlu diperkuat untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia dalam pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11). Tiga dimensi tersebut menurut Haedar yakni sosial-budaya, ekonomi, dan politik. Ketiganya saling berkaitan dan menjadi fondasi penting bagi keutuhan serta masa depan bangsa.
Haedar menjelaskan, menjaga persatuan Indonesia bukanlah perjalanan yang sederhana. Sejak masa kolonial melalui politik devide et impera hingga setelah kemerdekaan, bangsa Indonesia terus menghadapi berbagai dinamika yang berpotensi memecah belah. Padahal, semangat persatuan telah ditegaskan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan sila ketiga Pancasila.
Meski demikian, Indonesia hingga kini tetap mampu menjaga keutuhannya di tengah berbagai perbedaan dan tantangan. “Ini kekuatan Indonesia,” tegas Haedar.
Dimensi pertama yang menjadi perhatian adalah sosial-budaya. Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia memiliki keberagaman suku, ras, golongan, agama, hingga orientasi politik. Menurut Haedar, perbedaan tersebut harus dikelola dengan mengedepankan toleransi, kebersamaan, serta kesediaan untuk hidup berdampingan.
Ia menilai, kekuatan sosial-budaya menjadi modal penting dalam mempertahankan eksistensi bangsa. Persatuan tidak akan terwujud apabila masyarakat kehilangan semangat kebersamaan di tengah keberagaman.
“Tanpa kebersamaan secara sosial budaya, kita tidak mungkin kuat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh,” ujarnya.
Selanjutnya, dimensi ekonomi juga menjadi penentu kokohnya persatuan nasional. Haedar mengingatkan bahwa kesenjangan ekonomi dan terkonsentrasinya penguasaan kekayaan nasional pada kelompok tertentu dapat melemahkan solidaritas kebangsaan. Situasi tersebut berisiko melahirkan oligarki ekonomi yang bertentangan dengan cita-cita kesejahteraan bersama.
Dalam hal ini, Haedar mengingatkan prinsip Al-Qur’an agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya. Semangat tersebut juga tercermin dalam Pasal 33 dan 34 UUD 1945 yang mengatur perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.
Merujuk pada pemikiran Bung Hatta, ia menyebut Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan politik kemakmuran bersama yang tidak sejalan dengan individualisme, liberalisme, maupun kapitalisme yang rakus.
Haedar turut menghubungkan prinsip tersebut dengan pandangan Presiden Prabowo mengenai perlunya memperkuat kemandirian ekonomi nasional agar Indonesia tidak terus bergantung pada kekuatan asing.
Oleh karena itu, ia mendorong pembenahan kebijakan pengelolaan sumber daya alam supaya kekayaan strategis negara dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Negara, menurutnya, harus mengambil peran dalam penguasaan sumber daya dan sektor ekonomi strategis sehingga hasilnya dapat dinikmati masyarakat secara lebih adil.
Haedar menyampaikan bahwa Muhammadiyah akan mengapresiasi dan membersamai upaya tersebut apabila pengelolaan kekayaan nasional didistribusikan kepada pengusaha dalam negeri yang memiliki komitmen terhadap cita-cita kebangsaan.
Adapun dimensi ketiga adalah politik. Haedar mengingatkan bahwa praktik oligarki politik serta ambisi kekuasaan yang tidak terkendali dapat menjadi ancaman serius bagi persatuan Indonesia. Demokrasi, menurutnya, harus dijalankan dengan berpijak pada nilai-nilai agama, kebudayaan luhur bangsa, dan Pancasila, bukan sekadar menjadi arena perebutan kekuasaan.
Ia secara khusus menggarisbawahi pentingnya mengaktualisasikan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
“Tidak mungkin demokrasi politik kita hidup di tengah keberagaman dan cita-cita luhur bangsa jika kita kehilangan hikmah kebijaksanaan dalam berpolitik,” tandasnya.
Dalam konteks tersebut, Haedar kembali mengutip pemikiran Ki Bagus Hadikusumo yang mengingatkan bahwa hawa nafsu yang jahat, termasuk kerakusan dan ketamakan, merupakan salah satu penyebab kerusuhan, perpecahan, dan kerusakan dalam kehidupan masyarakat maupun bangsa.
“Kalau ada sekelompok apa pun yang ingin menguasai politik Indonesia, yang kategorinya lapar politik, maka rusaklah persatuan,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Haedar juga menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Presiden Prabowo dalam memperjuangkan kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan pendidikan, serta menjaga konstitusi.
Selain menyampaikan pandangan kebangsaan, Haedar mengumumkan bahwa Muktamar ke-49 Muhammadiyah akan diselenggarakan pada 18–21 November 2027 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan.
Pembukaan Muktamar direncanakan berlangsung di Stadion Teladan Medan. Agenda lima tahunan tersebut diperkirakan akan melibatkan lebih dari 10.000 peserta Muktamar Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah serta lebih dari satu juta penggembira.
