YOGYAKARTA – “Disamping digital literacy, digital mentality juga harus dibangun terutama kaitannya transformasi mentalitas kebangsaan.” Hal tersebut disampaikan oleh Siti Ruhaini Dzuhayatin, seorang Guru Besar Bidang HAM dan Gender dan Staf Ahli di Kantor Staf Presiden dalam ‘Aisyiyah Update #3 yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan ‘Aisyiyah Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah (LPPA PP ‘ Aisyiyah) pada Jum’at (5/05/23).

Dalam acara dengan tema Jarimu adalah Surgamu: “Literasi Digital dalam Kerangka Kewargaan Digital (Digital Citizenship)” tersebut Ruhaini menyampaikan bahwa terjadi cultural lag di Indonesia karena masyarakat Indonesia yang memiliki akar budaya sebagai masyarakat yang bertutur melompat menjadi masyarakat visual. Dalam proses tersebut disebut Ruhaini ada sebuah proses atau tradisi masyarakat membaca yang dilewatkan oleh masyarakat Indonesia. “Kita mengalami proses melewatkan begitu saja suatu tradisi membaca yang sangat penting sekali, proses membaca yang saya sampaikan ini adalah proses memvisualkan sesuatu, memasukan dalam pikiran kesadaran, baru mengekspresikan,” terangnya.

Ia menyebutkan salah satu contoh dalam kehidupan dunia digital saat ini masih terdapat residu dari masyarakat bertutur yang mengatakan bahwa bertutur itu tidak masalah. “Saya kan cuman ngomong, apa sih salahnya ? Dalam masyarakat bertutur itu memang tidak masalah karena ucapan akan hilang ditelan angin atau dilupakan tetapi kalau dituliskan dalam lini masa digital, ini akan menjadi masalah karena jejak digital itu abadi,” papar Ruhaini.

Ruhaini menyebut masih banyak masyarakat yang membayangkan dunia digital itu sepeti masa teknologi tv dengan komunikasi satu arah, padahal dunia digital itu two ways bahkan banyak pintu. “Masyarakat kita masih banyak terjadi kesenjangan dalam proses menuju sebuah peradaban yang kita kehendaki, ini suatu hal yang juga menjadi PR bersama,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut Ruhaini juga menyinggung betapa penting kokohnya nation building bagi bangsa Indonesia yang berkembang dari masyarakat ethno religious communality dengan budaya pengetahuan bertutur menjadi modern state society yang merupakan masyarakat urban, heterogen, majemuk, plural, dan multikultural. “Pembangunan nation building ini sama mahalnya dengan pembangunan infrastruktur karena kalau nation building retak maka bisa menghancurkan seluruh bangunan yang kita miliki,” papar Ruhaini.

Firly Annisa, peneliti LPPA PP ‘Aisyiyah yang juga merupakan akademisi kajian komunikasi, media, dan budaya digital Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menyebutkan bahwa dunia digital adalah dunia yang penuh potensi sekaligus tantangan. Terlebih dengan karakter media digital yang disebutnya immediately atau kecepatan, kemudian remediation yang karena saking cepatnya menyebabkan sering kehilangan konteks pesan atau sumber asli pesan , dan kemudian hypermediacy yang dalam satu gadget memungkinkan kita mengakses berbagai sumber informasi.

Oleh karena itu menurutnya, kesadaran menjadi warga negara digital harus dibarengi dengan kemampuan literasi digital. “Digital literasi berkaitan dengan menegtahui, memahami dan menggunakan perangkat informasi digital tetapi jangan lupa kemampuan daya kritis kita juga akan ditentukan oleh menyikapi informasi dalam platform media yang kita gunakan.”

Ismail Fahmi, Founder Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia menyebut dalam dunia digital ada tiga level kecerdasan digital  yakni digital citizenship, digital cretivity, dan digital competitiveness. Untuk membangun ini Ismail menyebut haruslah dimulai dari institusi pendidikan yang secara bertahap dan terstruktur diajarkan kepada para generasi muda melalui kurikulum pendidikan.

Kurikulum ini disebut Fahmi sudah tersedia hanya saja perlu disesuaikan bahannya dengan situasi di Indonesia. Oleh karena itu Ismail mendorong majelis pendidikan di Muhammadiyah ‘Aisyiyah dapat menginisiasi masuknya kurikulum kecerdasan digital ini ke sekolah-sekolah yang dimiliki. “Kalau materi ini sudah siap, sekolah-sekolah kita ‘Aisyiyah Muhammadiyah dari Bustanul Athfal bisa menjadi bahan yang elok bagi kita secara real menyiapkan anak-anak dengan materi digital citizenship kurikulum yang pas.”

Lebih lanjut Ismail menekankan bahwa untuk membangun masyarakat digital yang cerdas diperlukan pendidikan sejak dini hingga dewasa. “Untuk membangun masyarakat digital yang cerdas dalam melawan disinformasi, bukan teknologi yang menjadi pemeran utama, tetapi pendidiikan literasi digital sejak dini hingga SD, SMP, SMA paling tidak itu dan melibatkan guru hingga orang tua,” tegasnya.

Siti Syamsiatun, Ketua LPPA PP ‘Aisyiyah dalam sambutannya menyebut bahwa dalam menghadapi perkembangan dunia termasuk dunia digital sangat diperlukan etika, akhlak, serta keterampilan. ‘Aisyiyah Update seri tiga ini disebutnya merupakan upaya LPPA PP ‘Aisyiyah untuk terus mendorong pemanfaatan perkembangan dunia digital dengan lebih beretika serta berakhlak. “Kita tidak ingin menjadi jarimu adalah celakamu, jangan sampai itu terjadi, kita fokuskan dunia digital ini untuk mengakumulasi modalitas kita untuk kebaikan meraih surga. Surga itu bukan hanya setelah kita mati tetapi ciptakan surga di rumahmu, di organisasi, di tempat kita di, lingkungan kita.” (Suri)

BANDUNG – Pasca Musywil Pimpinan Wilayah Aisyiyah Bali, mulai dilaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) di Kota dan kabupaten se Bali. Musda kedua setelah Kota Denpasar dilaksanakan oleh PDA Kabupaten Badung yang diselenggarakan pada hari Ahad, 19 Maret 2023 di Gedung DPRD Badung dengan mengusung tema: ” Membangun Gerakan Islam Berkemajuan Mencerahkan dan Mensejahterakan Masyarakat Badung”.

Hadir saat Pembukaan Musda tersebut PWM Bali, PWA Bali, Rektor ITBM, DPRD Badung, Sekda Badung, Ketua FKUB Badung, Kapolres Badung, Dandim, Kemenag Badung, MUI Badung,  Camat Kuta Utara, Ormas Islam dan Pimpinan Muhammadiyah dan Aisyiyah di tingkat Cabang dan ranting yang merupakan anggota Musda.

Pada kesempatan yang baik itu, Pimpinan Wilayah Aisyiyah dihadiri oleh Ibu Hj. Ir. Takwalin, M. Pd. I selaku Wakil Ketua PWA Bali dan Ibu Erna Trisnawati Sekretaris PWA Bali. Ibu Hj. Takwalin menyampaikan dalam sambutannya bahwa Visi ,Misi  dan 5 Bidang Prioritas Pembangunan Pemkab Badung serta Perda no 7 Tahun 2013 mengenai Pengelolaan sampah, yang tidak jauh berbeda dengan gerakan Aisyiyah secara nasional. Program Pemkab Badung yang dapat disinergikan dengan gerakan Aisyiyah akan dilaksanakan dengan baik sebagai bentuk dukungan Aisyiyah terhadap Pembangunan di daerahnya masing-masing.

Beliau juga menyampaikan tentang Risalah Perempuan Berkemajuan yang dirumuskan saat Muktamar Solo kemarin mengenai pemikiran atau perspektif Islam tentang perempuan,  yang spirit utamanya lahir dari pandangan Islam berkemajuan dalam rangka menghadapi perkembangan zaman yang sangat pesat dan dinamis.

Musda Aisyiyah Kabupaten Badung telah melahirkan Pimpinan baru yang dipilih melalui pemilihan 5 Formatur, yaitu Ibu Hj. Zachrolina, Ibu Onny Rohana, Ibu dra.Herlin, Ibu Ima Nurul Hikmah dan Ibu Rany. Kemudian para formatur tersebut memutuskan Ibu Hj. Zachrolina, B.Sc, S. Pd sebagai Ketua dan Ibu dra. Herlin sebagai Sekretaris PDA Badung periode 2022-2027. Semoga kepemimpinan yang baru dapat membawa PDA Badung lebih maju lagi ke depannya dalam upaya mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar- benarnya. (bali.aisyiyah.or.id)

MAY DAY 2023

Setiap tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional yang juga dikenal sebagai May Day, yang ditandai dengan aksi demontrasi turun ke jalan para buruh untuk menyuarakan tuntutan berbagai hak-hak buruh. Hal ini juga sekaligus menunjukkan relasi kuasa yang timpang antara buruh atau pekerja dengan pengusaha atau majikan di sisi lain. Ketimpangan inilah yang dirasakan sebagai ketidak adilan, karena belum terpenuhinya hak-hak buruh  sebagai elemen penting dalam ekosistem pembangunan ekonomi secara berkeadilan. Mengapa demikian ? Karena selama ini buruh diperlakukan sebagai obyek dari pada sebagai subyek ekonomi. Akibatnya ekonomi yang berkeadilan masih jauh dari harapan buruh.

Sekedar contoh, dalam hal pengupahan. Disamping masih banyak upah yang masih di bawah batas minimum kebutuhan hidup layak, dan beragam potongan selama pandemi covid 19, kini pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor Yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global. Dalam peraturan tersebut perusahaan dapat memberikan upah tujuh puluh lima persen alias dipotong 25 persen dari upah yang biasa diterima buruh. Tentu hal ini sangat menyakitkan bagi buruh dengan beberapa alasan, pertama mengapa upah buruh yang mesti pertama kali dikorbankan dengan dipotong sampai dua puluh lima persen. Apakah tidak ada alternatif lain, misalnya dengan efisiensi perusahaan atau insentif pengurangan pajak, atau kebijakan lain tanpa mengurangi upah buruh . Kedua, keberpihakan pemerintah terkesan lebih berpihak melindungi pengusaha atau perusahaan dari pada memperjuangkan nasib buruh, dan menciptakan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Ketiga, bak pepatah mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga. Upah yang selama dirasa belum mencukupi dan sudah beberapa kali dipotong, kini harus dipotong lagi di masa sulit.

Kesejahteraan buruh yang belum merata, seperti masih terdapat buruh yang belum dibayarkan tunjangan hari raya (THR)nya  yang sesuai aturan. Jaminan kesehatan yang belum maksimal serta beragam persoalan sosial ekonomi buruh yang saling berkelindan. Pada sisi lain nasib buruh sektor informal hampir luput dari perhatian pemerintah, seperti buruh tani, buruh kapal, pembantu rumah tangga, buruh gendong di pasar-pasar, semuanya menanti kehadiran negara untuk mensejahterakan rakyatnya.

Begitupun nasib Pekerja Migram Indonesia (PMI) di luar negeri, meski pemerintah sudah melakukan upaya perlindungan, tetap saja masih diwarnai potret buram bahkan menyeramkan. Penyiksaan buruh, penempatan PMI ilegal yang melibatkan sindikat menjadi tantangan tersendiri bagi institusi pemerintah yang menangani persoalan buruh baik buruh dalam negeri maupun buruh di di luar negeri.

Dalam momentum May Day 2023 ini paling tidak ada beberapa catatan yang perlu dikemukakan ; pertama bagi pemerintah yaitu regulasi sistem pengupahan yang berkeadilan, serta penegakan hukum dan aturan disertai sumberdaya manusia yang bertanggungjawab. Bagi Perusahaan hendaknya memperlakukan buruh sebagai subyek ekonomi sehingga perlu diperlakukan secara lebih manusiawi. Begitupun bagi buruh, momentum may day 2023 ini bukan saja dijadikan momentum kesadaran akan hak-hak buruh yang terus harus diperjuangkan, tetapi juga harus berfikir alternatif strategi lain, selain melalui gerakan demontrasi untuk menyuarakan pesan-pesan perjuangan para buruh.

M. Nurul Yamin
Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat
Pimpinan Pusat Muhammadiyah